AFU.id

Tiga Pasal Diuji, Satu Undang-Undang Dipertaruhkan

Bagikan:
Laksda TNI (Purn) Dr. Soleman B. Ponto, S.T., S.H., M.H.

Oleh: Laksda TNI (Purn) Dr. Soleman B. Ponto, S.T., S.H., M.H.

Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI 2011-2013

Editor: Adriyan Adirizky Rahmat

Tiga Pasal Diuji, Satu Undang-Undang Dipertaruhkan
Ilustrasi. (Foto: Magnific)

Jurang Oktober 2028

Risiko terbesar putusan ini terletak pada tenggatnya. Jika hingga Oktober 2028 perubahan tidak selesai, yang gugur bukan hanya kewenangan mengadili pidana umum, tetapi seluruh dasar hukum peradilan militer.

Pada saat itu, perkara desersi, insubordinasi, atau pelanggaran disiplin pidana militer lainnya terancam kehilangan dasar acara dan pengadilannya. Ironisnya, kekosongan itu justru menimpa bagian yang menurut Mahkamah sendiri masih sah dan dibutuhkan. Pengalaman legislasi kita tidak memberi banyak alasan untuk optimistis: amanat UU TNI tentang pemisahan yurisdiksi sudah berumur dua dekade tanpa tindak lanjut.

Gustav Radbruch mengajarkan bahwa hukum mengemban tiga nilai dasar: keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan (Zweckmäßigkeit), dan kepastian hukum (Rechtssicherheit). Ketiganya kerap bertegangan, dan tugas hakim adalah menimbangnya, bukan mengorbankan salah satunya sepenuhnya. Putusan ini mengejar keadilan bagi korban sipil dan kemanfaatan reformasi, tetapi menaruh kepastian hukum di bawah ancaman tenggat yang nasibnya bergantung pada lembaga lain.

Lon L. Fuller dalam The Morality of Law (1964) bahkan lebih tajam. Ia menyebut delapan syarat agar sebuah sistem layak disebut hukum, antara lain bahwa aturan harus tersedia, tidak saling bertentangan, dan relatif stabil dari waktu ke waktu. Kegagalan total pada salah satu syarat itu, menurut Fuller, tidak sekadar melahirkan hukum yang buruk, tetapi sesuatu yang tidak lagi pantas disebut sistem hukum. Kekosongan dasar hukum bagi seluruh peradilan militer pada 2028 adalah skenario yang mendekati kegagalan semacam itu.

Perbandingan dengan Putusan 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja relevan di sini. Dalam perkara itu, inkonstitusional bersyarat atas seluruh undang-undang lahir dari uji formil: cacat prosedur pembentukan memang mengenai undang-undang secara utuh. Perkara Peradilan Militer adalah uji materiil atas tiga ketentuan. Memindahkan model remedi uji formil ke uji materiil tanpa penjelasan khusus berisiko menjadi preseden yang terlalu longgar.

Tenggat dua tahun memang dapat dibaca sebagai tekanan sehat kepada DPR dan pemerintah. Namun tekanan itu dibayar dengan taruhan kepastian hukum bagi seluruh sistem peradilan militer, bukan hanya bagi norma yang terbukti bermasalah.

Yang Membela Putusan Juga Punya Alasan

Kritik ini tidak boleh menutup mata terhadap pembelaan yang kuat. Setidaknya ada tiga argumen yang patut didengar.

  • Kelalaian legislasi yang kronis. Jika Mahkamah hanya memaknai ulang satu frasa, DPR dan pemerintah bisa kembali menunda revisi menyeluruh. Tenggat atas seluruh undang-undang menciptakan insentif yang tidak dapat diabaikan.

  • Perbaikan tambal sulam berbahaya. Mengubah definisi "tindak pidana" tanpa menata hukum acara, oditurat, dan penyelesaian sengketa kewenangan dapat menimbulkan kekacauan praktik, misalnya perkara yang ditolak dua lingkungan peradilan sekaligus.

  • Kepentingan korban dan supremasi sipil. Bagi warga sipil yang menjadi korban tindak pidana oleh prajurit, persamaan di hadapan hukum adalah hak konstitusional yang sudah terlalu lama tertunda. Dari sudut ini, keberanian Mahkamah adalah koreksi, bukan pelampauan.

Pembelaan ini menemukan rumah teoretisnya dalam hukum progresif Satjipto Rahardjo. Bagi Satjipto, hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hakim tidak boleh terpenjara oleh teks dan prosedur ketika keduanya justru menghalangi keadilan substantif. Dari kacamata ini, ketaatan pada batas petitum adalah legalisme sempit yang membiarkan ketidakadilan bertahan dua dekade.

Pembelaan lain datang dari gagasan dialog konstitusional (constitutional dialogue) yang dikembangkan Peter Hogg dan Allison Bushell (1997) dalam konteks Kanada. Menurut gagasan ini, putusan pengadilan bukan kata akhir, melainkan undangan kepada parlemen untuk merespons. Tenggat dua tahun dapat dibaca demikian: Mahkamah tidak menulis undang-undang baru, tetapi memaksa pembentuk undang-undang untuk menulisnya.

Argumen-argumen ini sah. Namun semuanya berbicara tentang mengapa reformasi perlu, belum tentang mengapa seluruh undang-undang harus dipertaruhkan untuk mencapainya. Dua pertanyaan itu berbeda, dan putusan yang kuat semestinya menjawab keduanya.

Kedua teori pembela itu pun menyimpan batasnya sendiri. Hukum progresif tanpa metode yang terang mudah tergelincir menjadi kebebasan hakim untuk memilih hasil terlebih dahulu, lalu mencari alasannya kemudian. Adapun dialog konstitusional mensyaratkan parlemen memiliki pilihan respons yang nyata.

Tenggat yang ujungnya adalah gugurnya seluruh undang-undang lebih menyerupai ultimatum daripada dialog: pembentuk undang-undang tidak diajak berbicara, tetapi diberi hitungan mundur.

Reformasi yang Benar, Jalan yang Perlu Dipertanggungjawabkan

Putusan 260/PUU-XXIII/2025 berpihak pada arah yang benar: prajurit yang melakukan pidana umum diadili di peradilan umum. Tetapi arah yang benar tidak membebaskan Mahkamah dari kewajiban menjelaskan jalan yang dipilihnya.

Ada tiga hal yang kini dapat dilakukan agar putusan ini tidak menjadi preseden yang terlalu longgar.

  1. Mahkamah perlu menegaskan dalam putusan-putusan berikutnya bahwa perluasan amar ke seluruh undang-undang dalam uji materiil hanya dibenarkan bila norma yang diuji benar-benar tak terpisahkan, bukan sekadar berkaitan.

  2. DPR dan pemerintah perlu memperlakukan Oktober 2028 sebagai tenggat mati, dengan menyusun naskah akademik dan RUU Peradilan Militer sejak sekarang, agar sistem peradilan militer tidak jatuh ke kekosongan hukum.

  3. Kalangan akademik perlu menguji putusan ini pada argumentasinya, bukan pada dugaan motif. Kritik yang kuat adalah kritik yang dapat diperiksa.

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk memastikan undang-undang tunduk pada konstitusi. Karena itu, putusan Mahkamah pun harus tunduk pada disiplin yang sama: setiap langkah yang melampaui permohonan wajib disertai alasan yang sebanding dengan jauhnya langkah itu. Tiga pasal yang diuji boleh saja membuka pintu reformasi. Tetapi pintu itu sebaiknya dibuka dengan kunci argumentasi, bukan didobrak dengan amar yang lebih luas dari perkaranya. (*)

Berita Terkait

Pilihan Redaksi