JAKARTA, AFU.ID — Program wawancara eksklusif Prabowo Menjawab mengungkap berbagai isu besar salah satunya pelibatan TNI di berbagai sektor sipil. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelibatan prajurit TNI di sejumlah sektor besar maupun sipil bukan tanpa alasan.
Menurutnya, TNI merupakan garda terdepan atas segala situasi yang terjadi di masyarakat khususnya daerah. "Saya kira itu concern yang wajar ya. Tapi justru sekarang ini, di mana banyak bencana, kebakaran hutan dan sebagainya, Anda tanya gubernur, tanya bupati, siapa yang first response?," kata Prabowo yang menjawab pertanyaan Akbar Faizal dalam sesi wawancara round table 6 September 2026 di Hambalang.
Menurut Prabowo, pelibatan TNI yang disorot Civil Society bukan bertujuan untuk menekan atau mengintimidasi masyarakat sipil. Prabowo menegaskan bahwa fungsi dan tugas TNI saat ini dibutuhkan masyarakat hingga ke pelosok untuk berbagai kebutuhan. "Bagaimana kita bandingkan yang tahun 2000 tahun 97 98 saat kebakaran waktu itu dan sekarang bagaimana kita bisa lokalisir cepat itu karena banyak. Tentara di situ cepat respons walaupun kita masih ingin lebih cepat lagi ya," tambah Prabowo.
Prabowo juga menjawab alasan dirinya begitu menaruh perhatian besar pada unsur pertahanan. Ia menilai hal itu perlu diperkuat secara merata hingga ke daerah karena Indonesia memiliki teritorial yang sangat luas.
Prabowo menyoroti kondisi Indonesia yang memiliki 514 kabupaten yang tidak sebanding dengan ketersediaan satuan TNI. Oleh karena itu jika kehadiran pertahanan hanya mengandalkan jumlah batalion yang ada saat ini. “Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar. Bukan kabupaten yang kecil-kecil, kabupaten itu besar,” ujar Prabowo.
Prabowo memberi contoh soal kondisi apabila setiap kabupaten membutuhkan sedikitnya satu batalion untuk memperkuat kehadiran pertahanan. Dengan jumlah batalion yang tersedia, masih terdapat lebih dari 360 kabupaten yang belum memiliki kehadiran satuan TNI.
Singgung soal Beking
Prabowo menambahkan, terbatasnya personel TNI di sejumlah wilayah juga berkaitan dengan pengawasan terhadap sumber daya alam. Sebab, banyak praktik ilegal yang turut dibekingi oknum TNI maupun Polri. Untuk itu, Prabowo tegas akan melibatkan TNI untuk mengamankan kekayaan negara agar praktik culas itu tidak terulang.
Wilayah yang luas membutuhkan kemampuan pengawasan yang memadai untuk mencegah berbagai aktivitas ilegal. “Padahal di situ ada kekayaan kita. Karena itulah, selama sekian puluh tahun, terjadilah illegal logging, illegal mining, kebun-kebun liar,” ungkapnya.
Prabowo juga menyinggung praktik-praktik liar yang berkaitan dengan wilayah hutan. Ia menyebut banyak perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung yang menurutnya didiamkan selama bertahun-tahun tanpa penindakan.
Hal itu bisa terjadi lantaran adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dibekingi oknum aparat penegak hukum. Prabowo juga menjelaskan soal belanja pertahanan Indonesia yang melonjak tajam di RAPBN 2027.
Menurutnya, hal itu masih dalam batas kewajaran karena berada di bawah 2 persen dari produk domestik bruto (PDB), meskipun pemerintah telah meningkatkan alokasinya. “Anggaran kita termasuk paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP kita,” tegas Prabowo. (FAP)
