Ahli di Sidang MK Sebut KUHAP Baru Berpotensi Lahirkan Kezaliman Negara dan Pemidanaan Tanpa Putusan

JAKARTA, AFU.ID — Pengujian materiil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dalam perkara nomor 274/PUU-XXIV/2026 kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Selasa (08/09/2026). Dalam persidangan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi, dihadirkan sebagai ahli dan menilai mekanisme penahanan dalam KUHAP baru berpotensi melahirkan kezaliman negara.

Fachrizal menyoroti tidak adanya kewajiban bagi penyidik untuk meminta izin hakim sebelum melakukan penahanan terhadap seseorang. Tanpa adanya judicial scrutiny atau pengawasan dari peradilan, penahanan sepihak berisiko membatasi kebebasan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kondisi ini dinilai memicu praktik punishment before conviction atau tindakan pemidanaan sebelum adanya vonis bersalah.

Lebih lanjut, Fachrizal memaparkan hasil penelitian di sejumlah pengadilan negeri yang menunjukkan adanya kecenderungan hakim menjatuhkan durasi pidana yang disesuaikan dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa. Praktik tersebut dianggap sangat merugikan, sebab terdakwa berpotensi tetap diputus bersalah demi "membenarkan" masa penahanan yang sudah terlanjur dijalankan, meskipun bukti di persidangan sebenarnya tidak mencukupi.

Guna mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, koalisi masyarakat sipil dan akademisi mendorong agar setiap penahanan wajib mendapatkan izin dari hakim. Adapun dalam gugatan perkara nomor 274/PUU-XXIV/2026 ini, para pemohon juga menuntut agar kedudukan Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan penyidik tertentu diletakkan dalam hubungan yang setara tanpa adanya struktur subordinatif dalam KUHAP baru. (RHU)