Buka Lapak Jual Beli Jabatan di Pemalang, KPK Endus Tarif Khusus Rotasi dan Mutasi ASN

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan adanya penetapan tarif khusus untuk promosi, rotasi, hingga mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Praktik jual beli kursi jabatan tersebut disinyalir menjadi salah satu sumber penerimaan gratifikasi ilegal bagi Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa tim penyidik kini tengah berfokus mendalami modus operandi penetapan tarif tersebut. Pengusutan ini merupakan pengembangan dari fakta Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mengindikasikan bahwa Anom tak hanya melakukan pemerasan langsung, melainkan juga menerima uang dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengincar posisi strategis.

Skandal korupsi di Pemkab Pemalang ini terkuak sejak OTT KPK pada 28 Juli 2026 yang mengamankan Anom bersama sejumlah pihak. Dalam perkembangannya, KPK menetapkan empat orang tersangka yang terbagi ke dalam dua klaster tindak pidana korupsi yang saling berkaitan.

Klaster pertama menjerat Anom bersama orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris. Melalui perantara Gus Haris, Anom diduga mengumpulkan uang hingga Rp1,98 miliar hasil pemerasan terhadap jajaran perangkat daerah dan kontraktor swasta demi memenuhi kebutuhan pribadinya.

Sementara klaster kedua mengungkap praktik pemerasan terhadap Anom yang melibatkan oknum staf administrasi KPK asal kepolisian, Setya Budi Dias Oktavianto, bersama ayahnya, Lilik Budi Suprianto. Setya diduga membocorkan informasi penanganan perkara internal yang kemudian dimanfaatkan Lilik untuk memeras Anom dengan iming-iming pengurusan penghentian kasus di KPK. (RHU)