Konflik Agraria Memperdalam Kemiskinan dan Krisis Pedesaan

JAKARTA, AFU.ID — Konflik agraria tidak berhenti pada persoalan tanah. Dampaknya dapat merembet pada pembangunan desa, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, lingkungan, budaya agraris, hingga kedaulatan pangan. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dengan pihak pemerintah, BUMN, dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Senin (7/9/2026)

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengungkapkan, banyak wilayah konflik yang pembangunan desanya terhambat karena status tanah berada dalam klaim kawasan hutan, HGU, ataupun penguasaan badan usaha. Dewi memberikan contoh wilayah konflik petani dengan Perhutani yang memiliki ribuan hektare sawah produktif. "Meskipun bentang wilayahnya berupa sawah dan permukiman, pemerintah daerah mengalami keterbatasan membangun jalan maupun irigasi karena wilayah tersebut masih diklaim sebagai kawasan hutan," jelas Dewi.

Dalam sejumlah wilayah konflik, bahkan serikat petani terpaksa membangun sekolah sendiri karena layanan pendidikan dan fasilitas publik tidak masuk ke wilayah konflik. "Bagaimana desa bisa maju kalau jalan tidak bisa dibangun, irigasi tidak bisa masuk, sekolah dan puskesmas tidak hadir hanya karena tanahnya masih berada dalam klaim kawasan hutan atau HGU? Inilah wajah nyata konflik agraria struktural yang sering tidak terlihat dalam statistik pembangunan," papar Dewi.

Konflik juga mendorong pengangguran di pedesaan dan memperbesar migrasi tenaga kerja. Hilangnya tanah pertanian rakyat sekaligus mempercepat konversi lahan pertanian ke fungsi nonpertanian. Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi persoalan guremisasi dan krisis regenerasi petani.

Petani dengan penguasaan lahan sangat kecil tidak hanya berada di Jawa, tetapi juga telah tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Karena itu, KPA meminta agar petani muda dan perempuan pedesaan secara tegas ditempatkan sebagai subjek reforma agraria.

KPA juga menyoroti persoalan desa-desa definitif yang berada dalam klaim kawasan hutan. Menurut data yang disampaikan dalam rapat, terdapat sekitar 34.000 desa yang masih berada dalam klaim kawasan hutan. Persoalan ini telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya dan penyelesaiannya berjalan sangat lambat.

KPA menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara kasus per kasus selama puluhan tahun. Negara membutuhkan mekanisme penyelesaian yang sistematis melalui reforma agraria. KPA juga mengkritik paradigma yang menganggap tuntutan penyelesaian konflik masyarakat di kawasan hutan sebagai ancaman deforestasi atau perambahan.

"Masyarakat yang sudah hidup, bertani, membangun desa dan mempertahankan ruang hidupnya tidak bisa terus-menerus diposisikan sebagai pihak ilegal. Negara harus membedakan antara kawasan hutan yang memang memiliki fungsi ekologis dengan klaim kawasan hutan yang bertabrakan dengan keberadaan desa dan hak masyarakat," kata Dewi.

KPA menegaskan pentingnya menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, sebagai pijakan dalam pembahasan reforma agraria, khususnya terkait masyarakat adat dan hutan adat. KPA juga mengingatkan bahwa kawasan yang baru sebatas ditunjuk sebagai kawasan hutan tidak dapat serta-merta diperlakukan sama dengan kawasan hutan yang telah melalui proses penetapan sesuai ketentuan hukum. (MAR)