AFU.id

Negara Pajaki Pembalut 11 Persen, YLKI: Perempuan Miskin Kian Terbebani

Bagikan:

Penulis: Fadhlan Robbani

Ringkasan Berita

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen pada pembalut, yang dianggap memberatkan perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah dan memperlebar ketimpangan ekonomi. Ketua YLKI, Niti Emiliana, menekankan pentingnya mempertimbangkan perlindungan konsumen dan kesetaraan gender dalam kebijakan perpajakan, serta mendesak pemerintah untuk menghapus PPN pada produk menstruasi. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa pembalut tetap termasuk barang kena pajak dan tidak mendapatkan pembebasan PPN, dengan alasan bahwa kebijakan ini berlaku secara umum dan bukan khusus bagi perempuan.

Negara Pajaki Pembalut 11 Persen, YLKI: Perempuan Miskin Kian Terbebani
Ilustrasi - Pembalut wanita yang higienis. ANTARA/Shutterstock/pri.

Berita Terkait

Pilihan Redaksi