JAKARTA, AFU.ID — Perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah berpotensi menanggung beban lebih besar akibat pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembalut sebesar 11 persen. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kebijakan tersebut memperberat pengeluaran perempuan untuk memenuhi kebutuhan menstruasi yang tidak bisa dihindari.
Ketua YLKI Niti Emiliana mengatakan, pengenaan PPN terhadap pembalut berisiko memperlebar ketimpangan ekonomi. "Beban pajak tidak dirasakan secara setara oleh seluruh konsumen, perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah dan kelompok rentan berpotensi lebih terbebani dalam memenuhi kebutuhan menstruasi," kata Niti, Jumat (30/10/2026).
Menurut Niti, kebijakan perpajakan terhadap produk menstruasi semestinya tidak hanya dilihat dari sisi penerimaan negara. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan perlindungan konsumen dan kesetaraan gender. "Kebijakan ini perlu dilihat dari perspektif perlindungan konsumen dan kesetaraan gender agar tidak memperkuat diskriminasi ekonomi secara struktural," ujarnya.
YLKI pun mendesak pemerintah menghapus PPN terhadap pembalut dan mengevaluasi pengenaan pajak terhadap produk menstruasi lainnya. "Jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat menjadi sasaran pemajakan hanya karena pemerintah tidak memiliki terobosan dalam menggali sumber penerimaan yang lebih adil dan progresif," tegas Niti.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan pembalut masih termasuk barang kena pajak dan tidak mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawati menjelaskan, tarif efektif PPN pembalut sebesar 11 persen. Angka tersebut berasal dari tarif PPN 12 persen yang dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebesar 11/12.
DJP menyatakan pengenaan PPN tersebut bukan merupakan pajak khusus bagi perempuan, melainkan bagian dari pajak konsumsi yang berlaku secara umum. Kebijakan ini menjadi sorotan karena pembalut merupakan kebutuhan rutin yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan menstruasi. (FAD)