JAKARTA, AFU.ID — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) bukan merupakan pajak baru. Kebijakan yang mulai diterapkan pada 25 September 2026 itu hanya menyasar transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Penegasan tersebut disampaikan DJP merespons pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang menyebut pemerintah akan menerapkan digital taxation pada 9 November 2026. Kebijakan tersebut sebelumnya dikabarkan turut menyasar aktivitas transfer perbankan dan transaksi melalui perusahaan teknologi finansial (fintech).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, pernyataan Hashim merujuk pada penerapan SPP-TDLN. Sistem ini merupakan upaya pemerintah menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri agar lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi. "SPP-TDLN bukan merupakan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN, dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri," ujar Inge dalam keterangan tertulis, Senin (2/11/2026).
Secara sederhana, SPP-TDLN merupakan sistem yang digunakan pemerintah untuk memungut PPN atas pembelian atau pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia. Melalui mekanisme ini, bank dan lembaga pembayaran yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak membantu mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN.
Pajak ini akan berlaku pada transaksi digital lain yang belum masuk daftar pemungut pajak seperti pada langganan software Adobe Creative Cloud, Microsoft 365, layanan SaaS, tool AI, atau top-up game online. Melalui sistem ini, bank dan fintech yang ditunjuk sebagai issuer sepeti BRI, Mandiri, BNI, BTN, BSI, dan LinkAja, membantu mengidentifikasi dan memungut PPN saat konsumen Indonesia melakukan pembayaran. Beberapa produk langganan lain seperti Netflix, Spotify, Google, Amazon, dan layanan streaming atau cloud besar lainnya telah dipungut pajak melalui mekanisme pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah berlaku sejak 1 Juli 2020.
DJP juga menegaskan transfer dana pribadi, kiriman uang keluarga, serta aktivitas remitansi tidak otomatis dikenai PPN melalui sistem tersebut. Maka, tidak semua transaksi menjadi objek pajak ini. "Sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian, mencegah pemungutan ganda, menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, serta memastikan penggunaan data dilakukan secara aman, terbatas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Inge.
SPP-TDLN juga bukan mekanisme yang menggantikan sistem pemungutan PMSE yang telah berjalan sebelumnya. Sistem ini justru melengkapi mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri, khususnya transaksi yang belum dipungut melalui mekanisme PMSE. Artinya, apabila suatu transaksi digital luar negeri telah dipungut PPN oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk pemerintah, transaksi tersebut tidak akan dikenai pungutan kembali melalui SPP-TDLN.
"SPP-TDLN dirancang untuk mencegah pemungutan ganda. Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk, transaksi tersebut tidak dipungut kembali melalui SPP-TDLN," terang Inge. Dari sisi konsumen, mekanisme ini diharapkan memberikan kemudahan administrasi. Masyarakat tidak perlu melakukan sendiri penyetoran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang memang seharusnya dipungut pajak.
Enam Lembaga Telah Ditunjuk sebagai Pemungut
DJP menyebut penerapan SPP-TDLN telah melalui pengujian dalam lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi sebelum dijalankan secara penuh. Pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak.
Pada tahap awal, tepatnya 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN dalam penyelenggaraan SPP-TDLN atau issuer. Sementara itu, calon issuer lainnya masih menjalani periode stabilisasi. DJP akan mengumumkan penunjukan lembaga tambahan setelah seluruh tahapan persiapan diselesaikan. "Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukan issuer baru, apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan, melalui kanal resmi DJP," pungkas Inge.
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan pemerintah berencana menerapkan digital taxation pada 9 November 2026. Kebijakan tersebut akan melibatkan perbankan, perusahaan fintech, hingga sejumlah platform perdagangan dan layanan digital. Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10), Hashim menyebut bank pemerintah, bank swasta, serta perusahaan fintech dan platform digital seperti Shopee, Lazada, dan GoTo akan dilibatkan dalam pemungutan serta penyetoran pajak.
Menurut Hashim, pemerintah akan memanfaatkan teknologi elektronik, teknologi informasi (IT), hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari berbagai transaksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia menjelaskan langkah tersebut berkaitan dengan rasio penerimaan negara Indonesia yang dinilai masih rendah dibandingkan sejumlah negara lain. Hashim menyebut penerimaan negara yang berasal dari pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru mencapai sekitar 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). (EER)