JAKARTA, AFU.ID — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengungkap sejumlah persoalan yang menurutnya membuat kinerja BUMN memburuk pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Persoalan tersebut mulai dari penugasan proyek yang dinilai tidak layak secara ekonomi hingga penempatan komisaris dan direksi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Pandangan tersebut disampaikan dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Senin (21/9/2026), ketika membahas rencana Presiden Prabowo Subianto meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang pernah merugikan BUMN.
Dia menyatakan mendukung rencana rencana Prabowo tersebut. Namun, menurut Said, pemerintah tidak boleh hanya memeriksa direksi BUMN. Pihak yang membuat kebijakan dan memberikan penugasan juga perlu diperiksa. Dari penjelasan Said, setidaknya terdapat 10 persoalan yang dia soroti terkait pengelolaan BUMN pada periode tersebut. Berikut rinciannya:
BUMN digunakan untuk kepentingan kekuasaan
Said menilai BUMN telah digunakan sebagai instrumen kekuasaan. Dia menyebut hal tersebut bukan sekadar dugaan, melainkan sesuatu yang menurutnya memang terjadi dalam pengelolaan perusahaan pelat merah. “Memang BUMN digunakan untuk kekuasaan,” kata Said.
BUMN dikelola seperti entitas politik
Menurut Said, persoalan berikutnya adalah cara BUMN dikelola. Dia menilai perusahaan negara semestinya bekerja sebagai entitas bisnis, tetapi dalam praktiknya justru diperlakukan seperti entitas politik. Menurut dia, kondisi tersebut memengaruhi pengambilan keputusan di dalam BUMN.
Penugasan proyek yang tidak layak secara ekonomi
Said kemudian menyoroti BUMN karya seperti Adhi Karya, Wijaya Karya, Waskita Karya, Nindya Karya, dan PTPP. Dia memperkirakan total kerugian BUMN karya mencapai Rp500 triliun hingga Rp600 triliun. Menurut Said, kerugian tersebut tidak seluruhnya berasal dari kesalahan pengelolaan perusahaan. Sebagian terjadi karena proyek yang diberikan merupakan penugasan pemerintah. “Ini rugi karena penugasan pemerintah,” ujarnya.
Pemberi penugasan tidak ikut dimintai tanggung jawab
Dari persoalan tersebut, Said mempertanyakan mengapa pertanggungjawaban hanya diarahkan kepada direksi BUMN. Dia menyebut pihak yang memberikan penugasan juga harus diperiksa. Dalam konteks itu, Said menyebut nama Joko Widodo, Rini Soemarno, dan Erick Thohir. “Bukan direksinya. Karena dia yang menugaskan mereka,” kata Said.
Pembelian jalan tol dinilai tidak transparan
Said juga mempersoalkan pembelian sejumlah jalan tol milik swasta oleh BUMN. Menurut dia, publik tidak mengetahui secara jelas proses negosiasi maupun dasar penetapan harga dalam transaksi tersebut. “Dibeli dan kita tidak pernah tahu negosiasinya seperti apa,” ujarnya. Dia menilai transaksi semacam itu perlu dibuka dan diperiksa apabila pemerintah ingin mengetahui sumber persoalan keuangan BUMN.
Kerja sama BUMN dengan swasta
Selain pembelian aset, Said menyoroti pola kerja sama antara BUMN dan pihak swasta. Dia meminta pemerintah memeriksa kerja sama yang menurutnya justru memberikan keuntungan lebih besar kepada pihak swasta. Menurut Said, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat kinerja direksi, tetapi juga harus masuk ke berbagai perjanjian kerja sama yang dibuat perusahaan.
Proyek dengan nilai yang membengkak
Said kemudian menceritakan pengalamannya ketika menjadi komisaris PT Bukit Asam. Dia mengaku pernah menolak kontraktor yang dinilainya terlalu mahal. Menurut Said, nilai proyek pada 2019 sekitar Rp5 triliun. Namun, dia menyebut nilai proyek tersebut kemudian meningkat menjadi sekitar Rp17 triliun. “Saya dipecat karena saya lawan itu,” kata Said.
Kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap BUMN
Said juga mempertanyakan sejumlah kebijakan pemerintah yang menurutnya berdampak terhadap keberlangsungan BUMN. Dia mempertanyakan siapa yang memberikan izin pembukaan pabrik semen asal China hingga berdampak terhadap BUMN semen. Dia juga menyinggung kebijakan impor bajaj. Menurut Said, apabila kebijakan pemerintah berdampak terhadap kondisi BUMN, pihak yang membuat kebijakan tersebut juga perlu diperiksa, bukan hanya perusahaan yang terdampak.
BUMN bermasalah tidak segera ditutup
Said turut menyinggung PT Merpati Nusantara Airlines. Menurut dia, perusahaan tersebut semestinya sudah ditutup jauh sebelum akhirnya benar-benar berhenti beroperasi. Dia menilai keputusan untuk mempertahankan perusahaan yang terus mengalami masalah justru membuat beban utangnya semakin besar. Dalam pandangan Said, Kementerian Keuangan juga perlu dimintai pertanggungjawaban karena pemerintah merupakan pemegang saham BUMN.
Penempatan komisaris dan direksi tidak sesuai keahlian
Persoalan terakhir yang disoroti Said adalah penempatan komisaris dan direksi BUMN yang menurutnya tidak selalu sesuai dengan latar belakang profesional. Dia mempertanyakan penempatan sejumlah orang pada posisi komisaris yang bidangnya berbeda jauh dari profesi mereka. Menurut Said, pola tersebut menyulitkan upaya membangun BUMN yang dikelola secara profesional. “Kalau masih seperti itu terus, saya agak sulit percaya bahwa memang ada keseriusan membenahi BUMN,” ujarnya.
Said juga menyatakan mendukung keberadaan Danantara sebagai lembaga yang mengelola aset dan investasi BUMN. Namun, dia memberikan tiga syarat agar pembenahan tersebut berjalan. Menurut Said, pemerintah harus menetapkan target yang jelas, memilih orang yang mampu menjalankan target tersebut, serta memberikan perlindungan dari intervensi. “Satu tetapkan targetnya. Dua pilih orang yang bisa melaksanakan target itu. Ketiga lindungi orang itu dari intervensi,” kata Said. (EER)
Saksikan episode lengkap pembahasan mengenai persoalan BUMN yang membuatnya banyak merugi, hanya di podcast Akbar Faizal Uncensored agar mendapat informasi utuh.
