JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah menyiapkan penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi pada 2027 dan membatasi subsidi listrik rumah tangga hanya untuk warga miskin dan rentan yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ketentuan itu tercantum dalam Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang disahkan DPR pada 29 September 2026. Pelanggan bersubsidi dapat mengecek status keluarganya dalam DTSEN secara daring dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pemerintah memperketat sasaran subsidi saat beban negara untuk menahan tarif listrik terus membengkak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut beban itu sudah terlalu besar. “Karena total subsidi dan kompensasi untuk listrik sekarang sudah lebih dari Rp200 triliun,” kata Bahlil dalam Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Dalam Nota Keuangan APBN 2027, pemerintah menulis subsidi listrik rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai DTSEN, disertai penyesuaian tarif bagi pelanggan nonsubsidi. Pemerintah menyatakan kebijakan itu akan dijalankan hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi sektor ketenagalistrikan dan kemampuan fiskal. Jadwal penerapan, besaran penyesuaian tarif, dan batas kelompok kesejahteraan penerima subsidi belum diumumkan.
Status keluarga dalam DTSEN dapat dicek melalui laman cekbansos.kemensos.go.id milik Kementerian Sosial. Pengguna cukup memasukkan 16 digit NIK sesuai KTP serta kode verifikasi, lalu sistem akan menampilkan nama, kelompok desil, dan status bantuan sosial yang tercatat. Jika NIK tidak ditemukan, data keluarga tersebut kemungkinan belum masuk DTSEN.
Pengecekan juga dapat dilakukan melalui laman dtsen-form.bps.go.id milik Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menyiapkan NIK, tanggal lahir, dan kode verifikasi. Jika NIK ditemukan, pengguna dapat memilih menu cek desil atau pembaruan data. Kemensos juga menyediakan aplikasi Cek Bansos di Play Store dan App Store yang menampilkan desil keluarga pada menu profil setelah pengguna mendaftar dengan NIK, nomor kartu keluarga, alamat, email, dan nomor telepon.
Desil merupakan kelompok peringkat kesejahteraan keluarga dalam DTSEN. BPS memperbarui data itu secara berkala berdasarkan survei, pemutakhiran pemerintah daerah, pengecekan lapangan Kemensos, dan usulan masyarakat. BPS menegaskan pembaruan data tidak otomatis mengubah status penerima bantuan, karena penetapan penerima tetap menjadi kewenangan kementerian atau lembaga terkait.
Selisih tarif yang dipertaruhkan cukup besar. Pelanggan 900 VA bersubsidi saat ini membayar Rp605 per kWh, sedangkan pelanggan 900 VA rumah tangga mampu membayar Rp1.352 per kWh, atau lebih dari dua kali lipat. Golongan tarif masing-masing pelanggan tertera pada struk pembelian token atau tagihan listrik, serta dapat dilihat melalui aplikasi PLN Mobile.
Tarif listrik PLN untuk November 2026 tidak berubah dan berlaku hingga Desember sesuai ketetapan triwulan IV-2026. Penyesuaian tarif nonsubsidi diatur Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 dan dievaluasi setiap tiga bulan berdasarkan kurs rupiah, harga minyak mentah Indonesia, inflasi, dan harga batu bara acuan. APBN 2027 mengalokasikan subsidi listrik Rp130,11 triliun, naik 17,8 persen dari perkiraan realisasi 2026 sebesar Rp110,4 triliun. (RHU)