Patok Fee Proyek 10 Persen, Bupati Bolmut Diduga Terima Uang hingga Rp11 Miliar

JAKARTA, AFU.ID — Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut. Sirajudin disebut mematok fee sebesar 10 persen dari setiap pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang berlangsung di lingkungan Pemkab Bolmut. KPK menyebut Bupati Bolmut tersebut telah menentukan vendor yang akan memenangkan proyek sebelum proses pengadaan dilaksanakan.

Modus tersebut dilakukan dengan meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bolmut mencatat nama-nama vendor yang telah ditentukan untuk mengerjakan proyek tertentu. Daftar tersebut kemudian menjadi acuan dalam proses pengadaan yang dikondisikan agar vendor pilihan dapat ditetapkan sebagai pemenang. KPK menyebut, Kepala Dinas PUPR mendapat jatah fee 4 persen, sedangkan Kelompok Kerja (Pokja) PBJ disebut mendapat 1 persen.

Dugaan pemerasan itu turut berkaitan dengan proyek pembangunan jalan di wilayah Sangkub IV, Bolmut, senilai Rp1,9 miliar. Dari proyek tersebut, pihak swasta diduga menyerahkan Rp130 juta yang disebut sebagai bagian dari fee 10 persen kepada Sirajudin. “Atas permintaan Sirajudin tersebut, maka pihak swasta dimaksud menyerahkan uang sebesar Rp130 juta atau sebagian fee 10 persen,” kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Selain dugaan pemerasan proyek, KPK menduga Sirajudin menerima gratifikasi dengan total Rp11,14 miliar selama 2023–2026. Salah satu penerimaan yang telah diungkap berasal dari pejabat Dinas Lingkungan Hidup Bolmut yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan, dengan nilai Rp350 juta. “Untuk total penerimaan lain senilai Rp10,79 miliar ini akan didalami kegiatan penyidikan berikutnya,” ujar Taufik.

Sirajudin diduga menerima uang tersebut saat menjabat sebagai Pj Bupati Bolmut pada 2023–2024 dan Bupati Bolmut periode 2025–2030. KPK menahannya selama 20 hari pertama sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dalam rangkaian OTT sehari sebelumnya, penyidik turut mengamankan uang tunai Rp200 juta dari tiga lokasi, yakni Rp130 juta di kamar hotel tempat Sirajudin diamankan, Rp50 juta dalam koper di rumah dinas Kepala Dinas PUPR, dan Rp20 juta di rumah pejabat tersebut. (RAI)