JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto mengungkap indikasi keterlibatan sejumlah perusahaan asing dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Beberapa perusahaan disebut telah melanggar aturan hingga 19 kali, namun masih tetap beroperasi. Prabowo mengancam akan mencabut izin perusahaan yang terus mengulangi pelanggaran tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta. Ia menilai perusahaan yang berulang kali melanggar tidak seharusnya lagi diberikan kesempatan untuk mengelola konsesi. "Ternyata, ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab. Dikasih konsesi sudah belasan tahun. Ada yang melanggar tiga kali, empat kali. Ada yang belasan kali. Ada yang 19 kali melanggar," ujar Prabowo, Jakarta, (22/10/26).
Menurut Kepala Negara, tindakan tegas berupa pencabutan izin perlu segera dilakukan tanpa menunggu proses yang berlarut-larut. Ia menegaskan tidak akan ragu mencabut izin usaha perusahaan yang terbukti menyebabkan atau terlibat dalam karhutla. "Ini menurut saya sudah tidak usah lagi. Kalau dua kali melanggar, cabut saja (izinnya)," katanya.
Prabowo juga menanggapi kritik sejumlah negara terhadap penanganan karhutla di Indonesia. Ia menilai pihak luar yang menyalahkan Indonesia justru memiliki perusahaan yang beroperasi di wilayah terdampak. "Ada beberapa negara yang mengolok-olok kita, menghina, dan sebagainya. Padahal, banyak yang bertanggung jawab perusahaan-perusahaan mereka di sini," ujarnya.
Presiden menegaskan pencabutan izin tidak perlu dikhawatirkan karena Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola perkebunan. Ia pun menepis anggapan masyarakat lokal menjadi pelaku utama pembakaran hutan. "Anak-anak Indonesia mampu manage. Masa orang Indonesia enggak bisa mengelola perkebunan-perkebunan itu," kata Prabowo.
Meski mengungkap adanya perusahaan asing yang melanggar, Presiden belum bersedia menyebut identitas perusahaan tersebut. Ia menyatakan pemerintah akan mengumumkannya pada waktu yang tepat setelah seluruh data selesai dihimpun. Pernyataan ini muncul di tengah upaya Kementerian Kehutanan yang telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap puluhan perusahaan terkait karhutla. (RHU)