Tiga Perusahaan Tambang Resmi Jadi Tersangka Baru Kasus Gratifikasi Rita Widyasari

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pengembangan penyidikan dalam kasus dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Lembaga antirasuah resmi menjerat tiga perusahaan sebagai tersangka korporasi baru.

Pengembangan perkara ini masih berkaitan erat dengan pusaran rasuah yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Adapun ketiga entitas bisnis tersebut adalah PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengonfirmasi penetapan status hukum baru bagi ketiga perusahaan tambang tersebut.

"KPK kembali menetapkan tiga tersangka korporasi baru," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 19 Februari 2026.

Budi menyebut penetapan status tersangka terhadap korporasi ini secara resmi diteken pada bulan ini.

"Yaitu PT SKN, PT ABP, dan PT BKS pada Februari 2026 ini," tambahnya.

Ketiga perusahaan tersebut dinilai memiliki keterlibatan langsung dalam praktik kotor bersama eks bupati.

"Ketiga korporasi tersebut diduga bersama-sama RW melakukan penerimaan gratifikasi dimaksud," jelas Budi.

Lebih lanjut, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi kunci pada Rabu, 18 Februari 2026 kemarin.

Para saksi tersebut meliputi Direktur Utama PT SKN Johansyah Anton Budiman, Direktur PT SKN Rifando, dan Staf Keuangan PT ABP Yospita Feronika BR. Ginting.

Penyidik mencecar Johansyah dan Rifando seputar mekanisme operasional dan teknis produksi batu bara di PT SKN.

KPK juga menelusuri secara mendalam aliran dana yang disinyalir sebagai jatah keuntungan bagi pihak Rita Widyasari.

Sementara itu, saksi Yospita dimintai keterangan spesifik mengenai data produksi batu bara di PT ABP.

Perkara pertambangan ini merupakan rentetan dari kasus gratifikasi izin sawit senilai Rp6 miliar dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rita yang mencuat sejak 2017.

Sepanjang proses penyidikan, KPK telah menyita aset bernilai fantastis milik Rita, termasuk lima bidang tanah, 30 jam tangan mewah, hingga 91 unit kendaraan bermotor.

Pada awal 2025, penyidikan meluas karena Rita diduga memungut jatah hingga 5 dolar AS untuk setiap metrik ton batu bara yang diproduksi di wilayahnya. (*)