AFU.id

Penegasan Status WNI Terkonsentrasi di Malaysia, Tembus 95,56 Persen

Bagikan:

Penulis: Adriyan Adirizky RahmatReporter: Adriyan Adirizky R

Ringkasan Berita

Sebanyak 95,56% dari total 2.341 kasus penegasan status Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri terkonsentrasi di Malaysia, dengan 2.237 kasus yang mencerminkan perlunya penguatan dokumentasi dan kepastian hukum bagi WNI. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran dan keluarganya, terutama anak-anak, melalui dukungan pendidikan dan administrasi kewarganegaraan yang komprehensif. Pemerintah juga berupaya meningkatkan koordinasi antar kementerian untuk memastikan hak dan akses layanan resmi bagi WNI di Malaysia.

Penegasan Status WNI Terkonsentrasi di Malaysia, Tembus 95,56 Persen
Kantor KJRI Johor Bahru, Malaysia. (Foto: Pensosbud KJRI Johor)

JAKARTA, AFU.ID — Penegasan status Warga Negara Indonesia (WNI) luar negeri terkonsentrasi di Malaysia, yaitu 2.237 dari total 2.341 kasus. Angka itu setara 95,56% dan menunjukkan persoalan kepastian administratif sangat terkonsentrasi di Negeri Jiran. Besarnya konsentrasi kasus membuat penguatan dokumentasi dan kepastian hukum WNI menjadi kebutuhan yang semakin penting.

Persoalan kewarganegaraan juga tak hanya berkaitan dengan dokumen, tetapi juga akses pendidikan dan perlindungan hukum. Kondisi itu sangat berpengaruh terhadap keluarga pekerja migran yang menjalani kehidupan jauh dari tanah air. Oleh karenanya, perlindungan dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) perlu menjangkau para pekerja sekaligus keluarga yang turut terdampak migrasi.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) RI, Mukhtarudin menyatakan perlindungan PMI harus mencakup keluarga, terutama anak-anak pekerja migran. Ia menegaskan, negara hadir dan peduli untuk memastikan tak ada anak Indonesia yang tertinggal akibat keadaan. Kementeriannya pun memberi bantuan pendidikan kepada 25 anak PMI di sejumlah Sanggar Bimbingan Malaysia.

Baca Juga

Menteri Mukhtarudin menyampaikan, pendidikan menjadi salah satu fondasi untuk memutus kerentanan sosial keluarga pekerja migran. Pihaknya menilai anak-anak PMI tetap membutuhkan dukungan pendidikan, sekalipun tumbuh jauh dari Indonesia. “Karena itu, anak-anak pekerja migran harus mendapatkan dukungan agar tetap dapat bersekolah dan mengembangkan potensinya,” ungkapnya, Kamis (3/9/2026).

Kementerian P2MI RI lantas menempatkan perlindungan PMI dalam kerangka yang mencakup keluarga, administrasi kependudukan, sampai dengan status kewarganegaraan. Pendekatan itu menunjukkan persoalan PMI tak berhenti pada keberangkatan, pekerjaan, maupun kepulangan. “Perlindungan harus kita lakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk memperhatikan persoalan hukum, administrasi, keluarga, serta anak-anak PMI,” tutur Mukhtarudin.

Dalam konteks tersebut, penyerahan dokumen kewarganegaraan menjadi bagian dari upaya memastikan kepastian hukum WNI di Malaysia. Status kewarganegaraan juga berkaitan dengan identitas, dokumen perjalanan, layanan publik, serta perlindungan hukum. “Anak-anak pekerja migran adalah bagian dari masa depan bangsa yang harus kita jaga bersama,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Penegasan Status WNI di Malaysia Dominasi Kasus Luar Negeri

Sementara itu, Supratman Andi Agtas selaku Menteri Hukum (Menkum) RI menjelaskan hak atas kewarganegaraan merupakan hak konstitusional warga negara. Hak itu terjamin melalui Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pemerintah RI lalu menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2025 untuk dapat mengatur proses penegasan kewarganegaraan WNI luar negeri.

Hingga kini, terdapat 2.341 penegasan status kewarganegaraan bagi WNI yang berada di luar negeri. Dari jumlah itu, 2.237 penegasan atau sekitar 95,56% berada di Malaysia. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur mencatat 1.705 penegasan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu sebanyak 371, dan KJRI Johor Bahru mencapai 161. “Data ini memberikan gambaran bahwa persoalan dokumentasi maupun kepastian status kewarganegaraan WNI di luar negeri memiliki karakteristik yang sangat spesifik serta membutuhkan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” papar Supratman Andi Agtas.

Ia menjelaskan, Kementerian Hukum (Kemenkum) RI melakukan pemeriksaan dan verifikasi untuk memastikan keputusan administratif mengenai status kewarganegaraan mempunyai dasar yang akurat. Selain itu, memperkuat koordinasi dengan perwakilan RI sebagai pintu masuk pelayanan penegasan kewarganegaraan. Langkah itu menjadi penting mengingat hampir seluruh kasus penegasan kewarganegaraan WNI luar negeri terkonsentrasi di Malaysia.

Baca Juga

Setelah memeroleh penegasan kewarganegaraan dan dokumen perjalanan keimigrasian, WNI di Malaysia dapat mengurus perizinan secara resmi. Menkum Supratman berharap, pekerja migran dapat melanjutkan proses itu melalui Kementerian P2MI RI. Dengan begitu, kepastian identitas dapat menjadi dasar bagi pemenuhan hak dan kewajiban WNI di luar negeri.

Duta Besar (Dubes) RI untuk Malaysia, Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo mengatakan kepastian identitas dan pendidikan merupakan dua bentuk perlindungan yang saling melengkapi. Menurutnya, keduanya bertujuan memastikan negara tetap memenuhi hak masyarakat Indonesia yang berada di Malaysia. “Perlindungan Pekerja Migran harus dilakukan secara utuh, termasuk memperhatikan keluarga, anak-anak, pendidikan, identitas, dokumentasi, serta aspek sosial dan hukum yang berkaitan dengan kehidupanya,” ucapnya.

Besarnya konsentrasi kasus penegasan status WNI di Malaysia menunjukkan kebutuhan penanganan tak cukup berhenti pada penerbitan dokumen kewarganegaraan. Pemerintah RI juga perlu memastikan kepastian identitas itu berujung pada akses perlindungan, pendidikan, dan layanan resmi. Pasalnya, 95,56% kasus penegasan status WNI luar negeri berada di Malaysia yang membuat penguatan koordinasi menjadi krusial. (ADR)

Berita Terkait

Pilihan Redaksi

Lihat Indeks Berita