JAKARTA, AFU.ID — Anggota DPR RI Fraksi NasDem Eva Stevany Rataba mengklarifikasi soal heboh dirinya masuk desil 4 penerima bansos program keluarga Harapan (PKH). Politisi asal Toraja ini menegaskan dirinya tak pernah menerima bantuan PKH.
Eva membenarkan bahwa dirinya masuk desil 4, tetapi tak pernah mendapat bantuan sosial apapun. "Sehubungan dengan pemberitaan yang beredar mengenai nama saya yang tercatat dalam kelompok desil 4, saya perlu menyampaikan klarifikasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman," kata Eva dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).
Eva kembali menegaskan bahwa dirinya tak pernah mendapat atau menerima bantuan PKH dari Kementerian Sosial. Ia juga menyatakan tak pernah mendaftarkan diri penerima PKH. "Saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial tersebut," sambungnya.
Sebagai informasi, Eva Stevany menjadi perbincangan di media sosial lantaran namanya masuk desil 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Eva juga disebut-sebut terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) PKH.
Eva mengaku bingung saat tau dirinya masuk dalam desil 4. Dia pun mengaku langsung mempertanyakan persoalan tersebut saat rapat Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS). "Saya langsung mempertanyakan bagaimana hal tersebut dapat terjadi, dan meminta agar sumber serta proses pendataannya diperiksa," ujarnya.
Anggota DPR Dapil Sulsel III ini juga telah mendatangi langsung Kantor Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara untuk meminta penjelasan terkait hal itu. Ia meminta agar data tersebut segera diperiksa serta diperbaiki sesuai dengan keadaan. "Perlu saya luruskan juga bahwa tercatat dalam desil 4 tidak serta-merta berarti seseorang pernah menerima PKH. Data desil merupakan pengelompokan kondisi sosial ekonomi, sedangkan penetapan penerima bantuan sosial melalui proses dan persyaratan tersendiri," ungkapnya.
"Oleh karena itu, pemberitaan atau pernyataan yang menyebutkan bahwa saya pernah menerima bantuan PKH adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta. Saya berharap semua pihak tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum melakukan pemeriksaan dan konfirmasi kepada instansi yang berwenang," sambung dia.
Eva menilai peristiwa tersebut menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pendataan sosial ekonomi. Dia mengatakan kesalahan data bisa saja berdampak pada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. "Jika data seorang anggota DPR RI saja dapat keliru, tentu ada kemungkinan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan juga mengalami kesalahan pendataan. Saya pun sudah meminta instansi terkait segera melakukan perbaikan data bantuan sosial menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," tuturnya. (FAP)
