"Dari sudut pandang kontestasi politik, bisa saja ditafsirkan bahwa pernyataan itu adalah seruan kepada koalisi partai di pemerintahan untuk mulai memikirkan peta jalan baru menuju Pemilu 2029," kata Deddy. Ia juga membuka kemungkinan pernyataan AHY ditujukan kepada Presiden Prabowo agar mulai memperhitungkan Demokrat dan AHY dalam kontestasi politik mendatang.
"Atau, bisa juga diinterpretasikan sebagai pesan khusus kepada Presiden agar menghitung AHY/Demokrat dalam kontestasi pemilu yang akan datang," ujarnya. Meski membaca adanya kemungkinan gerak politik menuju 2029, Deddy menilai AHY masih harus bekerja keras jika ingin bersaing dalam Pilpres mendatang. Ia menyinggung hasil survei yang menurutnya belum menunjukkan dukungan kuat terhadap AHY maupun Demokrat.
"Saat ini kepuasan publik terhadap pemerintah dan Presiden mengalami tren yang menurun. Sangat bisa dipahami jika kemudian AHY/Demokrat menyimpulkan sekarang ini sebagai momentum yang tepat untuk masuk dalam kancah pertarungan politik menuju 2029," kata Deddy. Namun, Deddy menilai posisi AHY masih tertinggal dari sejumlah nama yang sudah muncul dalam radar survei.
"Beliau perlu kerja sangat keras untuk mengejar ketertinggalan. Terutama untuk mengejar ketertinggalan terhadap berbagai tokoh yang sudah muncul dalam radar survei seperti KDM dan Prabowo sendiri," lanjutnya. Di sisi lain, Deddy mengatakan PDIP sendiri belum ingin terburu-buru masuk ke pembicaraan mengenai Pilpres 2029. Ia menilai pemerintahan saat ini bahkan belum mencapai setengah periode. "Pemilu masih jauh, kita memilih fokus pada kerja-kerja konkret bagi rakyat dan konsolidasi partai secara berkelanjutan," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga membaca adanya sinyal politik dari pidato AHY. Doli tidak mempersoalkan substansi pidato yang membahas demokrasi, tanggung jawab pemerintah, serta hak dan kewajiban warga negara. Namun, ia menyoroti cara AHY menyampaikan pidato, termasuk gestur dan posisi politiknya sebagai bagian dari pemerintahan.
"Namun, dilihat dari cara penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang," kata Doli. Doli menilai posisi AHY sebagai bagian dari pemerintahan membuat pernyataan tersebut semakin menarik perhatian. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan yang juga menjadi tanggung jawab seluruh pihak di dalam pemerintahan.
Bantahan Demokrat
Partai Demokrat membantah pidato AHY berkaitan dengan persiapan menghadapi Pilpres 2029. Demokrat menyebut pidato tersebut tidak diarahkan pada kepentingan politik praktis, melainkan berbicara mengenai gagasan, masa depan bangsa, dan tanggung jawab partai kepada rakyat. "Demokrat menegaskan pidato AHY sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis, apalagi terkait Pilpres 2029," tulis Partai Demokrat dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).
Demokrat meminta pernyataan AHY mengenai kekuasaan dibaca secara utuh. Dalam pidatonya, AHY disebut menekankan bahwa kekuasaan dan jabatan memiliki batas, sementara tanggung jawab kepada rakyat tetap berjalan. "AHY menegaskan kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya. Tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai. Di sinilah poin utamanya," demikian pernyataan Demokrat.
Demokrat juga menjelaskan bahwa AHY sedang mengajak kader melakukan refleksi atas perjalanan 25 tahun partai. Kader yang saat ini berada di pemerintahan diminta menggunakan kekuasaan untuk menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat. "Kepada kader Demokrat yang berada di pemerintahan, gunakanlah kekuasaan hari ini untuk melayani," demikian pernyataan tersebut. (FAD)
