JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah pusat menyoroti potensi maritim Maluku yang dinilai belum sepenuhnya menjadi penggerak ekonomi daerah. Di saat yang sama, realisasi APBD Provinsi Maluku masih dinilai perlu dipacu agar program pembangunan berjalan lebih cepat.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan hal itu dalam kunjungan kerja ke Maluku. Ia memantau pelaksanaan program pembangunan daerah, sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta capaian program strategis nasional.
Ribka menilai Maluku memiliki kekuatan besar pada sektor kelautan dan perikanan. Potensi itu mencakup perikanan tangkap, budidaya kelautan, hingga komoditas bernilai tinggi seperti mutiara.
Namun, penguatan sektor maritim tidak cukup berhenti pada potensi. Pemerintah daerah juga diminta mempercepat realisasi anggaran agar pembangunan dapat langsung menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Memasuki bulan Juni, realisasi anggaran harus terus dipacu,” kata Ribka dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon, Jumat, (5/6/2026).
Ribka mengatakan Kemendagri siap memberikan pendampingan agar pelaksanaan APBD berjalan lebih optimal. Menurut dia, percepatan anggaran penting untuk mendukung program prioritas, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan pemerintah daerah terus mendukung agenda pembangunan nasional. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Maluku pada 2025 mencapai 5,44 persen, naik dari 5,34 persen pada tahun sebelumnya.
Hendrik juga menyebut tingkat kemiskinan turun dari 15,78 persen pada 2024 menjadi 15,25 persen pada 2025. Namun, angka tersebut masih menunjukkan pekerjaan rumah besar dalam pemerataan kesejahteraan.
Pemprov Maluku mengklaim telah merealisasikan sebagian besar target program strategis nasional yang menjadi tanggung jawab daerah.
“Dari 68 indikator Program Strategis Nasional yang menjadi target pemerintah pusat, Maluku telah merealisasikan 60 indikator atau sekitar 88 persen,” kata Hendrik.
Capaian itu mencakup pengentasan kemiskinan ekstrem, pembangunan rumah rakyat, penyaluran cadangan beras pemerintah, Jaminan Kesehatan Nasional, program Makan Bergizi Gratis, akses pendidikan, dan pembentukan koperasi di desa serta kelurahan.
Dalam pertemuan tersebut, Hendrik meminta dukungan Kemendagri untuk mempercepat sejumlah proyek strategis. Proyek itu meliputi Maluku Integrated Port sebagai bagian dari pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu, proyek gas abadi Blok Masela, dan Bendungan Wayapu.
Proyek-proyek tersebut dinilai dapat menjadi pengungkit ekonomi Maluku. Pelabuhan terpadu dapat memperkuat konektivitas logistik, Blok Masela dapat menjadi penopang energi, sedangkan Bendungan Wayapu dapat mendukung ketahanan pangan dan air.
Kunjungan Wamendagri ke Maluku menunjukkan bahwa masalah daerah kepulauan tidak hanya soal potensi laut. Tantangan utamanya ada pada kemampuan mengubah potensi itu menjadi proyek yang berjalan, anggaran yang terserap, dan manfaat ekonomi yang sampai ke masyarakat. (RHU)
