AFU.id

Indeks Berita

Eksaminasi Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945: Menguji Relevansi Mekanisme Status Quo Pengisian Kursi Wapres

Gibran Rakabuming Raka telah resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, menimbulkan diskursus mengenai mekanisme pengusulan calon pengganti berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Proses ini menimbulkan pertanyaan mengenai otonomi Presiden dalam menentukan calon, yang tampak terhambat oleh realitas politik di parlemen, di mana dukungan fraksi sangat berpengaruh. Dengan adanya kekosongan jabatan ini, ada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan mereformulasi Pasal 8 A

Eksaminasi Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945: Menguji Relevansi Mekanisme Status Quo Pengisian Kursi Wapres

Bau Makar di Alat Sadap

Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto melibatkan tiga jenderal polisi sebagai tersangka dan menimbulkan dugaan serius tentang kemungkinan makar, yang ditandai dengan pola penyadapan yang mencakup pejabat negara, tokoh politik, dan pengusaha tanpa prosedur yang jelas. Penyelidikan perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan tujuan dan arah dari informasi yang diperoleh melalui penyadapan tersebut, mengingat potensi ancaman terhadap stabilitas pemerintahan, serta pentingnya me

Bau Makar di Alat Sadap

Gattopardismo Alla Jakarta

ADA adegan klasik dalam novel Il Gattopardo (dalam bahasa Inggris dikenal sebagai The Leopard, 1958) karya Giuseppe Tomasi di Lampedusa yang diadaptasi menjadi film adikarya dengan judul sama oleh sutradara Luchino Visconti (1963), yakni ketika Tancredi Falconeri, keponakan bangsawan Sisilia, meninggalkan kekuasaan lama dan bergabung dengan pasukan Garibaldi—kelompok yang sebelumnya menjadi ancaman bagi kelompoknya. Ketika pamannya mempertanyakan pengkhianatan itu, Tancredi menjawab dengan kalim

Gattopardismo Alla Jakarta

Tiga Pasal Diuji, Satu Undang-Undang Dipertaruhkan

Para pemohon datang ke Mahkamah Konstitusi membawa tiga pasal. Mereka pulang dengan putusan yang menggantungkan nasib seluruh undang-undang. Dalam Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 15 Oktober 2026, Mahkamah menguji Pasal 9 angka 1 sepanjang frasa "tindak pidana", Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Amar putusannya jauh lebih luas: UU 31/1997 secara keseluruhan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai

Tiga Pasal Diuji, Satu Undang-Undang Dipertaruhkan

MSCI, Pasar Saham dan Kebijakan Ekonomi Presiden Prabowo

Seperti biasa, Presiden Prabowo sekali lagi menunjukkan sikap “ defiant ”nya. Di tengah gejolak pasar saham Indonesia setelah MSCI mengumumkan intensinya untuk mengevaluasi status Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mempertimbangkan kemungkinan menurunkan status BEI dari Emerging Market (EM) ke Stand Alone Market , Presiden Prabowo dalam Rapat Kabinet Paripurna menegaskan sikapnya dalam menghadapi kemungkinan itu dengan frasa “Indonesia Tidak Takut”. Seketika, pidato Prabowo itu disambut dengan be

MSCI, Pasar Saham dan Kebijakan Ekonomi Presiden Prabowo

Indonesia Darurat iPhone: Menemukan Feodalisme Dalam Diri Warga Jakarta

Antrean panjang warga Jakarta untuk membeli iPhone 18 Pro Max di tengah krisis BBM di Bali mencerminkan ketimpangan sosial yang mencolok di Indonesia, di mana prioritas masyarakat terpecah antara kemewahan teknologi dan kebutuhan dasar. Fenomena ini mengungkapkan warisan feodalisme yang masih ada, di mana status sosial diukur dari kepemilikan barang mahal, sekaligus menunjukkan melemahnya empati terhadap penderitaan masyarakat lain. Dalam konteks ini, penting bagi warga Jakarta untuk tidak hanya

Indonesia Darurat iPhone: Menemukan Feodalisme Dalam Diri Warga Jakarta

Musyawarah Luhur NU di Pucuk Jam'iyah: Marwah Ulama Melalui Tradisi AHWA

Musyawarah Luhur Nahdlatul Ulama (NU) menekankan pentingnya nilai musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) untuk pemilihan Rais Aam, yang bertujuan menjaga marwah ulama dan kedamaian organisasi. Sistem ini menolak praktik demokrasi sekuler yang berpotensi merusak tatanan sosial keagamaan dan meminimalisir risiko politik uang, dengan memastikan keterwakilan ulama senior yang berintegritas. Penerapan AHWA mencerminkan keselarasan antara falsa

Musyawarah Luhur NU di Pucuk Jam'iyah: Marwah Ulama Melalui Tradisi AHWA

Menagih Janji Bebas Biaya: Ketika Negara Melimpahkan Beban Fiskal Kesehatan ke Garis Depan

Artikel ini membahas tantangan dalam sistem jaminan kesehatan di Indonesia, di mana pasien yang menuntut hak pelayanan medis terhambat oleh birokrasi dan pembatasan anggaran yang membebani tenaga kesehatan. Pertemuan antara pasien dan tenaga medis mencerminkan ketegangan akibat model tata kelola yang memisahkan tanggung jawab negara, mengakibatkan defisit dalam pelayanan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi tata kelola yang menyederhanakan birokrasi dan mengalihkan kontrol langsung

Menagih Janji Bebas Biaya: Ketika Negara Melimpahkan Beban Fiskal Kesehatan ke Garis Depan

Pajak Pedagang Online: Benarkah Bentuk Penarikan Pajak Baru?

Dalam era digital yang semakin berkembang, pelaku usaha di Indonesia beralih ke platform online untuk berjualan, dengan pengguna mencapai 83% pada tahun 2024. Sebagai respons terhadap peningkatan transaksi ini, Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui empat penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yaitu Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada, dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Meskipun muncul isu tentang pajak baru, sebenarnya ini me

Pajak Pedagang Online: Benarkah Bentuk Penarikan Pajak Baru?

Tempo Terlalu Defensif Menjawab Polemik Agrinas: Menjawab Tanpa Pertanyaan?

Tulisan Wahyu berangkat dari asumsi bahwa publik menganggap media tidak boleh menerima iklan dari pihak yang diberitakannya. Padahal, hampir tidak ada kritik yang berbunyi demikian. Dalam praktik jurnalisme modern, hampir semua media hidup dari pendapatan iklan. Tidak ada yang mempermasalahkan Tempo menawarkan ruang iklan kepada kementerian, BUMN, perusahaan swasta, bahkan kepada institusi yang sedang diberitakan secara kritis.

Tempo Terlalu Defensif Menjawab Polemik Agrinas: Menjawab Tanpa Pertanyaan?