Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Febrie Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, dan memutuskan untuk melanjutkan persidangan ke tahap pembuktian. Hakim menilai surat dakwaan telah memenuhi semua syarat formil, sementara keberatan yang diajukan terdakwa dianggap perlu diuji lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Febrie didakwa melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan kasus PT ASABRI dan PT Asuransi Jiwasraya, dengan sidang lanjutan dijadwalkan pada awal November 2026.
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan TPPU Febrie Adriansyah meninggalkan ruang sidang usai mengikuti sidang tanggapan JPU atas nota perlawanan di Jakarta. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
JAKARTA, AFU.ID — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memerintahkan sidang perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah berlanjut ke tahap pembuktian. Hakim menilai surat dakwaan jaksa telah memenuhi syarat formil, sedangkan sejumlah keberatan Febrie harus diuji dalam pemeriksaan pokok perkara.
Keputusan tersebut dibacakan Hakim Ketua Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno dalam sidang putusan sela, Senin (26/10/2026). "Mengadili, menyatakan perlawanan dari terdakwa dan advokat terdakwa akan diputus bersama putusan akhir serta memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara," kata Akhmad Fijiarsyah saat membacakan putusan.
Hakim anggota Sunoto menjelaskan, surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat (2) KUHAP Nasional. Dakwaan tersebut dinilai memuat identitas terdakwa, uraian perbuatan yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian, serta pasal-pasal yang menjadi dasar penuntutan. Majelis hakim juga menilai sebagian keberatan Febrie telah memasuki materi pokok perkara.
Karena itu, dalil-dalil tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti di persidangan. "Sebagian merupakan keberatan terhadap tindakan penyidikan yang bukan objek perlawanan dan sebagian berpijak pada ketidakcermatan redaksional yang tidak menyentuh inti dakwaan," ujar Sunoto. Dengan keputusan tersebut, persidangan Febrie berlanjut ke tahap pembuktian. Permintaan agar Febrie dikeluarkan dari tahanan dan berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum juga tidak dikabulkan. Status penahanannya tetap berlaku.
Dalam perkara ini, Febrie didakwa melakukan pemerasan terkait penanganan perkara PT ASABRI dan PT Asuransi Jiwasraya pada 2020. Ia juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dalam periode 2020 hingga 2026. Dalam dakwaan primer, jaksa menyebut Febrie meminta uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara Rp55 miliar kepada Tan Kian, saksi dalam perkara Jiwasraya.
Uang itu diduga diminta agar Tan Kian tidak ditetapkan sebagai tersangka. Jaksa menyebut transaksi tersebut diduga melibatkan perantara bernama Ferry Yanto Hongkiriwang. Selain dugaan pemerasan, Febrie didakwa melakukan pencucian uang dengan nilai mencapai Rp354,62 miliar. Jaksa menduga dana tersebut disamarkan melalui berbagai cara, termasuk penerimaan saham, tanah, dan bangunan melalui pihak ketiga, penempatan uang di rekening atas nama orang lain, serta penyertaan modal pada sejumlah perusahaan.
Dakwaan juga menguraikan dugaan pembelian emas, tanah, dan satu unit mobil Fortuner atas nama Muhammad Agung Garisman. Sejumlah uang tunai disebut disimpan di brankas, kamar kos, hingga kantor pihak swasta. Atas dakwaan tersebut, Febrie terancam pidana berdasarkan Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan dalam KUHP Nasional dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi dijadwalkan berlangsung pada Senin (2/11/2026) dan Rabu (4/11/2026). Dugaan pemerasan dan pencucian uang yang didakwakan kepada Febrie masih harus dibuktikan dalam persidangan. (FAD)