AFU.id

MSCI, Pasar Saham dan Kebijakan Ekonomi Presiden Prabowo

Bagikan:
Andi Rahmat

Oleh: Andi Rahmat

Anggota DPR RI Periode 2004-2009 dan 2009-2014, Mantan Pimpinan Pansus Pembentukan OJK

Editor: Adriyan Adirizky Rahmat

MSCI, Pasar Saham dan Kebijakan Ekonomi Presiden Prabowo
Ilustrasi Bursa Efek atau Pasar Modal Indonesia. (Foto: Ist)

Prabowo tidak ingin Pasar Saham Indonesia yang pada dasarnya berjalan “tidak sehat” selama ini dan dibiarkan terus menerus berjalan seperti itu, tiba-tiba saja mengancam kredibilitas perekonomian Indonesia.

Banyak rumor yang nampaknya benar yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo sendirilah yang marah atas kejadian awal tahun ini di bursa saham dan memaksa mundur para pejabat OJK.

Dalam banyak kesempatan Prabowo telah mengisyaratkan pandangannya terhadap kinerja pasar saham. Baginya, sepertinya, harga pasar saham itu bergerak naik atau turun adalah kewajaran semata. Dan menjadi tidak wajar jika pasar saham yang “elitis” itu tiba-tiba saja mengancam perekonomian masyarakat banyak.

Faktor keempat, MSCI kendati bukan entitas yang diatur oleh Indonesia, pada kenyataannya telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1988, sejak MSCI meluncurkan MSCI Emerging Market Index. Dan sejak tahun 1990 kemudian meluncurkan MSCI Indonesia Index.

Artinya, 38 tahun sudah MSCI memahami dan memahami betul karakteristik Bursa Efek Indonesia, bahkan sejak bursa ini masih Infant. Sejak saat itu pula mereka berinteraksi dengan regulator dan pelaku pasar Indonesia.

Wajarlah jika kemudian Presiden Prabowo menunjukkan sikap kesalnya. Sebab, bagi lembaga seperti MSCI, semestinya semua materi evaluasi mereka sudah sejak lama telah di enforce-nya.

Sebab apa yang mereka sebutkan itu, termasuk soal perdagangan koordinatif (dalam bahasa sehari-hari goreng menggoreng saham) telah merupakan praktik yang tidak mungkin tidak mereka ketahui. Toh, entitas yang mereka soroti itu adalah juga dimiliki oleh pemegang saham yang selama ini menjadi bagian dari konstituen indeks mereka sendiri. Lalu kenapa mesti di saat sekarang?

Faktor kelima, sepertinya Prabowo juga memahami bahwa MSCI sedang melakukan “long game” terhadap perekonomian Indonesia. Yang tentu resikonya akan besar tidak hanya bagi perekonomian Indonesia tapi juga pada potensi elektoralnya menjelang pemilu Presiden 2029.

MSCI telah menggelar apa yang disebut sebagai “conditioning” (pengkondisian). Baik itu yang bermakna positif dalam artian agar regulator tidak lagi bermain-main dalam memperbaiki performa kinerja dan perilaku BEI. Maupun yang bersifat “intimidasi” terhadap perekonomian Indonesia.

Dalam hal ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh otoritas:

  1. Perlu dicatat, apapun niatannya, MSCI adalah faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh regulator, mereka berbisnis dengan menyediakan perangkat sistem yang menjamin kualitas transaksi pasar saham lintas batas. Atas nama kredibilitas MSCI akan mempertahankan itu, dan di pasar saham global, MSCI memang kredibel dan dihormati. Itu faktanya. Jadi terlepas apapun keputusan subjektif mereka harus dianggap sebagai faktor yang mesti dimitigasi impaknya. Inilah yang sudah di ingatkan banyak pihak sejak dini, terutama kepada regulator seperti OJK dan Pengelola BEI, jangan main-main dengan api. MSCI tidak bodoh, mereka tahu apa yang sedang dan terjadi di dalam regulator kita.

  2. Sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana otoritas di Indonesia bisa menginsulasi keseluruhan sistem keuangan dan berikutnya sistem perekonomian nasional kita dari impak  terburuk MSCI. Termasuk di dalamnya impak terhadap nilai tukar, toleransi stres test perekonomian kita terhadap capital reversal yang akan terjadi dan sebagainya.

  3. ⁠Persepsi itu sangat penting. Tentu pemerintah tidak ingin terjadi panik di pasar yang bisa merembet ke sektor keuangan lainnya. Jadi regulator atau otoritas sebaiknya transparan saja dalam mengaddres kebijakan memitigasi resikonya. Intinya. jangan biarkan persepsi subjektif dari begitu banyak orang mengkristal dengan cepat.

  4. Penegakan hukum penting dilakukan secara cepat, tegas, dan transparan. Penting  untuk memberi warning kepada pihak yang mau mengail di air keruh. Tapi yang paling penting itu adalah meyakinkan bahwa otoritas sanggup mengatasi resikonya.

  5. Negeri ini tengah menghadapi berbagai situasi rumit dalam waktu yang sama. Penting artinya bagi pemerintahan Prabowo untuk mengurai kerumitan persoalan tersebut dengan ketenangan dan kepemimpinan yang mantap dan matang. Dalam hal ini, berbagai kejadian dan kerumitan itu harusnya bisa di insulasi sehingga tidak menjadi “meeting pot” bagi instabilitas ekonomi dan politik yang lebih lanjut.

Semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu A’lam. (*)

Berita Terkait

Pilihan Redaksi