JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah akan memperluas pemungutan pajak atas transaksi digital mulai 9 November 2026 dengan melibatkan bank, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan platform e-commerce, menurut Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum merilis aturan baru untuk tanggal itu. Dua mekanisme pajak digital sudah berjalan, yakni pemungutan PPN transaksi digital luar negeri sejak 25 September dan PPh Pasal 22 di marketplace sejak 1 Oktober.
“Semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” kata Hashim saat membuka Rapimnas Kadin di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Ia menyebut pemungutan memakai teknologi informasi dan kecerdasan buatan sesuai undang-undang yang berlaku. Hashim tidak merinci jenis pajak, objek transaksi, maupun tarifnya.
Hashim menyebut rasio penerimaan negara Indonesia sekitar 12 persen dari produk domestik bruto (PDB), mencakup pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak, sedangkan Kamboja 18 persen, India 20 persen, dan Vietnam 23 persen. Menurut dia, kenaikan rasio 6 poin persentase dari PDB sekitar Rp25.000 triliun setara tambahan penerimaan Rp1.500 triliun per tahun. Hashim juga menyebut 35 sampai 40 persen kegiatan ekonomi tidak tercatat, menurut Bank Dunia, sehingga PPN 11 persen terlewat dipungut. Pemerintah menargetkan rasio penerimaan 18 persen dalam tiga tahun.
DJP sudah menjalankan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sejak 25 September 2026. Lima bank (BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI) dan satu fintech, LinkAja, menjadi pemungutnya. Dari 25 September hingga 11 Oktober tercatat 5,5 juta transaksi dengan nilai sekitar Rp10 triliun dan potensi PPN Rp1,1 triliun. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut DJP memberi waktu hingga November kepada 30 platform lain untuk menyiapkan sistem.
DJP menegaskan SPP-TDLN bukan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN, melainkan mekanisme pemungutan atas barang dan jasa digital luar negeri yang belum terjangkau perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Keterlibatan bank dan fintech dalam skema itu bukan kewajiban memungut pajak atas seluruh transaksi nasabah. Hingga kini DJP belum menyebut QRIS maupun transfer antarnasabah sebagai objek pemungutan baru.
Pemungutan PPh Pasal 22 di marketplace berlaku sejak 1 Oktober 2026 melalui Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada, dipercepat dari jadwal 1 November. Tarifnya 0,5 persen dari peredaran bruto penjual, di luar PPN dan PPnBM. Pedagang orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta setahun dikecualikan jika sudah menyampaikan surat pernyataan. DJP menyebut pungutan ini mengubah cara penyetoran pajak, bukan pajak baru.
Tekanan fiskal menjadi latar kebijakan ini. Defisit APBN per September 2026 tercatat Rp319 triliun atau 1,24 persen dari PDB, sementara outlook defisit akhir tahun Rp734,3 triliun atau 2,85 persen, di atas target APBN 2,68 persen. Penerimaan pajak baru 68,2 persen dari target Rp2.357,7 triliun. Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut potensi kekurangan penerimaan pajak sekitar Rp46,9 triliun.
Hashim menyebut tambahan penerimaan diperlukan antara lain untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia memperkirakan, dengan tambahan Rp1.500 triliun dan defisit Rp500–600 triliun, Indonesia bisa surplus hingga Rp900 triliun. Angka defisit itu lebih rendah dari outlook pemerintah Rp734,3 triliun. Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie menilai tambahan penerimaan negara perlu diimbangi insentif agar dunia usaha tetap berkembang.
Yang belum jelas hingga kini adalah jenis transaksi yang dikenai pajak, mekanisme pemungutan di bank dan dompet digital, serta apakah beban pajak akan berdampak pada biaya transaksi konsumen. Bagi pembeli, penjual online, dan pengguna layanan digital, penjelasan resmi DJP sebelum 9 November menjadi penentu apakah tanggal itu berarti pajak baru atau perluasan pemungutan atas kewajiban yang sudah ada.(RHU)