Di Balik Pertemuan Prabowo-Putin: Ambisi Nuklir Indonesia dan Perburuan Beban Listrik Dasar Pasifik

JAKARTA, AFU.ID - Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam rangka forum Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, membawa satu pesan yang jelas soal teknologi nuklir. Dalam jamuan makan siang bersama Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (3/9/2026), Prabowo secara eksplisit menegaskan minat Indonesia untuk menyerap teknologi tinggi dari Moskow demi menopang kedaulatan energi nasional.

Di sektor energi, Prabowo secara khusus mengundang investasi dan alih teknologi dari Rusia untuk memperkuat ketahanan nasional. "Kami mencari pengetahuan dan investasi dalam energi terbarukan, jaringan pintar, dan tenaga nuklir damai, termasuk teknologi modular dan skala penuh, di bawah standar keselamatan tertinggi dan pengamanan internasional," ujar Prabowo.

Langkah ini disambut hangat oleh Presiden Vladimir Putin. Dalam suasana akrab, Putin menegaskan posisi vital Jakarta dalam peta geopolitik Moskow. "Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia-Pasifik. Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun," ujar Putin.

Ia menggarisbawahi, selain pertumbuhan perdagangan bilateral yang melonjak 12 persen, pembangunan kerja sama di bidang energi nuklir menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya. Kemesraan dengan Rusia dalam urusan atom ini, memang bukan sekadar wacana.

Jika dirunut, pergerakan ini merupakan bagian dari safari diplomasi energi nuklir yang dilakoni Prabowo ke beberapa negara pemilik teknologi reaktor utama dunia. Sebelum bertandang ke Vladivostok, Prabowo telah tiga kali melawat ke Prancis untuk bertemu Presiden Emmanuel Macron. Prancis, melalui raksasa energi Électricité de France (EDF), Indonesia memang membidik pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berkapasitas awal 500 Megawatt hingga berpotensi menembus 10 Gigawatt sebagai bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Indonesia.

Sinyal kuat percepatan proyek PLTN ini sejatinya telah dihembuskan oleh Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, sejak pertengahan 2025 di Paris. "Perusahaan Prancis ingin berpartisipasi dalam program kelistikan, mau berpartisipasi dengan program nuklir kita," kata Hashim Djojohadikusumo, dalam kunjungannya ke Paris, Prancis, pada Juli tahun lalu.

Hashim menegaskan, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen sekaligus mencapai komitmen emisi nol bersih (net zero emission), Indonesia tidak lagi bisa bergantung sepenuhnya pada energi terbarukan intermiten seperti angin dan surya. Indonesia membujuk investor global karena membutuhkan baseload—beban listrik dasar yang stabil, masif, dan bebas emisi—yang hanya bisa dipenuhi secara konstan oleh pasokan daya nuklir.

Berbeda dengan teknologi reaktor darat Prancis, Rusia melalui perusahaan nuklir negaranya, Rosatom, menawarkan solusi yang unik bagi kondisi geografis Nusantara. Sejak pertengahan 2025, Rosatom mendesak skema pembangunan PLTN terapung (floating nuclear power plant) yang dinilai sangat presisi untuk memasok listrik di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar Indonesia.

Wakil CEO Rosatom, Andrei Nikipelov mengungkapkan, reaktor terapung membutuhkan investasi awal yang jauh lebih efisien bagi pihak Indonesia karena seluruh infrastruktur perawatan dan penggantian bahan bakar dipasok langsung dari Rusia. Proposal bertahap ini dirancang untuk mendukung target nasional kepemilikan 250 MW energi nuklir pada 2032, melompat ke 7 GW pada 2040, hingga menyentuh 35 GW pada 2060.

Keseriusan pemerintah dalam menggarap energi atom ini juga dikonfirmasi dari dalam negeri. Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, beberapa Waktu lalu. Prasetyo mengungkapkan, Presiden Prabowo telah menerima pemaparan langsung dari 150 peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan.

Riset nasional mencatat, Indonesia menyimpan potensi bahan baku energi masa depan yang melimpah, yakni cadangan uranium mencapai 89.000 ton dan thorium hingga 143.000 ton. Bahkan peneliti BRIN diklaim telah berhasil memurnikan uranium hingga kadar 60 persen untuk keperluan riset energi dan kesehatan.

Meski demikian, kalkulasi menuju era PLTN pertama Indonesia yang ditargetkan beroperasi secara komersial pada awal 2030-an masih dihadapkan pada benteng finansial yang sangat tinggi. Kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta analisis Indef memperkirakan biaya investasi awal untuk pembangunan satu unit PLTN skala besar berkisar antara Rp93 triliun hingga Rp197 triliun.

Biaya fantastis ini belum memperhitungkan mitigasi risiko lingkungan, seperti penanganan limbah radioaktif jangka panjang dan dampak polusi termal di ekosistem perairan. Terkait hal itu, melalui Kemdiktisaintek di bawah Brian Yuliarto, Indonesia mencoba mengirim ratusan peneliti dan mahasiswa ke Prancis mulai tahun 2026 ini untuk mentransfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) agar Indonesia tidak sekadar menjadi pembeli, melainkan operator mandiri. (MAR)