JAKARTA, AFU.ID — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan peminjam agar tidak tergiur jasa joki gagal bayar (galbay) yang kian menjamur. Joki itu menjanjikan peminjam bisa lepas dari kewajiban membayar pinjaman daring (pindar) dan menghapus riwayat gagal bayar. OJK memastikan riwayat gagal bayar tetap tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), di tengah naiknya tingkat kredit macet pindar ke 5,36 persen.
“Riwayat gagal bayar tetap tercatat dalam SLIK sehingga dapat menyulitkan akses pembiayaan di kemudian hari,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026). Menurut Agusman, praktik joki galbay juga merugikan pemberi dana atau lender. “Fenomena joki gagal bayar tidak hanya merugikan lender dan menekan kualitas pendanaan industri,” ujarnya.
Selain menjanjikan bebas bayar dan penghapusan catatan gagal bayar, joki galbay juga menawarkan bantuan pencairan pinjaman. OJK mencatat sejumlah risiko dari jasa semacam itu, mulai dari biaya jasa yang tinggi, penyalahgunaan data pribadi, penipuan, hingga peminjam kehilangan kendali atas pinjamannya. OJK meminta masyarakat mengabaikan tawaran joki, mengajukan pinjaman langsung ke platform berizin, dan tidak menyerahkan KTP, SIM, maupun paspor kepada orang yang tidak dikenal.
Data OJK menunjukkan pembiayaan pindar per September 2026 mencapai Rp106,48 triliun, tumbuh 17,02 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) naik menjadi 5,36 persen dari 4,73 persen pada Agustus 2026. “Kenaikan pembiayaan tersebut perlu diikuti penguatan pengelolaan risiko,” kata Agusman dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK.
Peminjam berusia 19-34 tahun menyumbang 50,69 persen dari total pendanaan yang macet. OJK menyebut kenaikan TWP90 terutama dipicu menurunnya kemampuan bayar peminjam. Untuk meredamnya, OJK akan memperketat pengawasan, mendorong penyelenggara memperbaiki analisis pendanaan dan pemantauan, memperluas edukasi, serta mengevaluasi kecukupan aturan yang berlaku.
Tren gagal bayar disengaja menyebar lewat grup dan konten media sosial di Facebook, TikTok, dan YouTube, termasuk dengan tagar #aksigagalbay. Di sana, anggota saling berbagi cara menghindari penagih, mulai dari memblokir nomor penagih, mengganti nomor ponsel, hingga menonaktifkan akun. Beredar pula anggapan keliru bahwa utang otomatis hangus jika tunggakan melewati 90 hari.
Batas 90 hari sebenarnya hanya menjadi ukuran klasifikasi pendanaan macet dalam perhitungan TWP90, bukan batas hapusnya utang. Kewajiban membayar tetap melekat pada peminjam, dan penyelenggara dapat menagih secara perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa hak tagih baru gugur karena daluwarsa setelah 30 tahun.
Di luar ajakan media sosial, tren gagal bayar dipicu tekanan ekonomi, yakni pendapatan yang tumbuh lebih lambat dari kenaikan biaya hidup. Banyak peminjam memakai beberapa aplikasi pinjol dan PayLater sekaligus untuk menutup utang sebelumnya, sehingga cicilan melampaui kemampuan bayar. Sebagian gerakan galbay juga muncul sebagai perlawanan terhadap bunga dan denda yang menumpuk serta penagihan kasar, terutama dari pinjol ilegal. Untuk pindar berizin, OJK membatasi manfaat ekonomi pinjaman konsumtif jangka pendek maksimal 0,1 persen per hari mulai 2026, turun bertahap dari 0,3 persen pada 2024.
Catatan gagal bayar di SLIK bisa menyulitkan peminjam saat mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan, hingga kartu kredit. Sejumlah perusahaan juga memeriksa riwayat kredit calon pegawai dalam proses rekrutmen. Masyarakat yang menemukan penawaran joki galbay atau pinjol ilegal dapat melapor ke Kontak OJK 157 atau Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI). (RHU)