JAKARTA, AFU.ID — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memangkas jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dari 1.077 entitas menjadi 300 perusahaan. Kebijakan itu diklaim menghemat anggaran negara lebih dari Rp50 triliun. Pemangkasan ini disampaikan dalam Dialog Nasional Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, menyebut jumlah BUMN yang terlalu besar membuat biaya operasional membengkak dan pengawasan tidak efektif. "Di zamannya Pak Prabowo diminta 1.077 BUMN itu dikurangi menjadi 300 BUMN saja. Kalau bisa jumlahnya 200 atau 100. Ini menghemat uang negara lebih dari Rp50 triliun," ujar Hariqo, Kamis (22/10/26).
Menurut Hariqo, Presiden Prabowo memilih menempatkan kepentingan masyarakat di atas upaya mempertahankan entitas bisnis negara yang dinilai tidak efisien. Pemerintah mengeklaim langkah ini sekaligus menutup ruang kepentingan politik praktis di lingkungan perusahaan pelat merah. "Presiden kita lebih mengutamakan penghematan uang negara, kepentingan masyarakat ketimbang menjadikan BUMN untuk tempat orang-orang," katanya.
Dampak paling nyata dari perampingan ini dirasakan pada jajaran pimpinan perusahaan negara. Hariqo menyebut banyak posisi komisaris dan direksi yang hilang setelah jumlah perusahaan dikurangi dan sejumlah entitas digabungkan. Pemerintah juga menghapus pemberian tantiem atau bonus tambahan bagi sebagian pimpinan BUMN.
Pemerintah menilai restrukturisasi BUMN diperlukan agar perusahaan negara lebih fokus menjalankan fungsi bisnis dan pelayanan publik. Langkah tersebut diharapkan mengurangi biaya birokrasi serta meningkatkan produktivitas perusahaan yang masih beroperasi. Meski demikian, pemerintah belum menjelaskan secara rinci perusahaan mana saja yang telah digabung maupun rincian perhitungan penghematan Rp50 triliun tersebut. (RHU)