Menguji Relevansi Status Quo
Lebih jauh dari sekadar hitung-hitungan koalisi hari ini, peristiwa mundurnya Wapres menjadi ujian nyata apakah desain Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 masih relevan dipertahankan sebagai status quo. Dalam sistem presidensial, prinsip masa jabatan tetap (fixed term) memang dirancang untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan roda pemerintahan. Namun, sebagaimana diingatkan pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, yakni Fitra Arsil, dalam berbagai kajiannya mengenai presidensialisme, stabilitas pemerintahan tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk mengabaikan persoalan legitimasi dan pembatasan kekuasaan. Menjaga pemerintahan tetap berjalan sama pentingnya dengan memastikan bahwa pengisian jabatan berlangsung dengan legitimasi rakyat yang utuh.
Jika ditelisik lebih dalam, mekanisme Pasal 8 Ayat (2) menyisakan dua catatan kritis terkait legitimasi tersebut. Pertama, terjadi pergeseran mandat yang cukup tajam: dari pemilihan langsung oleh rakyat berdasarkan Pasal 6A UUD 1945 menjadi pemilihan tidak langsung oleh MPR, tetapi dengan ruang pilihan yang sudah dikunci sejak awal. MPR memang berwenang memilih, namun daftar kandidatnya sepenuhnya ditentukan oleh Presiden. Kondisi ini berisiko membuat pengisian jabatan lebih mencerminkan preferensi personal Presiden atau hasil kompromi elite koalisi daripada pertimbangan representatif yang lebih luas. Kedua, kewajiban mengajukan dua calon sekaligus menempatkan sistem presidensial dalam posisi canggung—seolah memaksa Presiden menciptakan kompetisi internal di antara dua figur yang sama-sama ia ajukan, sekaligus membuka celah transaksi politik di tingkat parlemen untuk memenangkan salah satu kandidat.
Berkaca Pada Negara Lain
Kegelisahan soal menyusutnya legitimasi rakyat dalam proses suksesi tengah jalan sebenarnya bukan hanya dihadapi Indonesia. Sejumlah negara demokrasi presidensial lain telah merancang mekanisme pengisian kekosongan kursi wakil presiden yang lebih terukur agar kedaulatan pemilih tetap terjaga meski tanpa menggelar pemilu nasional ulang.
Amerika Serikat, melalui Amandemen ke-25 Konstitusinya, menawarkan pelajaran menarik. Ketika kursi Wakil Presiden kosong, Presiden Amerika Serikat tidak dipaksa menyodorkan dua nama untuk diadu di parlemen, melainkan mengajukan satu calon tunggal yang dinilai paling selaras bekerja dengannya. Namun, calon tunggal tersebut tidak otomatis dilantik; ia harus melewati uji kelayakan publik yang ketat dan memperoleh persetujuan mayoritas dari kedua kamar Kongres secara terpisah, yaitu DPR (representasi penduduk) dan Senat (representasi negara bagian). Melalui mekanisme ini, kecocokan kerja di pucuk eksekutif tetap terjaga, sementara legitimasi demokratisnya dipulihkan lewat proses verifikasi terbuka yang melibatkan wakil rakyat dan wakil daerah secara seimbang.
Baca Juga
Model yang lebih ketat dalam menjaga ikatan mandat pemilih dapat dilihat di Filipina. Berdasarkan Pasal VII Bagian 9 Konstitusi Filipina 1987, apabila jabatan Wapres lowong di tengah masa jabatan, Presiden menominasikan pengganti yang wajib berasal dari kalangan anggota Senat atau DPR yang sedang menjabat, untuk kemudian disahkan melalui pemungutan suara mayoritas di kedua kamar Kongres secara terpisah. Ketentuan ini dirancang dengan logika legitimasi yang jernih: karena wapres pengganti tidak dipilih ulang lewat pemilu nasional, sosok yang diajukan setidaknya harus sudah mengantongi mandat elektoral langsung dari rakyat sebagai legislator. Dengan demikian, kursi wapres tidak jatuh ke tangan figur yang sepenuhnya asing dari kehendak pemilih.
Di luar kedua model konfirmasi parlemen tersebut, beberapa negara demokrasi juga mengenal mekanisme pemilihan sela (by-election) apabila kekosongan jabatan eksekutif terjadi pada paruh awal masa jabatan. Dalam skema ini, rakyat diajak kembali ke bilik suara untuk memberikan mandat langsung secara utuh. Kendati opsi pemilihan sela memberikan legitimasi paling murni, penerapannya di negara seluas Indonesia tentu menuntut ongkos logistik dan sosial-politik yang tidak kecil. Karena itulah, jalan tengah seperti di Amerika Serikat dan Filipina menjadi cermin berharga: suksesi tidak harus mahal seperti pemilu ulang, tetapi juga tidak boleh tertutup layaknya pembagian kursi di ruang gelap elite.
Arah Reformulasi Konstitusional
Belajar dari kesemua hal tersebut, momentum kekosongan kursi Wapres hari ini patut dijadikan pijakan untuk mengevaluasi desain Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 secara lebih jujur dan berjangka panjang. Dalam diskursus penyempurnaan konstitusi ke depan, monopoli hak pengusulan oleh Presiden maupun keharusan mengajukan dua kandidat yang saling berkompetisi perlu ditinjau ulang agar lebih selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat dan sistem presidensial.
Salah satu gagasan reformulasi yang layak dipertimbangkan adalah menyeimbangkan peran Presiden dan lembaga perwakilan secara lebih proporsional. Hak mengusulkan calon wakil presiden pengganti dapat dibuka bagi anggota atau kelompok fraksi di MPR melalui syarat dukungan minimum yang terukur, atau disyaratkan berasal dari figur yang memiliki rekam jejak mandat publik yang jelas, sementara Presiden tetap diberikan ruang menyampaikan pertimbangan resmi sebelum pemilihan dilakukan di sidang paripurna. Rancangan semacam ini tentu harus dikunci dengan persyaratan kualifikasi yang setara dengan calon Wapres pada pemilu langsung, batas waktu penyelesaian yang tegas hingga tahap penetapan, serta ketentuan bahwa wapres terpilih hanya melanjutkan sisa masa jabatan yang berjalan.
Pada akhirnya, pertanyaan mengenai sejauh mana otonomi Presiden dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 bermuara pada bagaimana kita menata keseimbangan antara hak prerogatif, kepastian hukum, dan legitimasi rakyat. Konstitusi yang matang bukan hanya konstitusi yang berjalan mulus saat keadaan normal, melainkan yang mampu menjamin tata kelola kekuasaan tetap berakar pada kedaulatan rakyat bahkan ketika sebuah negara menghadapi ujian di tengah jalan. (*)






























