Manufaktur hingga UMKM Jadi Prioritas Pembiayaan Himbara

JAKARTA, AFU.ID — Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BP BUMN menetapkan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, infrastruktur, dan UMKM sebagai prioritas pembiayaan bank-bank Himbara. Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan penyaluran pembiayaan perbankan BUMN harus diarahkan ke sektor produktif yang mampu memberi dampak langsung terhadap perekonomian nasional.

“Dukungan pembiayaan harus terus diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dony dalam keterangan resminya, Selasa (16/6/2026).

Menurut Dony, sektor-sektor yang memiliki efek berganda besar juga akan menjadi fokus pembiayaan Himbara. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat peran perbankan dalam mendukung agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Arahan tersebut disampaikan Dony dalam rapat bersama komisaris utama dan direktur utama bank-bank Himbara pada Senin (15/6/2026). Pertemuan itu turut membahas evaluasi kinerja perbankan BUMN. Dony menyebut kinerja positif Himbara menjadi fondasi penting bagi stabilitas sistem keuangan. Ia juga menilai perbankan BUMN memiliki peran strategis dalam menggerakkan aktivitas ekonomi nasional.

“Perbankan BUMN memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Dony. Karena itu, bank-bank Himbara diminta meningkatkan kontribusi melalui pembiayaan yang produktif, inklusif, dan berorientasi pada penciptaan nilai tambah.

Selain membahas arah pembiayaan, rapat tersebut juga menyoroti penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta strategi menjaga daya tahan perbankan BUMN di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. BP BUMN bersama Danantara dan jajaran Himbara berkomitmen menjaga perbankan BUMN agar tetap tumbuh sehat, profesional, dan berkelanjutan.

Sinergi antara pemegang saham, dewan komisaris, dan manajemen diharapkan dapat memperkuat fungsi intermediasi perbankan. Langkah itu juga diarahkan untuk mendukung percepatan pencapaian target pembangunan nasional. (ANT/FAD)