JAKARTA, AFU.ID — Nomor telepon Presiden Prabowo Subianto diduga menjadi salah satu target penyadapan ilegal yang diungkap Bareskrim Polri. Modusnya, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server Lawful Interceptions Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa berkaitan dengan penegakan hukum.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, praktik penyadapan tersebut diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026. "Kronologi singkat kejadiannya yaitu pada periode 2025 hingga 2026 para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010," kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Asep menjelaskan, pada 2025 para tersangka mulai memerintahkan sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server LIMS. Proses tersebut diduga dilakukan tanpa verifikasi sebelum nomor-nomor itu disadap. "Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan UU yang berlaku," ucap Asep.
Penyadapan itu diduga menyasar sejumlah pihak, mulai dari Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha. Kasus ini mulai terungkap setelah para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Aksi tersebut diketahui petugas yang kemudian melaporkannya kepada kepolisian. Laporan polisi dibuat pada 30 Oktober 2026. "Selanjutnya pelapor selaku petugas yang mengetahui hal tersebut membuat laporan polisi pada tanggal 30 Oktober tahun 2026," ujar Asep. Bareskrim kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli.
Dalam proses tersebut, polisi juga menyita 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk. Berdasarkan hasil penyidikan, Bareskrim menetapkan tiga orang sebagai tersangka, Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Sementara satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.
"Terhadap para tersangka itu diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara dan tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM dan para pengusaha," kata Asep. Ketiga tersangka dijerat sejumlah pasal. Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Kedua, Pasal 332 KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara. Ketiganya juga dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.
(FAD)