JAKARTA, AFU.ID — Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyebut pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan pajak digital pada 9 November 2026. Pajak Digital atau digital taxation adalah sekumpulan item pajak baru yang diterapkan untuk usaha berbasis digital.
Itemnya meliputi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) sebesar 11%. Lalu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Marketplace. Ini adalah pajak khusus bagi para pedagang atau merchant yang berjualan secara daring. Yang ketiga adalah pajak aset kripto dan fintech. Pajak ketiga ini sudah diberlakukan terhadap transaksi aset kripto serta layanan pinjaman peer-to-peer (P2P) lending.
Menurut Hashim, pelaksanaan pajak digital akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, serta perusahaan teknologi finansial (fintech) dan sejumlah platform digital. Hashim mencontohkan platform seperti Shopee, Lazada, dan GoTo masuk dalam ekosistem kebijakan digital taxation. “Semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo, dan sebagainya, harus ikut pungut dan setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” ujarnya.
Pemerintah akan memanfaatkan teknologi informasi (IT) dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. “Kita mulai dengan transaksi yang namanya digital taxation. Ini akan segera dilaksanakan tanggal 9 November,” kata Hashim saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia, Kamis (29/10/2026).
Kebijakan ini untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari aktivitas ekonomi digital yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal. Hashim berujar bahwa optimalisasi penerimaan pajak diperlukan untuk memperkuat kapasitas fiskal Indonesia. Ia menyebut rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada di kisaran 12%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Ia membandingkan rasio penerimaan negara Indonesia dengan Kamboja yang disebut mencapai 18 persen dan Vietnam sebesar 23 persen.
Dengan pajak baru ini penerimaan negara Indonesia dapat meningkat hingga Rp1.500 triliun per tahun, setara dengan Kamboja. “Kalau kita bandingkan dengan Kamboja, mereka lebih miskin dari Indonesia, selisihnya antara 18 persen dan 12 persen itu adalah 6 persen,” kata Hashim.
Ia berharap peningkatan penerimaan negara dapat memperluas ruang fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan. "Dengan demikian, pemerintah diharapkan memiliki kapasitas pembiayaan yang lebih besar tanpa terlalu bergantung pada penambahan utang," tutupnya. (FAP)