ADA adegan klasik dalam novel Il Gattopardo (dalam bahasa Inggris dikenal sebagai The Leopard, 1958) karya Giuseppe Tomasi di Lampedusa yang diadaptasi menjadi film adikarya dengan judul sama oleh sutradara Luchino Visconti (1963), yakni ketika Tancredi Falconeri, keponakan bangsawan Sisilia, meninggalkan kekuasaan lama dan bergabung dengan pasukan Garibaldi—kelompok yang sebelumnya menjadi ancaman bagi kelompoknya.
Ketika pamannya mempertanyakan pengkhianatan itu, Tancredi menjawab dengan kalimat yang menjadi epigram politik paling terkenal Italia: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi (Seandainya kita ingin segalanya tetap sama, segalanya harus berubah).”
Giuseppe Tomasi di Lampedusa—aristokrat Sisilia yang menerbitkan novel itu satu dekade setelah Perang Dunia II, berakar pada keluarga bangsawan yang menyaksikan keruntuhannya sendiri—tidak menulis roman tentang idealisme.
Ia menulis tentang mekanisme bertahan: ketika arus politik berubah, elite tidak selalu melawan; mereka menyesuaikan posisi, memindahkan loyalitas, lalu menyebutnya “kepentingan bangsa.” Dalam bahasa Italia, hal itu disebut “Gattopardismo” (berpindah kubu agar posisi tetap aman).
**
Senin 9 November 2026, rakyat Indonesia menyaksikan versi kontemporer "Gattopardismo alla Jakarta" ketika Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, berturut-turut mengumumkan pengunduran diri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)—partai yang kini diketuai Kaesang Pangarep dan dihuni secara resmi oleh Joko Widodo—mantan Presiden periode 2014-2024 sekaligus ayah Kaesang.
Versi resmi yang diumumkan ketiganya terdengar rapi dan hampir seragam. Raja Juli, Menteri Kehutanan, menyatakan ingin “full time” membantu Presiden Prabowo Subianto. Giring, Wakil Menteri Kebudayaan, mengatakan ada hal-hal yang “tidak lagi sejalan” dengan perjuangannya sejak awal, sambil juga menyebut konsentrasi pada tugas kenegaraan. Sedangkan Isyana, Wakil Menteri Kependudukan dan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, melontarkan formula yang terdengar lebih ideologis. “Pengabdian kepada negara harus berada di atas kepentingan golongan maupun partai,” katanya.
Kaesang mengonfirmasi menerima surat pengunduran diri ketiganya dan menyebut alasannya adalah prioritas pada Kabinet Merah Putih. PSI pun merespons dengan kalimat yang hampir menjadi mantra klise: “Dalam politik, orang datang dan pergi.”
Secara prosedural, tidak ada yang salah. Namun secara sosiologis, ketiga alasan itu terlalu bersih. Tiga pejabat eksekutif tidak mundur dari sebuahpartai secara serentak hanya karena tiba-tiba menemukan etika manajemen waktu—hal yang sebelumnya tidak diakrabi masyarakat sebagai ciri khas ketiganya.
Fakta politiknya sederhana saja: Jokowi telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025, tetapi baru menampilkan KTA-nya di Bandung pada 26 September 2026—dan kini diproyeksikan memimpin Dewan Pembina PSI dalam waktu dekat. Artinya, ini bukan sekadar perpindahan partai seorang mantan presiden. Itu adalah pengumuman terbuka bahwa PSI akan menjadi kendaraan politik Jokowi untuk tetap aktif dalam dunia politik tanah air.
Di sinilah letak ketegangannya. Giring, Raja Juli, dan Isyana kini duduk di kabinet Prabowo. PSI, sementara itu, semakin jelas menjadi basis politik Jokowi dan keluarganya. Maka, Giring, Raja, dan Isyana, tidak bisa bermain dua kaki dengan menjadi pejabat Prabowo sekaligus kader partai yang secara institusional berada di bawah kendali “Geng Solo”.
Dalam bahasa sosiologi politik, ini adalah masalah aliansi ganda: individu berada dalam dua jejaring kekuasaan yang tidak lagi selaras. Teori elite klasik dari Gaetano Mosca hingga Robert Michels mengingatkan bahwa partai bukan terutama sebagai wadah ideologi, melainkan menjadi mesin karier, distribusi posisi, dan perlindungan politik. Ketika sumber karier berpindah dari partai ke kabinet, loyalitas terhadap partai menjadi liabilitas, bukan aset.
Sehingga, frasa “supaya bisa fokus penuh di kabinet” sejatinya bukan alasan. Ia adalah formula melepaskan diri yang sopan. Dalam politik, orang jarang sekali mengatakan, “Maaf sahabat, saya memilih pihak yang lebih kuat.” Mereka akan menyatakan, “Saya ingin berkonsentrasi bekerja.”
**
Spekulasi yang paling tajam justru lahir dari konteks yang tidak bisa diabaikan: kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo, pejabat negara, media, tokoh politik, dan pengusaha, yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta sejumlah perwira tinggi. Polri menyatakan penyadapan dilakukan tanpa prosedur verifikasi dan tanpa dasar permohonan penyidik, dalam rentang 2025–2026.
Sejauh ini, belum ada bukti publik yang menetapkan bahwa hasil penyadapan mengalir kepada Jokowi atau “Geng Solo.” Klaim itu masih spekulatif dan harus disebut spekulasi—sampai ada pembuktian lebih lanjut. Tetapi secara politik, spekulasi pun punya fungsi: ia mengubah persepsi tentang siapa yang aman, siapa yang rentan, dan ke arah mana pendulum kekuasaan berayun.
Bagi Giring, Raja, dan Isyana, jika mereka masih berada di PSI ketika partai itu semakin dikuasai Jokowi sementara mereka menjadi anggota kabinet Prabowo, berarti berdiri di titik tumpu dua pusat gravitasi yang belum tentu selaras dan seharmonis dulu.
Jokowi mungkin masih punya popularitas, jejaring oligarki, dan mesin elektoral. Tetapi Prabowo adalah presiden petahana: pemegang anggaran, komando kabinet, patronase birokrasi, dan akses langsung ke militer sebagai panglima tertinggi. Dalam logika kekuasaan riil, ini berarti kabinet mengalahkan partai.
Karena itu, hengkang dari PSI dapat dibaca bukan sebagai penolakan mereka bertiga terhadap Jokowi, melainkan sebagai deklarasi kesetiaan preventif kepada Prabowo. Mereka memilih sumber kekuasaan yang aktif, bukan sumber legitimasi yang masa depannya masih harus diperjuangkan.
Giring menyebut ketidakselarasan dengan “perjuangan sejak awal.” Kalimat itu menarik karena PSI memang lahir dengan bahasa perubahan, generasi muda, dan anti-politik lama. Namun ketika elite partai itu kini berada di jantung kabinet Prabowo, maka diksi “perjuangan” berisiko menjadi pilihan strategis untuk menutupi kalkulasi orientasi karier.
Isyana memilih bahasa yang lebih elegan “negara di atas partai”. Secara normatif, itu benar. Secara politik, kalimat itu juga nyaris selalu dipakai ketika seseorang meninggalkan partai tanpa mau menyebut alasan yang sesungguhnya. Negara memang harus di atas partai; tetapi Isyana mengalami lompatan kesimpulan yang terlalu menyederhanakan. Sebab, negara bukan sinonim dari kabinet, dan kabinet bukan sinonim dari presiden. Isyana mungkin lupa makna elementer ini.
Raja Juli paling jujur dalam arti paling terbatas. Ia menyebut pragmatis “ingin membantu Prabowo.” Itu bukan idealisme, ini peta loyalitas. Dan dalam politik Indonesia, peta loyalitas sering lebih menentukan daripada manifesto politik sebuah partai.
**
Gattopardo bukan kisah tentang orang jahat. Tancredi Falconeri tidak diceritakan sebagai pengkhianat yang kejam. Ia justru orang yang membaca perubahan angin zaman lebih cepat daripada orang-orang di sekitarnya. Justru itulah yang membuatnya berbahaya karena ia tidak melawan perubahan, tetapi menungganginya dengan kalkulasi untung-rugi.
Giring, Raja Juli, dan Isyana tentu bukan Tancredi Falconeri. Mungkin saja mereka memang ingin fokus bekerja sebagai anak buah Prabowo—sosok yang pernah mereka berikan penghargaan olok-olok sebagai “Penghargaan Kebohongan Terlebay 2019” (atau Kebohongan Award kategori “Ter-lebay”).
Tetapi ketika tiga tokoh PSI meninggalkan partai di hari yang sama, tepat ketika PSI berubah menjadi panggung Jokowi dan kabinet Prabowo sedang dilanda ketidakpastian akibat skandal penyadapan, publik berhak menyangsikan penjelasan mereka yang mendadak bertaburan frasa patriotik.
Politik tidak selalu bergerak melalui pengkhianatan besar. Sering kali ia bergerak melalui surat pengunduran diri yang ditulis dengan rapi, konferensi pers yang tenang, dan kalimat “agar fokus penuh bekerjas” yang dipakai untuk menyembunyikan satu keputusan paling tua dalam sejarah syahwat kekuasaan: berpindah kubu memilih pihak yang menang.
Giring, Raja, dan Isyana, semoga sudah mengantisipasi bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan 8 (delapan) reshuffle dalam dua tahun pemerintahannya. Dan bisa dipastikan masih akan reshuffle berikutnya cepat atau lambat.
Jika kemudian mereka yang menjadi target reshuffle, itu akan menjadi situasi memprihatinkan yang dalam ungkapan Minang disebut “ sikua capang, sikua capeh, saikua tabang, saikua lapeh (seekor terbang, seekor lepas).” Dua burung yang tadinya di tangan, akhirnya tak lagi dalam genggaman. Jika Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957) saat ini masih hidup, ia mungkin tidak akan terkejut. Ia hanya akan menulis: di Jakarta pun, segalanya berubah agar segalanya tetap sama. Gattopardismo alla Jakarta.
Jakarta, 10 November 2026