AFU.id

Memahami Digital Taxation untuk Transaksi Digital Niche seperti Cloud, AI, hingga Langganan Software

Bagikan:

Penulis: Erik Erfinanto

Ringkasan Berita

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang mulai berlaku pada 25 September 2026 bukanlah pajak baru, melainkan mekanisme untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak, melibatkan bank dan lembaga fintech terpilih dalam identifikasi dan pemungutan pajak, serta tidak berlaku untuk seluruh transaksi keuangan masyarakat. DJP juga memastikan bahwa SPP-TDLN tidak akan menggandakan pemungutan pajak yang sudah dilakukan melalui mekanisme sebelumnya, dan enam lembaga telah ditunjuk sebagai pemungut PPN untuk mendukung sistem ini.

Memahami Digital Taxation untuk Transaksi Digital Niche seperti Cloud, AI, hingga Langganan Software
Digital Taxation yang akan berlaku pada 9 November hanya menyasar produk tertentu yang belum masuk pada objek pajak. Dokumentasi Istimewa

Berita Terkait

Pilihan Redaksi