AFU.id

Indeks Berita

Ahli di Sidang MK Sebut KUHAP Baru Berpotensi Lahirkan Kezaliman Negara dan Pemidanaan Tanpa Putusan

Pengujian materiil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dalam perkara nomor 274/PUU-XXIV/2026 kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Selasa (08/09/2026). Dalam persidangan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi, dihadirkan sebagai ahli dan menilai mekanisme penahanan dalam KUHAP baru berpotensi melahirkan kezaliman negara. Fachrizal menyoroti tidak adanya kewajiban bagi penyidik untuk meminta izin hakim sebelum melakukan penahana

Ahli di Sidang MK Sebut KUHAP Baru Berpotensi Lahirkan Kezaliman Negara dan Pemidanaan Tanpa Putusan

Gugat KPK ke PN Jaksel, Mantan Wamen Imipas Silmy Karim Soalkan Keabsahan Penyitaan Aset

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, resmi mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Langkah hukum tersebut ditempuh untuk memuji keabsahan tindakan penyitaan barang bukti dan aset yang dilakukan penyidik KPK dalam penanganan kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Berdasarkan data Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan per Selasa (0

Gugat KPK ke PN Jaksel, Mantan Wamen Imipas Silmy Karim Soalkan Keabsahan Penyitaan Aset

Diduga Pasangan LGBT, Dua Terduga Begal di KSB Bekasi Dihakimi Massa Usai Tertangkap Basah

Dua pria terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) diamankan warga di kawasan Perumahan Kota Serang Baru (KSB), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa penangkapan yang berlanjut pada aksi amuk massa tersebut dilaporkan terjadi pada Senin malam sekitar pukul 22.00 WIB hingga 23.00 WIB. Aksi pengepungan oleh warga dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya aksi kejahatan jalanan pada malam hari di wilayah hukum Kabupaten Bekasi. Berdasarkan unggahan yang viral di

Diduga Pasangan LGBT, Dua Terduga Begal di KSB Bekasi Dihakimi Massa Usai Tertangkap Basah

Cegah Maskapai Cari Alasan Hindari Ganti Rugi, Ahli di Sidang MK Desak Sertifikat Delay Pesawat Wajib Diverifikasi Lembaga Independen

Pengujian materiil Undang-Undang Penerbangan terkait transparansi keterlambatan ( delay ) pesawat kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam persidangan kesepuluh perkara nomor 190/PUU-XXIV/2026 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo pada Senin (07/09/2026), konsultan hukum Saiful Anam yang dihadirkan sebagai ahli pemohon mendesak perlunya keterlibatan lembaga independen untuk memverifikasi alasan penundaan penerbangan secara objektif. Saiful menilai pemberian wewenang tunggal kepada maskapai

Cegah Maskapai Cari Alasan Hindari Ganti Rugi, Ahli di Sidang MK Desak Sertifikat Delay Pesawat Wajib Diverifikasi Lembaga Independen

Terima Suap Rp1,4 Miliar Licinkan KPR Fiktif Rp237 M, Pejabat Bank Himbara di Karawang Ditahan

Kejaksaan Negeri Karawang menetapkan DMP, seorang pejabat bank Himbara, sebagai tersangka dalam skandal korupsi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) fiktif yang merugikan negara hingga Rp237 miliar. DMP diduga menerima suap sebesar Rp1,45 miliar dari pengembang PT Bumi Arta Sedayu untuk memuluskan pengajuan KPR fiktif di proyek perumahan. Dengan penetapan ini, total tersangka dalam kasus ini menjadi lima orang, dan DMP kini ditahan di Lapas Kelas IIA Karawang.

Terima Suap Rp1,4 Miliar Licinkan KPR Fiktif Rp237 M, Pejabat Bank Himbara di Karawang Ditahan

Duduk Perkara Politisi PDIP Ellen Taroreh Laporkan Enam Akun Medsos terkait Sebaran Fitnah Foto Demo 27 Agustus

Politikus PDIP, Ellen Taroreh, melaporkan enam akun media sosial ke Polda Metro Jaya setelah fotonya disalahartikan dan dikaitkan dengan pengemudi ojek online, Melva Pardede, yang viral saat demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Laporan ini dibuat bersama Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDIP untuk membantah pengaitan tersebut dan memberikan kejelasan mengenai identitas perempuan dalam foto yang sebenarnya diambil saat konferensi pers di Sekolah Partai PDIP. BBHAR PDIP juga menyampaik

Duduk Perkara Politisi PDIP Ellen Taroreh Laporkan Enam Akun Medsos terkait Sebaran Fitnah Foto Demo 27 Agustus

Ketua DPRD Bone Diperiksa Polisi Hari Ini, Buntut Kasus Dugaan Aniaya Staf PPPK Paruh Waktu

Perkara dugaan penganiayaan yang melibatkan Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, resmi memasuki babak baru pada Selasa (08/09/2026). Kasus yang dilaporkan oleh staf PPPK paruh waktu DPRD Bone, Yuli Nofita Sari, kini bergulir secara simultan melalui penyelidikan pidana di Polres Bone dan penanganan dugaan pelanggaran etik di Badan Kehormatan (BK) DPRD Bone. Di ranah pidana, Sat Reskrim Polres Bone menjadwalkan pemeriksaan terhadap Andi Tenri Walinonong pada Selasa (08/09/2026). Pemeriksaan ini

Ketua DPRD Bone Diperiksa Polisi Hari Ini, Buntut Kasus Dugaan Aniaya Staf PPPK Paruh Waktu

Ancam Sebar Rekaman Asusila ke Orang Tua, Pria di Surabaya Didakwa Cabuli Anak di Bawah Umur

Seorang pria di Surabaya berinisial FAN (23) didakwa atas kasus kekerasan, penganiayaan, serta pemaksaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Berkas dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fathol Rasyid dari Kejaksaan Negeri Surabaya dalam persidangan tertutup di Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin (7/9/2026). Berdasarkan berkas dakwaan jaksa, terdakwa berkenalan dengan korban yang masih berusia 17 tahun berinisial KN melalui aplikasi percakapan Telegram pada Maret 2026 sebelum a

Ancam Sebar Rekaman Asusila ke Orang Tua, Pria di Surabaya Didakwa Cabuli Anak di Bawah Umur

Kasus Korupsi dan TPPU Asabri-Jiwasraya, Eks Jampidsus Febrie Kembali Diperiksa Tim 9 Kejagung

Eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, kembali diperiksa oleh Tim 9 di Gedung Kejagung terkait kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan PT ASABRI dan PT Asuransi Jiwasraya. Pemeriksaan yang dimulai pada 8 September 2026 ini dilakukan berdasarkan surat panggilan yang mengaitkan penetapan tersangka oleh instansi lain serta putusan praperadilan, setelah sebelumnya Febrie menjalani pemeriksaan selama 10 jam yang mengubah

Kasus Korupsi dan TPPU Asabri-Jiwasraya, Eks Jampidsus Febrie Kembali Diperiksa Tim 9 Kejagung

Konflik Agraria tak Kunjung Tuntas, Ribuan Orang Jadi Korban Kekerasan dan Kriminalisasi

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan bahwa selama satu dekade terakhir, 2.841 orang menjadi korban penangkapan dalam konflik agraria, yang disertai kekerasan dan kriminalisasi. KPA menyoroti perlunya penyelesaian struktural terhadap konflik ini, serta pembentukan badan khusus di bawah kepemimpinan Presiden untuk menangani masalah reforma agraria secara efektif. Selain itu, KPA mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria mengatur prioritas tanah yang dikuasai masyarakat dan

3 media, Cenderung kiri
Konflik Agraria tak Kunjung Tuntas, Ribuan Orang Jadi Korban Kekerasan dan Kriminalisasi

Konflik Agraria Memperdalam Kemiskinan dan Krisis Pedesaan

Konflik agraria di Indonesia berdampak signifikan pada pembangunan desa, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan, serta memperburuk kemiskinan di pedesaan. Dalam Rapat Kerja dengan DPR RI, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyoroti bahwa banyak desa terhambat pembangunan akibat klaim kawasan hutan dan HGU, yang mengakibatkan layanan publik seperti jalan, irigasi, dan pendidikan tidak dapat diakses. KPA mendesak agar reformasi agraria dilakukan secara sist

Konflik Agraria Memperdalam Kemiskinan dan Krisis Pedesaan

Lahan di Indonesia Banyak Dikuasai Korporasi, Konflik Meningkat, Pengesahan RUU Reforma Agraria Mendesak

Indonesia saat ini menghadapi darurat agraria dengan peningkatan konflik akibat ketimpangan penguasaan tanah yang dikuasai oleh korporasi besar. Rapat kerja Badan Legislatif DPR RI menekankan perlunya pengesahan RUU Reforma Agraria untuk mengatasi masalah struktural dan kriminalisasi yang dialami oleh petani, masyarakat adat, dan nelayan. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan bahwa meskipun agenda reforma agraria telah dimulai, konflik dan ketimpangan penguasaan tanah tetap berlangsun

3 media, Cenderung kiri
Lahan di Indonesia Banyak Dikuasai Korporasi, Konflik Meningkat, Pengesahan RUU Reforma Agraria Mendesak

Pemerintah Pangkas Anggaran Bencana di Tengah Krisis, Gugatan atas UU APBN 2026 Mandek di MK

Pemerintah Indonesia menghadapi kritik tajam terkait pemangkasan anggaran penanggulangan bencana hingga 75,62% untuk APBN 2026, yang dinilai meningkatkan risiko keselamatan masyarakat di tengah krisis ekologis dan kesehatan. Gugatan terhadap UU APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Koalisi MBG Watch yang telah diajukan sejak April 2026, belum ada kelanjutan sidang, menimbulkan kekhawatiran akan kemampuan negara dalam menangani bencana serta keracunan massal akibat Program Makan Bergizi Grat

2 media, Cenderung netral
Pemerintah Pangkas Anggaran Bencana di Tengah Krisis, Gugatan atas UU APBN 2026 Mandek di MK

OJK Tutup 951 Pinjol Ilegal, Dana Korban Scam Tembus Rp771,2 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal, serta 242 entitas investasi dan 27 entitas gadai ilegal, dengan total dana korban diperkirakan mencapai Rp771,2 miliar. Penutupan ini dilakukan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) sebagai respons terhadap tingginya laporan masyarakat mengenai aktivitas keuangan ilegal, dengan 30.328 pengaduan diterima hingga akhir Agustus 2026. OJK juga telah memblokir 659.429 rekening yan

OJK Tutup 951 Pinjol Ilegal, Dana Korban Scam Tembus Rp771,2 Miliar

Dua Polisi Jambi Dipecat Tak Hormat, Kasus Penipuan Seleksi Bintara Bongkar Aliran Dana Rp28 Miliar dari Puluhan Korban

Dua anggota Polda Jambi, Briptu MD dan Bripda Y, dipecat tidak dengan hormat (PTDH) setelah terlibat kasus dugaan penipuan seleksi Bintara Polri 2026. Keduanya dijatuhi sanksi tersebut dalam sidang kode etik setelah menjanjikan kelulusan peserta dengan meminta imbalan uang. Kepala Bidang Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan proses pidana terhadap keduanya masih berjalan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi. Kasus ini bermula dari praktik menjanjikan kelu

Dua Polisi Jambi Dipecat Tak Hormat, Kasus Penipuan Seleksi Bintara Bongkar Aliran Dana Rp28 Miliar dari Puluhan Korban