JAKARTA, AFU.ID — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunda ekspor listrik ke Singapura dan meminta Badan Pengelola Investasi Danantara menolak lobi terkait rencana tersebut. Keputusan itu menahan proyek ekspor listrik hijau berkapasitas 3,4 gigawatt (GW) yang empat bulan lalu diserahkan Presiden Prabowo Subianto kepada Danantara. Bahlil, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, menegaskan izin ekspor listrik berada di tangan Kementerian ESDM.
Bahlil beralasan Indonesia masih membutuhkan pasokan listrik untuk kebutuhan dalam negeri. “Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan mau Danantara dilobi-lobi, tidak ada, izin itu dari ESDM bukan Danantara,” ujar Bahlil dalam pembukaan Minerba Convex 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11/2026). Ia tidak menyebut kapan ekspor bisa dimulai dan tidak membatalkan kerja sama secara permanen.
Danantara ditunjuk memimpin proyek ini setelah pertemuan Prabowo dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Jakarta pada 6 Juli 2026. Hari itu, Danantara meneken nota kesepahaman dengan Keppel Electric dan Sembcorp Utilities sebagai calon pembeli listrik, serta dengan Singapore Energy Interconnections untuk pembangunan jaringan transmisi lintas negara. Pembangkitnya direncanakan berada di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.
Saat itu, CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan ekspor tidak akan mengurangi pasokan listrik domestik karena berasal dari pembangkit baru. “Yang terpenting, ini merupakan kapasitas pembangkit baru yang berbeda dari pasokan listrik domestik kita,” ujar Rosan dalam keterangan resmi Danantara. Ia menargetkan proyek dengan kapasitas sedikitnya 3,4 GW beroperasi komersial pada 2035.
Harga menjadi ganjalan yang belum selesai. Pada Mei 2026, Bahlil menyatakan Indonesia bersedia mengekspor listrik jika harganya adil bagi kedua pihak. “Untuk Singapura, kita juga akan ekspor, tapi harganya juga harus cengli,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, 11 Mei 2026.
Proyek yang tertahan itu sudah melewati tahap perizinan awal di Singapura. Pada September 2024, Otoritas Pasar Energi Singapura (EMA) memberikan lisensi bersyarat kepada lima perusahaan untuk mengimpor 2 GW listrik dari Indonesia, di antaranya Pacific Medco Solar Energy, Adaro Solar International, dan Keppel. EMA juga memberikan persetujuan bersyarat untuk tambahan 1,4 GW kepada konsorsium TotalEnergies-RGE dan Shell-Vena Energy. Saat itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menaksir nilai seluruh proyek sekitar US$20 miliar.
Sementara Indonesia menahan ekspor, Singapura terus membuka keran impor dari negara lain untuk mengejar target 6 GW listrik rendah karbon pada 2035. Pada Agustus 2026, EMA memberi persetujuan bersyarat untuk impor 900 megawatt dari Johor, Malaysia, di samping 1 GW dari Sarawak yang lebih dulu disetujui. Sepekan lalu, EMA kembali menyetujui impor 1,3 GW oleh Sembcorp Utilities dari tenaga angin lepas pantai Vietnam dan tenaga surya Malaysia.
Penundaan ekspor listrik ini menyusul langkah Bahlil memangkas ekspor gas ke Singapura dengan alasan kebutuhan dalam negeri. Di sisi lain, Indonesia sendiri masih mengimpor listrik dari Malaysia, kerja sama yang disebut Bahlil saat membahas rencana ekspor ke Singapura pada Mei lalu. (RHU)