AFU.id

Indeks Berita

Tarif Listrik Akan Disesuaikan pada 2027, Begini Cara Cek Apakah Anda Masih Berhak Dapat Subsidi

Pemerintah Indonesia akan menyesuaikan tarif listrik untuk pelanggan nonsubsidi pada tahun 2027, sementara subsidi listrik hanya akan diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pelanggan dapat memeriksa status mereka dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui situs resmi Kementerian Sosial atau Badan Pusat Statistik. Dalam APBN 2027, anggaran subsidi listrik dialokasikan sebesar Rp130,11 triliun, meningkat

Tarif Listrik Akan Disesuaikan pada 2027, Begini Cara Cek Apakah Anda Masih Berhak Dapat Subsidi

Bahlil Tahan Ekspor Listrik ke Singapura, Danantara Diminta Tak Layani Lobi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunda ekspor listrik ke Singapura yang melibatkan proyek energi hijau berkapasitas 3,4 GW, dengan alasan Indonesia masih memerlukan pasokan listrik domestik. Keputusan ini juga menegaskan bahwa izin ekspor listrik sepenuhnya berada di tangan Kementerian ESDM. Meskipun proyek tersebut telah melewati tahap perizinan awal di Singapura, kekhawatiran mengenai harga yang adil menjadi penghalang, di tengah Singapura yang terus memperluas

Bahlil Tahan Ekspor Listrik ke Singapura, Danantara Diminta Tak Layani Lobi

Memahami Digital Taxation untuk Transaksi Digital Niche seperti Cloud, AI, hingga Langganan Software

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang mulai berlaku pada 25 September 2026 bukanlah pajak baru, melainkan mekanisme untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak, melibatkan bank dan lembaga fintech terpilih dalam identifikasi dan pemungutan

Memahami Digital Taxation untuk Transaksi Digital Niche seperti Cloud, AI, hingga Langganan Software

Kapan BSU 2026 Cair? Ini Jadwal Terbaru, Nominal Bantuan, dan Cara Cek Penerima

Pekerja dengan gaji Rp4 juta masih berpeluang mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900 ribu jika bekerja di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang melebihi Rp3,5 juta, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Syarat penerima BSU mencakup Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dengan data penghasilan yang valid, sementara kelompok seperti ASN, TNI, dan Polri dikecualikan dari penerima. Pekerja disarankan un

Kapan BSU 2026 Cair? Ini Jadwal Terbaru, Nominal Bantuan, dan Cara Cek Penerima

Pajak Digital Mulai Berlaku 9 November, Apa Dampaknya bagi Pengguna Dompet Digital?

Pajak digital akan mulai berlaku di Indonesia pada 9 November 2026, memicu kebingungan di masyarakat mengenai jenis transaksi yang akan dikenakan pajak. Saat ini, transaksi di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia sudah dikenakan PPh Pasal 22, sedangkan dompet digital dan QRIS dikenakan PPN hanya pada biaya layanan, bukan pada saldo yang diterima pengguna. Namun, rincian tentang keterlibatan bank dan fintech dalam pajak digital yang baru belum jelas, sehingga masyarakat masih menunggu aturan

Pajak Digital Mulai Berlaku 9 November, Apa Dampaknya bagi Pengguna Dompet Digital?

Transfer Bank dan Dompet Digital Kena Pajak Mulai 9 November? Ini Faktanya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum mengkonfirmasi bahwa transfer antarbank, top up dompet digital, atau pembayaran QRIS akan dikenakan pajak baru mulai 9 November 2026, meskipun Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan bahwa bank dan fintech akan memungut pajak digital. Saat ini, hanya biaya layanan seperti biaya admin top up dan merchant discount rate (MDR) QRIS yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan nominal transaksi tidak terpengaruh. Penje

Transfer Bank dan Dompet Digital Kena Pajak Mulai 9 November? Ini Faktanya

OJK Bersih-Bersih Pasar Modal: 10 Emiten dan Individu Nakal Diganjar Total Denda Terbesar dalam Sejarah, Tegaskan Bukan Imbas Tekanan MSCI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia menjatuhkan denda total sebesar Rp2,1 triliun kepada 10 emiten dan individu yang terlibat dalam praktik manipulasi pasar dan pengaburan identitas pemesan saham, mencatatkan sanksi terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia hingga Oktober 2026. Langkah tegas ini, yang mencakup denda signifikan terhadap emiten besar seperti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk dan PT Barito Renewables Energy Tbk, ditegaskan OJK bukan sebagai respons terhadap tekanan dari MSCI, me

OJK Bersih-Bersih Pasar Modal: 10 Emiten dan Individu Nakal Diganjar Total Denda Terbesar dalam Sejarah, Tegaskan Bukan Imbas Tekanan MSCI

Nestle, Unilever, L’Oréal dan Belasan Brand Global Lainnya, Dituntut Bertanggung Jawab atas Risiko Karhutla dan Kerusakan Lingkungan dalam Rantai Pasoknya

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari TuK INDONESIA, WALHI Kalimantan Tengah, dan Sawit Watch telah mengajukan pengaduan terhadap 15 perusahaan multinasional, termasuk Nestlé, Unilever, dan L’Oréal, terkait tanggung jawab mereka atas kebakaran hutan dan pelanggaran lingkungan dalam rantai pasok minyak sawit di Indonesia. Investigasi lapangan di Kalimantan Tengah menunjukkan adanya pelanggaran hukum dan lingkungan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terhubung dengan brand-brand glob

Nestle, Unilever, L’Oréal dan Belasan Brand Global Lainnya, Dituntut Bertanggung Jawab  atas Risiko Karhutla dan Kerusakan Lingkungan dalam Rantai Pasoknya

Bukan Orang Farmasi, Ini Rekam Jejak Dicky Henria Nugraha yang Kini Memimpin Indofarma

Dicky Henria Nugraha baru saja ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Indofarma (Persero) Tbk, meskipun ia tidak berasal dari latar belakang industri farmasi, menggantikan Sahat Sihombing pada 29 Oktober 2026. Penunjukan ini terjadi di tengah proses restrukturisasi perusahaan yang telah berhasil menurunkan kerugian signifikan, meskipun tantangan modal kerja masih ada. Dicky, yang memiliki latar belakang pendidikan di Teknik Industri dan MBA, dikenal karena pengalaman manajerialnya dalam restrukturis

Bukan Orang Farmasi, Ini Rekam Jejak Dicky Henria Nugraha yang Kini Memimpin Indofarma

BUMN Indofarma Ganti Dirut di Tengah Restrukturisasi, Dicky Henria Nugraha Gantikan Sahat Sihombing

PT Indofarma (Persero) Tbk melakukan pergantian Direktur Utama dengan menunjuk Dicky Henria Nugraha menggantikan Sahat Sihombing dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta. Perubahan ini terjadi di tengah proses restrukturisasi perusahaan yang menunjukkan tanda pemulihan kinerja, dengan kerugian yang berhasil ditekan dan tren positif dalam indikator keuangan. Meskipun tantangan kecukupan modal kerja masih ada, manajemen berharap pergantian kepemimpinan dapat mempercepat pemul

BUMN Indofarma Ganti Dirut di Tengah Restrukturisasi, Dicky Henria Nugraha Gantikan Sahat Sihombing

Koperasi Merah Putih Jual Sembako, Simpan Pinjam hingga Buka Klinik, Terlalu Banyak Fungsi?

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) kini akan menambah fungsinya dengan menyediakan layanan kesehatan berupa klinik dan apotek, selain sebelumnya mengelola sembako, logistik, dan simpan pinjam. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa klinik ini akan beroperasi dengan model mirip klinik swasta dan dapat melayani peserta BPJS Kesehatan, selama memenuhi syarat kerjasama dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan penambahan fungsi tersebut, Kopdes Me

Koperasi Merah Putih Jual Sembako, Simpan Pinjam hingga Buka Klinik, Terlalu Banyak Fungsi?

PKH dan BPNT Tahap 4 Cair November? Ini Status yang Harus Dicek Penerima

Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4 dijadwalkan mulai cair pada November 2026, meskipun saat ini proses verifikasi rekening penerima sedang berlangsung. Penerima manfaat dapat mengecek status mereka melalui situs resmi dengan memasukkan nomor NIK, dan jika terdaftar sebagai penerima aktif, peluang pencairan dana semakin besar. Besaran bantuan PKH bervariasi tergantung kategori, sedangkan BPNT memberikan Rp600.000 per tahap, dan pen

PKH dan BPNT Tahap 4 Cair November? Ini Status yang Harus Dicek Penerima

Negara Pajaki Pembalut 11 Persen, YLKI: Perempuan Miskin Kian Terbebani

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen pada pembalut, yang dianggap memberatkan perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah dan memperlebar ketimpangan ekonomi. Ketua YLKI, Niti Emiliana, menekankan pentingnya mempertimbangkan perlindungan konsumen dan kesetaraan gender dalam kebijakan perpajakan, serta mendesak pemerintah untuk menghapus PPN pada produk menstruasi. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan

Negara Pajaki Pembalut 11 Persen, YLKI: Perempuan Miskin Kian Terbebani

Bank hingga E-Commerce Bakal Dipungut Pajak Digital Mulai 9 November

Pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan pajak digital mulai 9 November 2026, yang akan mencakup bank, perusahaan fintech, dan platform e-commerce seperti Shopee dan Lazada, sebagai langkah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital. Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan dalam pelaksanaan kebijakan ini, serta mengharapkan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap

Bank hingga E-Commerce Bakal Dipungut Pajak Digital Mulai 9 November