AFU.id

Indeks Berita

YLBHI Soroti Kewenangan BRAN dalam RUU Reforma Agraria: Jangan Jadi Alat Gebuk Masyarakat

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti kewenangan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria yang dinilai perlu dibatasi, agar tidak menekan masyarakat dalam penyelesaian konflik agraria. YLBHI mengkhawatirkan posisi BRAN yang berada di bawah Presiden dapat menjadikan keputusan lembaga ini bersifat absolut, tanpa ruang koreksi melalui pengadilan, serta menekankan perlunya kejelasan dalam ketentuan yang mengatur tindakan menghalang

YLBHI Soroti Kewenangan BRAN dalam RUU Reforma Agraria: Jangan Jadi Alat Gebuk Masyarakat

50 Ribu Buruh Bakal Demo di Bundaran HI Jakarta 24 September, Isu Upah dan PHK Jadi Tuntutannya

Sebanyak 50 ribu buruh akan menggelar demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada 24 September 2026, sebagai kelanjutan dari seruan serikat pekerja untuk mengawal pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Aksi ini diadakan setelah diskusi dengan DPR yang belum menghasilkan kesepakatan terkait isu-isu penting seperti mekanisme pemutusan hubungan kerja dan pengupahan, di mana buruh mengusulkan agar perundingan dilakukan sebelum PHK terjadi. Jika tidak ada perkembangan yang memuaskan

50 Ribu Buruh Bakal Demo di Bundaran HI Jakarta 24 September, Isu Upah dan PHK Jadi Tuntutannya

Gabungan Serikat Buruh Indonesia Tolak Ojol Berstatus UMKM, Minta Diakui sebagai Pekerja

Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) menolak rencana pemerintah yang akan menetapkan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan menuntut agar mereka diakui sebagai pekerja dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketua Umum GSBI, Rudi HB Daman, menegaskan bahwa pengemudi ojol merupakan pekerja platform yang harus dilindungi berdasarkan standar yang dihasilkan dalam Konvensi ILO Nomor 193. Sementara itu, pemerintah sedang me

Gabungan Serikat Buruh Indonesia Tolak Ojol Berstatus UMKM, Minta Diakui sebagai Pekerja

Prabowo Menjawab, Ungkap Alasan Pelibatan TNI di Berbagai Sektor hingga Tambah Anggaran Pertahanan

Program wawancara eksklusif Prabowo Menjawab mengungkap berbagai isu besar salah satunya pelibatan TNI di berbagai sektor sipil. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelibatan prajurit TNI di sejumlah sektor besar maupun sipil bukan tanpa alasan. Menurutnya, TNI merupakan garda terdepan atas segala situasi yang terjadi di masyarakat khususnya daerah. "Saya kira itu concern yang wajar ya. Tapi justru sekarang ini, di mana banyak bencana, kebakaran hutan dan sebagainya, Anda tanya gubernur,

Prabowo Menjawab, Ungkap Alasan Pelibatan TNI di Berbagai Sektor hingga Tambah Anggaran Pertahanan

Kronologi Penembakan Aris Sanda di Jayawijaya: Jenazah Hangus, Ditemukan Selongsong 5,56 mm

Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait penembakan Aris Sanda (41) di Jayawijaya, Papua Pegunungan, menemukan jenazah korban dalam kondisi hangus terbakar dan satu selongsong amunisi kaliber 5,56 mm di lokasi. Aris, yang disandera oleh kelompok bersenjata OPM saat mengangkut logistik, diduga dipaksa membuat video pernyataan sebelum ditembak hingga meninggal. Kasus ini kini dalam penanganan aparat untuk mengungkap rangkaian kejadian dan pihak-p

Kronologi Penembakan Aris Sanda di Jayawijaya: Jenazah Hangus, Ditemukan Selongsong 5,56 mm

Kejagung Lelang 436 Ribu Ton Batu Bara Sitaan Kasus Samin Tan, Nilai Limit Rp178,8 Miliar

Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) akan melelang sekitar 436 ribu ton batu bara yang disita dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup yang melibatkan Samin Tan, dengan nilai limit lelang sebesar Rp178,8 miliar. Proses lelang dilakukan secara daring tanpa kehadiran peserta, dengan batas akhir penawaran pada 23 September 2026, dan hanya terbuka untuk badan usaha berbadan hukum yang memenuhi kualifikasi tertentu. Samin Tan, sebagai pemilik manfaat P

Kejagung Lelang 436 Ribu Ton Batu Bara Sitaan Kasus Samin Tan, Nilai Limit Rp178,8 Miliar

Gugatan MBG Watch Dikabulkan Sebagian, MK Wajibkan Perubahan Anggaran Disetujui DPR

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, yang diajukan oleh MBG Watch dan koalisi masyarakat sipil. Dalam putusannya, MK mewajibkan pemerintah untuk meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jika perubahan anggaran berdampak pada jumlah belanja pemerintah pusat menurut fungsi, dan menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU APBN 2026 harus men

Gugatan MBG Watch Dikabulkan Sebagian, MK Wajibkan Perubahan Anggaran Disetujui DPR

Beda Kubu Politik, Prabowo Tetap Puji Pramono: Saya Akui Dia Hebat

Presiden Prabowo Subianto memberikan pujian kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung atas kinerjanya dalam mengembangkan transportasi publik, meskipun keduanya berasal dari partai politik yang berbeda. Dalam peresmian LRT Jakarta, Prabowo menekankan bahwa prestasi seorang kepala daerah harus diakui terlepas dari afiliasi politik, dan hal ini diharapkan dapat memotivasi partai lain untuk meningkatkan kualitas kinerja kadernya. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan d

Beda Kubu Politik, Prabowo Tetap Puji Pramono: Saya Akui Dia Hebat

Hasan Nasbi Singgung Prabowo Pernah Diberhentikan dari TNI Saat Respons Isu Reshuffle

Hasan Nasbi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, menyoroti perjalanan politik Prabowo Subianto yang pernah diberhentikan dari TNI ketika merespons isu reshuffle kabinet, menegaskan bahwa hal tersebut tidak selalu menandakan akhir karier politik. Ia merujuk pada pengalaman Prabowo yang meski menghadapi berbagai tantangan dan kekalahan, akhirnya terpilih sebagai Presiden pada Pemilu 2024, serta membandingkannya dengan perjalanan politik Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Hasan menega

Hasan Nasbi Singgung Prabowo Pernah Diberhentikan dari TNI Saat Respons Isu Reshuffle

Dipecat via Telepon Saat Rapat, Bagaimana Sebenarnya Aturan Main Pemberhentian Menteri?

Purbaya Yudhi Sadewa dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan melalui telepon oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat tengah rapat pada 14 September 2026. Presiden Prabowo Subianto segera melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya pada hari yang sama. Mekanisme pemberhentian menteri diatur oleh hak prerogatif presiden berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) UUD 1945, dan tidak ada kewajiban hukum bagi presiden untuk memberikan masa transisi atau membuktikan pelanggaran sebelum menco

Dipecat via Telepon Saat Rapat, Bagaimana Sebenarnya Aturan Main Pemberhentian Menteri?

Kuasa Hukum Bantah Febrie Adriansyah Punya Aset Fantastis Rp846 Miliar

Kuasa hukum eks Jampidsus, Febrie Adriansyah, membantah klaim Kejaksaan Agung yang menyebut kliennya memiliki aset senilai Rp846 miliar, terkait dengan penyitaan 38 objek tanah dan bangunan dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang. Farizi, kuasa hukum Febrie, meminta Kejagung untuk menjelaskan kepemilikan dan hubungan hukum aset tersebut, serta menegaskan bahwa banyak dari aset yang disita sebenarnya milik pihak lain. Proses penyidikan kasus ini sudah selesai secara teknis, dan berkas per

Kuasa Hukum Bantah Febrie Adriansyah Punya Aset Fantastis Rp846 Miliar

Fahd A Rafiq Hattrick Terjerat Kasus Korupsi Al Quran hingga Mafia Tanah, Golkar: Harus Jadi Pelajaran

Fahd A Rafiq mencatat hattrick karena untuk ketiga kalinya dicokok KPK atas perkara korupsi. Fahd kena OTT atas suap kasus mafia tanah yang turut menyeret belasan pejabat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyayangkan kadernya kembali terjerat korupsi. "Memang ada keterlibatan salah satu kader Golkar, saudara Fahd A Rafiq. Dan kami juga sebetulnya sangat menyayangkan, khususnya terhadap saudara Fa

Fahd A Rafiq Hattrick Terjerat Kasus Korupsi Al Quran hingga Mafia Tanah, Golkar: Harus Jadi Pelajaran

Kabar Gembira Guru Honorer, Banggar DPR Pastikan Gaji PPPK Ditanggung Pusat Mulai 2027

Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah telah menyepakati alokasi anggaran sebesar Rp23 triliun untuk membiayai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan ditanggung oleh pemerintah pusat mulai tahun 2027. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian finansial bagi tenaga PPPK, khususnya guru dan tenaga pendidik, yang selama ini bergantung pada anggaran daerah. Pengalihan tanggung jawab pembiayaan ini diharapkan dapat mengurangi beban APBD daerah dan membuka peluang bagi

Kabar Gembira Guru Honorer, Banggar DPR Pastikan Gaji PPPK Ditanggung Pusat Mulai 2027

Beras Premium Diklaim Fortifikasi? Kementan Ungkap 25 Merek Tak Penuhi Standar Gizi

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap praktik manipulasi label pada 25 merek beras yang mengklaim sebagai beras fortifikasi, di mana hasil uji laboratorium menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar gizi yang tertera. Dugaan tersebut muncul setelah pengawasan intensif terhadap peredaran beras, di mana harga jual beras premium yang seharusnya subsidi dijual jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk mengatasi masalah ini, Kementan menggandeng Satuan Tugas Pangan Polri dan Kejaksaan Ag

Beras Premium Diklaim Fortifikasi? Kementan Ungkap 25 Merek Tak Penuhi Standar Gizi

Muncul Usulan Pembentukan BRAN dalam RUU Reforma Agraria, Apa Fungsinya?

Usulan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dalam RUU Pengaturan Reforma Agraria sedang dibahas di DPR RI, dengan BRAN dirancang sebagai lembaga di bawah Presiden yang bertanggung jawab mengelola penyelenggaraan reforma agraria, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Rencana ini juga mencakup pembentukan Dewan Pengawas untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses tersebut. Saat ini, pemerintah masih mengevaluasi struktur dan tugas BRAN agar dapat efektif da

Muncul Usulan Pembentukan BRAN dalam RUU Reforma Agraria, Apa Fungsinya?