Makar Hari Ini Tidak Datang dengan Tank
Banyak orang membayangkan makar sebagai pasukan yang mengepung istana. Itu gambaran abad lalu. Makar hari ini bekerja jauh lebih senyap.
Untuk melumpuhkan seorang Presiden, orang tidak perlu menculiknya. Cukup kuasai informasinya. Ketahui setiap rencananya lebih dulu daripada orang lain. Pegang kompromat atas para menteri, politisi, dan pengusaha di sekelilingnya. Arahkan opini lewat media dan ormas yang sudah dipetakan. Lalu kendalikan keputusan negara dari balik layar. Presiden tetap duduk di kursinya, tetapi negara sudah tidak sepenuhnya di tangannya.
Itulah sebabnya Pasal 191 KUHP tidak hanya bicara tentang membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden. Pasal itu juga mengancam makar dengan maksud menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Pembuat undang-undang sudah memahami bahwa pemimpin bisa dilumpuhkan tanpa disentuh secara fisik. Dan pintu masuk menuju semua itu adalah alat sadap. Bukan dengan tank, tetapi dengan data.
Baca Juga
Hukum Sudah Menyediakan Jeratnya
Negara tidak perlu menunggu makar terlaksana untuk bertindak. KUHP sudah menyediakan jeratnya. Pasal 191 mengancam makar terhadap Presiden, termasuk makar yang bermaksud menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Pasal 193 mengancam makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dengan penjara paling lama 12 tahun, dan 15 tahun bagi pemimpin atau pengatur makar.
Yang terpenting, Pasal 196 KUHP, sebagaimana diubah UU Nomor 1 Tahun 2026, menyatakan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan makar sebagaimana dimaksud Pasal 191 sampai Pasal 193 sudah dapat dipidana. Artinya, bila penyidik menemukan adanya kesepakatan untuk memanfaatkan hasil sadapan guna melumpuhkan Presiden atau menggulingkan pemerintahan, hukum dapat bekerja sebelum rencana itu dijalankan.
Saat ini, para tersangka baru dijerat pasal penyadapan ilegal, akses ilegal, dan UU ITE. Itu langkah awal yang benar. Tetapi penyidikan tidak boleh berhenti di situ. Pertanyaan yang menentukan adalah satu: untuk apa dan untuk siapa hasil sadapan itu dikumpulkan? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan memastikan apakah bau ini memang bau makar.
Yang Harus Dilakukan Negara
Perlakukan kasus ini sebagai perkara keamanan negara, bukan sekadar kejahatan siber atau pelanggaran disiplin.
Libatkan BIN, BAIS, dan BSSN. BSSN memulihkan data yang dihapus dan mengamankan seluruh barang bukti digital, termasuk data pembanding dari operator telekomunikasi. BIN menjalankan kontra-intelijen untuk melacak ke mana hasil sadapan mengalir. BAIS menilai kerusakan atas informasi pertahanan, karena yang disadap adalah Panglima Tertinggi TNI.
Ikuti aliran hasil sadapan sampai ke ujungnya. Siapa penerimanya, berapa salinannya, untuk keputusan apa dipakai, dan siapa yang membiayai.
Uji unsur makar dan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 191, 193, dan 196 KUHP, berdasarkan bukti, bukan tekanan politik.
Telusuri keterkaitan dengan penempatan polisi aktif di kementerian dan lembaga, untuk memastikan tidak ada data negara lain yang ikut mengalir.
Lindungi pelapor internal melalui LPSK. Merekalah yang pertama mencium bau ini dan berani melaporkannya.
Penutup
Bau tidak selalu berarti api. Tetapi orang yang mencium bau asap di rumahnya dan memilih tidur kembali adalah orang yang lalai. Negara pun demikian. Bau makar di alat sadap ini sudah tercium. Tugas negara sekarang adalah memastikan dari mana bau itu berasal, siapa yang menyalakan apinya, dan seberapa jauh api itu sudah menjalar. Jika ternyata tidak ada makar, negara tetap telah menjalankan kewajibannya. Tetapi jika ada, dan negara memilih menutup hidung, maka yang dipertaruhkan bukan lagi nama baik institusi, melainkan keselamatan republik. Dalam intelijen, ancaman yang sudah terlihat berarti kita sudah terlambat. Jangan sampai kali ini kita terlambat. (*)






























