JAKARTA, AFU.ID — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum menyebut transfer antarbank, top up dompet digital, atau pembayaran QRIS sebagai objek pajak baru, meski Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut bank dan fintech akan ikut memungut pajak digital mulai 9 November 2026. Selama ini yang sudah dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) adalah biaya layanan seperti biaya admin top up dan merchant discount rate (MDR) QRIS, bukan nominal transaksi. Pemerintah belum merilis aturan atau petunjuk teknis untuk tanggal itu.
“Semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” kata Hashim saat membuka Rapimnas Kadin di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Ia tidak merinci jenis pajak, objek transaksi, maupun tarifnya. DJP juga belum menyebut transfer antarbank atau QRIS sebagai objek pemungutan baru.
Untuk transfer antarbank, belum ada pernyataan resmi yang menyebut nominal transfer akan dipajaki. Prinsip yang pernah dijelaskan DJP adalah PPN dikenakan atas jasa layanan, bukan nilai uang yang dipindahkan. Karena itu, transfer ke keluarga atau pembayaran sehari-hari belum dapat disimpulkan akan dikenai pungutan tambahan.
Top up dompet digital seperti DANA, GoPay, OVO, dan ShopeePay sudah dikenai PPN sejak lama, tetapi hanya pada biaya adminnya. Menurut DJP, berapa pun nilai top up tidak memengaruhi PPN yang terutang. Dengan beban PPN efektif 11 persen, biaya admin Rp1.500 dikenai PPN Rp165, dan nominal top up tetap sama.
Pembayaran QRIS juga sudah berada di bawah aturan itu. DJP pernah menjelaskan PPN dikenakan atas MDR, yaitu biaya yang dipungut penyelenggara jasa pembayaran kepada pemilik merchant, bukan kepada konsumen. Nominal yang dibayar pembeli sama dengan harga barang. Dasar aturannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022 tentang pajak atas penyelenggaraan teknologi finansial.
Untuk belanja online, DJP menunjuk Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada sebagai pemungut PPh Pasal 22 sejak 1 Oktober 2026. Pajak ini dipungut dari penjual sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto, bukan dari pembeli, dan penjual orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta setahun dikecualikan jika menyampaikan surat pernyataan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebutnya bukan pajak baru dan tidak menambah beban pajak penjual.
Yang paling mungkin terkait dengan keterlibatan bank adalah Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), yang berjalan sejak 25 September 2026. Lima bank (BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI) dan LinkAja menjadi pemungutnya. DJP menyebut sistem ini bukan pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN, melainkan mekanisme pemungutan atas barang dan jasa digital luar negeri yang belum terjangkau perdagangan melalui sistem elektronik, dengan tujuan mencegah pemungutan ganda. Keterlibatan bank dan fintech di sistem itu bukan kewajiban memungut pajak atas seluruh transaksi nasabah.
Yang sudah pasti saat ini ada tiga. Pertama, pemerintah berencana memperluas pemungutan pajak digital mulai 9 November 2026, menurut Hashim. Kedua, PPN atas biaya admin top up dan MDR QRIS sudah berlaku dan bukan pajak baru. Ketiga, belum ada rincian resmi mengenai transaksi yang menjadi objek perluasan itu.
Penjelasan resmi DJP sebelum 9 November akan menentukan apakah tanggal itu berarti perluasan SPP-TDLN atau kebijakan baru. Masyarakat dapat memeriksa informasi lewat situs pajak.go.id atau Kring Pajak 1500200, dan memastikan setiap biaya yang muncul di struk atau aplikasi sesuai ketentuan. (RHU)