JAKARTA, AFU.ID — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membatalkan rencana impor 23 rangkaian kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang untuk Commuter Line Jabodetabek. Keputusan itu disampaikan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pembatalan ini terjadi tepat setahun setelah Prabowo menyetujui anggaran Rp5 triliun untuk 30 rangkaian KRL baru yang ditargetkan rampung dalam satu tahun. “Enggak, kita enggak impor bekas. Pokoknya buat rakyat harus yang baru,” kata Bobby, Kamis (5/11/2026).
Sebagai gantinya, KAI akan mengadakan 23 rangkaian (trainset) baru dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Delapan di antaranya disebut mendesak. Bobby mengatakan sebagian pesanan akan diberikan kepada PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA, sedangkan produsen luar negeri wajib bekerja sama dengan industri dalam negeri.
Sikap itu berbalik dari usulan Bobby sendiri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR pada 23 September lalu. Saat itu, ia mengusulkan impor KRL bekas dari Jepang sebagai solusi sementara untuk menutup kekurangan armada pada 2026 dan 2027. “Jadi salah satunya yang kami akan usulkan itu adalah kita tambal dulu dengan melakukan impor,” ujar Bobby dalam rapat tersebut.
Alasannya, waktu pengadaan KRL bekas hanya sekitar satu hingga dua bulan, sedangkan kereta baru butuh satu hingga dua tahun sejak dipesan. Komisi VI DPR menyetujui usulan itu. Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade bahkan menyebut tidak mungkin terus menunggu produksi INKA dan mendorong impor.
Rencana penambahan armada sebenarnya sudah dijanjikan sejak tahun lalu. Pada 4 November 2025, saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Prabowo menyetujui anggaran Rp5 triliun untuk 30 rangkaian KRL baru, lebih besar dari usulan KAI sebesar Rp4,8 triliun. Ketika Prabowo bertanya berapa lama pengadaannya, Bobby menjawab enam bulan, lalu Prabowo memberi tenggat satu tahun.
Pada Maret lalu, Bobby masih menargetkan seluruh 30 rangkaian beroperasi pada akhir 2026. Namun, hingga awal November ini, Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba belum dapat memastikan target rampungnya. Menurut dia, KAI masih menunggu INKA menyelesaikan pesanan sebelumnya dan menghitung kebutuhan dana.
KAI belum menjelaskan apakah 23 rangkaian baru yang disebut Bobby merupakan bagian dari 30 rangkaian yang dijanjikan setahun lalu atau rencana terpisah.
Masalah utama ada pada kapasitas produksi. Dari 16 rangkaian yang dipesan KAI Commuter ke INKA sejak 2023, baru tujuh yang beroperasi. Bobby menyebut INKA semula memproyeksikan kapasitas delapan rangkaian per tahun, tetapi realisasinya hanya dua hingga tiga rangkaian.
Tujuh rangkaian buatan INKA seri CLI-225 itu juga sempat ditarik dari operasional sejak 7 September karena ditemukan fraktur pada komponen rangka bawah. Penarikan itu membuat KAI Commuter memangkas 17 perjalanan jam sibuk di lintas Bogor–Jakarta Kota. Ketujuh rangkaian kembali beroperasi pada awal Oktober, tetapi dua di antaranya kembali masuk perbaikan pada 19 Oktober.
Sementara itu, kebutuhan armada terus mendesak. Bobby menyebut KAI butuh 105 rangkaian untuk melayani 2026, sedangkan yang tersedia pada awal tahun baru 102 rangkaian. Rata-rata usia armada sudah lebih dari 41 tahun dan 13 rangkaian harus dipensiunkan tahun ini, di tengah jumlah penumpang yang naik menjadi 1,1 juta orang per hari.
Pembatalan impor KRL bekas dari Jepang juga pernah terjadi pada 2023. Saat itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak merekomendasikan impor karena dinilai tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya memutuskan tidak mengimpor barang bekas.
Setelah pembatalan itu, KAI Commuter memesan 16 rangkaian baru ke INKA dan 11 rangkaian ke CRRC Qingdao Sifang asal China. Seluruh 11 rangkaian CRRC sudah beroperasi, sedangkan pesanan INKA hingga kini belum tuntas.
Kementerian Perhubungan sejak awal condong ke kereta baru. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut pemerintah berharap pengadaan menggunakan kereta baru agar biaya operasionalnya tidak terlalu mahal. Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono menegaskan, sesuai komitmen saat penyusunan anggaran, armada yang diadakan harus baru dan ditargetkan beroperasi tahun depan. (RHU)