JAKARTA, AFU.ID — Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Bambang Rukminto, menilai sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Slamet Uliandi dalam perkara skandal penyadapan tetap dapat dilaksanakan meskipun yang bersangkutan tidak bisa dihadirkan secara langsung. Menurut Bambang, terdapat sejumlah kemungkinan dalam proses penanganan perkara tersebut.
Ia merujuk pada praktik persidangan etik di lingkungan Polri yang dalam beberapa kasus justru berlangsung setelah proses peradilan pidana menghasilkan putusan. "Semuanya serba mungkin. Bila melihat yang terjadi selama ini, sidang KKEP kadang sesudah vonis pidana," kata Bambang kepada AFU.ID, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, penegakan kode etik profesi dan proses pidana merupakan dua ranah hukum yang berbeda. Namun, keduanya memiliki keterkaitan karena sama-sama menyangkut dugaan pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku. Karena itu, menurut Bambang, proses penanganan pelanggaran etik tidak serta-merta harus berjalan bersamaan dengan proses pidana.
Bambang juga menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk anggota Polri, memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dari pengacara. Namun, dalam konteks persidangan etik, terdapat aspek pertanggungjawaban pribadi yang membuat kehadiran personel yang diperiksa menjadi penting dan tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh kuasa hukum.
Apabila tidak memungkinkan untuk dihadirkan, mekanisme sidang tanpa kehadiran pihak yang diperiksa atau in absentia atau persidangan tanpa kehadiran terdakwa atau pelanggar dapat menjadi salah satu opsi. "Kalau tidak memungkinkan SU didatangkan, bisa juga dilakukan sidang in absentia," ujarnya.
Lebih jauh, Bambang menilai posisi Slamet berpotensi menjadi salah satu faktor penting dalam mengungkap perkara tersebut. Hal itu berkaitan dengan jabatan dan divisi yang dipimpinnya. Menurut dia, divisi tersebut memiliki keterkaitan dengan perangkat serta pelaksanaan operasi penyadapan. "SU bisa jadi tokoh kunci dari skandal ini mengingat divisi yang dipimpinnya adalah tempat alat dan operasi penyadapan itu bisa dilakukan," kata Bambang.
Kendati demikian, Bambang mengingatkan bahwa proses pembuktian tidak seharusnya hanya bergantung pada keterangan satu orang. Ia menilai Polri memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan menguji alat bukti lain melalui pendekatan ilmiah atau scientific investigation
Menurutnya, keberadaan bukti-bukti lain menjadi penting agar pengungkapan perkara dapat berjalan secara objektif dan tidak bergantung sepenuhnya pada kesaksian Slamet Uliandi. "Posisinya yang vital bisa jadi akan berpengaruh, tetapi Polri tentu memiliki kemampuan untuk mengumpulkan alat bukti lain secara scientific, tidak tergantung pada kesaksian seseorang," tuturnya.
Sebagai informasi, Polri belum menjadwalkan sidang etik terhadap Irjen Slamet Uliandi terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mantan Kadiv TIK Polri itu masih menjalani perawatan karena sakit. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, Divisi Propam belum dapat menentukan jadwal sidang karena harus mempertimbangkan kondisi kesehatan Slamet. “Terduga pelanggar SU memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Ia menegaskan, Polri tetap harus menghormati hak asasi Slamet selama menjalani proses pemeriksaan etik. “Karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU,” imbuhnya. Sementara itu, sidang etik terhadap eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Isir belum merinci tanggal pelaksanaan maupun susunan Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang akan menangani sidang tersebut. “Minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan,” tuturnya. (FAP)