Prabowo Ngamuk soal Karhutla Kalimantan, Minta Data Korporasi, Pencabutan Izin hingga Ancam Pidana

JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto meminta aparat mengusut tuntas dugaan keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk mengungkap siapa pemilik perusahaan yang diduga terlibat. Permintaan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas penanganan bencana alam bersama kepala daerah dan sejumlah pihak terkait secara virtual, Senin (7/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Prabowo meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan perkembangan penanganan kasus karhutla. Kapolri menyampaikan terdapat 200 laporan polisi yang tengah diproses dengan 138 tersangka telah diamankan. Dari jumlah tersebut, 119 orang diduga sengaja melakukan pembakaran, sementara 18 lainnya diduga lalai. Polri juga tengah memproses delapan korporasi serta mendalami keterlibatan 18 perusahaan lainnya.

Selain itu, terdapat 42 perusahaan yang saat ini dikenai sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan izin. Polisi masih mendalami apakah perusahaan-perusahaan tersebut juga melakukan tindak pidana. Prabowo secara khusus menyoroti informasi mengenai lahan yang setelah terbakar dalam waktu singkat kemudian berubah menjadi kawasan perkebunan.

Ia meminta aparat memastikan apakah kebakaran tersebut terjadi karena faktor masyarakat atau merupakan bagian dari tindakan yang disengaja oleh korporasi. "Ini benar-benar kesengajaan, apakah ini rakyat atau korporasi," kata Prabowo dalam rapat tersebut.

Prabowo kemudian meminta agar nama-nama korporasi yang sedang diproses maupun didalami segera disampaikan kepadanya. Ia juga meminta kementerian terkait, termasuk Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN, bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), mengevaluasi izin perusahaan yang terbukti terlibat.

Jika ditemukan pelanggaran pidana, Prabowo membuka kemungkinan pemberian sanksi tegas, termasuk pencabutan seluruh izin dan hak guna usaha (HGU). "Tolong ini diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya. Semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya dan sebagainya, ini sudah kelewatan dan juga saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa," katanya. (EER)