JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah kini tengah merampungkan skema penyelamatan megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Kementerian Keuangan memastikan, proses pengalihan seluruh saham BUMN di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kepada pemerintah telah memasuki babak akhir. Langkah strategis ini diambil untuk membebaskan BUMN dari himpitan beban keuangan, sekaligus memastikan operasional Whoosh tetap aman tanpa mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tengah mengalami defisit ratusan triliun rupiah.
Langkah pengambilalihan ini tergolong krusial mengingat kondisi kas negara sedang kembang-kempis. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, APBN hingga Agustus 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ketimpangan tersebut terjadi lantaran penerimaan negara baru terkumpul Rp2.055,6 triliun, sementara realisasi belanja negara sudah melaju hingga Rp2.295,7 triliun.
"Hingga akhir Agustus kinerja APBN itu tetap kuat dengan keseimbangan primer positif, defisit tetap dalam batasan terkendali. Ini artinya perjalanan APBN relatif on track, pendapatan negara Rp2.055 triliun (65,2% dari target), belanja negara Rp2.295 triliun, maka defisit adalah Rp240,1 triliun, artinya 0,93% dari PDB kita," ujar Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Untuk menutupi defisit anggaran ini, Suahasil mengatakan, pemerintah telah menarik utang baru mencapai Rp506 triliun hingga 31 Agustus 2026. Angka tersebut setara 60,8% dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun. Suahasil Nazara mengatakan realisasi pembiayaan utang tersebut masih berada dalam jalur yang telah direncanakan pemerintah untuk mendukung kebutuhan APBN tahun ini. "Pembiayaan utang neto realisasi Rp506 triliun terdiri dari SBN neto Rp527,4 triliun atau 66% dari target APBN. Sesuai rencana APBN, on track," kata Suahasil.
Terkait penyelematan Whoosh, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Evita Manthovani mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan due diligence (uji tuntas) dan pemutakhiran evaluasi nilai saham. Kementerian Keuangan akan mengoptimalkan peran Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu serta berkoordinasi erat dengan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
"Saat ini di Kementerian Keuangan sedang berjalan, yaitu due diligence oleh Kementerian Keuangan, dan juga evaluasi nilai saham terhadap saham PSBI yang akan dialihkan," jelas Evita.
Selain itu, Kemenkeu juga sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur proses tersebut. "Agar pengalihan terencana dan tepat, diperlukan pemutakhiran aspek fiskal, bisnis, finansial dan hukum. Kementerian Keuangan sedang jalankan due diligence dan harga saham. Penyusunan Perpres sedang dilakukan juga. Koordinasi dengan BP BUMN dan Danantara terus bergulir," jelas Evita.
Evaluasi mendalam atas aspek bisnis, finansial, operasional, dan hukum ini dilakukan untuk memastikan proses transisi berjalan terukur, sehingga Whoosh dapat terus beroperasi secara berkelanjutan tanpa memberi efek domino negatif bagi kas negara maupun kondisi BUMN penggarap. Seperti diketahui, akar masalah finansial proyek Whoosh bersumber dari struktur kepemilikan sahamnya.
Dalam PT KCIC, konsorsium perusahaan China memegang sebesar 40 persen saham dan konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) memegang porsi saham sebesar 60 persen. Karenanya PSBI menanggung beban terbesar dari total utang proyek Whoosh yang tercatat nencapai US$5,4 miliar hingga US$7,27 miliar, atau setara dengan kisaran Rp81 triliun sampai Rp120 triliun, termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun.
Nah, di dalam tubuh PSBI, BUMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) menjadi penanggung beban paling berat setelah menyetor modal investasi hingga Rp6,1 triliun. Kondisi keuangan WIKA makin kendor akibat klaim pembengkakan biaya (cost overrun) senilai Rp5,01 triliun yang belum kunjung cair dan kini tertahan di meja arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC).
Untuk mengurai krisis keuangan tersebut, pemerintah kemudian memutuskan seluruh 60 persen saham PSBI di KCIC yang sebelumnya berada di bawah kendali Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan dialihkan secara penuh ke Kementerian Keuangan. Rencana pengalihan ini, diinisiasi sejak masa Purbaya Yudhi Sadewa saat menjabat Menteri Keuangan.
Purbaya, saat itu menjelaskan, proses pengalihan kepemilikan ini dijalankan dengan memanfaatkan Special Mission Vehicle (SMV) atau badan usaha khusus di bawah Kemenkeu, serta berkoordinasi erat dengan BPI Danantara dan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Purbaya sendiri Ketika itu menargetkan proses ini rampung pada pertengahan September 2026. "Pertengahan September sudah akan clear ya itu," kata Purbaya.
Namun, di tengah jalan, dalam prosesnya, Purbaya kemudian dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat sebagai Wamenkeu. Oleh Suahasil, proses pengambilalihan saham PSBI di KCIC ini oleh pemerintah, dipastikan tetap dijalankan. Hanya saja, pemerintah menjalankan proses ini dengan hati-hati agar utang Whoosh tidak semakin membebani keuangan negara. (MAR)
