Perangi Pembajakan Manga dan Anime, Jepang Siap Kucurkan Bantuan Hukum ke Indonesia dan Vietnam

JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah Jepang berencana membantu 10 negara berkembang, termasuk Indonesia dan Vietnam, dalam upaya memberantas pembajakan manga, anime, dan gim asal Negeri Sakura. Langkah ini diambil menyusul estimasi data pemerintah Jepang yang mencatat total kerugian luar biasa mencapai 10,4 triliun yen (sekitar Rp1.159 triliun) pada tahun lalu akibat pengunggahan ilegal serta penjualan daring barang-barang karakter palsu.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jepang menyatakan akan memberikan dukungan berupa penguatan regulasi Undang-Undang hak cipta serta program pelatihan intensif untuk membendung distribusi produk bajakan. Selain Indonesia dan Vietnam, Kemlu Jepang secara berurutan bakal memilih negara sasaran lain yang tersebar di kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, hingga Afrika.

Dalam implementasinya, Jepang akan mengirimkan jajaran ahli hukum, menggelar kampanye peningkatan kesadaran masyarakat, hingga mengundang para karyawan dari perusahaan lokal di negara tujuan untuk mengikuti pelatihan hak cipta langsung di Jepang.

"Bantuan ini juga akan membantu melindungi hak-hak ketika negara-negara berkembang membuat konten populer (mereka sendiri)," ujar seorang pejabat senior Kemlu Jepang, Minggu (5/7/2026).

Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA), selaku badan pelaksana utama penanganan bantuan pembangunan resmi (ODA), dijadwalkan mulai melakukan penilaian kebutuhan lokal pada Agustus tahun ini. Sementara itu, pencairan bantuan dalam skala penuh diproyeksikan bakal berjalan mulai April 2027.

Program ini selaras dengan target jangka panjang Pemerintah Jepang untuk mendongkrak nilai penjualan industri kontennya di luar negeri menjadi 20 triliun yen pada tahun 2033. Sebagai bentuk keseriusan, Jepang kini tengah mempertimbangkan untuk menggandakan dukungan finansial tahunan bagi industri konten menjadi sekitar 100 miliar yen, naik signifikan dari alokasi saat ini yang berada di angka 55 miliar yen. Anggaran baru ini rencananya akan dimasukkan dalam pengajuan anggaran untuk tahun fiskal 2027 pada musim panas ini.

Secara khusus, Vietnam dilaporkan menjadi salah satu negara yang telah mengonfirmasi keberadaan beberapa situs manga bajakan besar. Terkait hal tersebut, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dilaporkan telah bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Le Minh Hung pada Mei lalu guna menyerukan penindakan hukum yang efektif terhadap para operator situs ilegal tersebut.

(ANT/MAR)