RUU Perampasan Aset: Kejahatan Besar Jadi Sasaran, Kasus Kecil Tak Diprioritaskan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menekankan mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana untuk menangani kejahatan ekonomi besar, dengan penilaian bahwa perkara dengan potensi kerugian kecil tidak menjadi prioritas. Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menggarisbawahi pentingnya membatasi penerapan mekanisme ini agar fokus pada kejahatan berskala besar, sementara instrumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dianggap tidak memadai untuk menelusuri aset pelaku sw



















