JAKARTA, AFU.ID — Pakta Pertahanan Makkah atau Mecca Defence Pact membuka peluang bagi negara lain di kawasan untuk bergabung. Nama dan kerangka awal aliansi diumumkan setelah pertemuan para pejabat senior ketiga negara di Istanbul, Turki, Senin (31/8/2026). Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan sekretariat permanen aliansi telah dibentuk di Riyadh, Arab Saudi, dengan sekretaris jenderal pertama nantinya berasal dari Pakistan. "Aliansi ini tetap terbuka bagi kemitraan dan partisipasi negara lain di kawasan," kata Fidan dalam konferensi pers setelah pertemuan seperti dikuitp Al Jazeera.
Menurut Fidan, kerja sama tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip internasional, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan negara, integritas wilayah, serta prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Pakta tersebut berawal dari Mecca Joint Defence Agreement yang ditandatangani Pakistan, Arab Saudi dan Turki di Makkah pada 7 Agustus 2026. Salah satu klausul utamanya menyatakan serangan terhadap salah satu negara anggota akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiganya.
Pertemuan di Istanbul menjadi tahap lanjutan untuk menerjemahkan kesepakatan politik tersebut ke dalam mekanisme kerja yang lebih operasional. Agenda yang dibahas mencakup interoperabilitas militer, latihan bersama, kerja sama industri pertahanan, produksi dan riset bersama, hingga koordinasi pemberantasan terorisme. Meski klausul pertahanan bersama kerap dibandingkan dengan Pasal 5 NATO, sejumlah analis menilai perbandingan tersebut masih terlalu jauh. Aliansi Makkah belum memiliki struktur komando terpadu, pasukan tetap maupun perangkat militer bersama seperti yang dimiliki NATO.
Brigadir Jenderal (Purn) Tughral Yamin dari Institute of Policy Studies Islamabad mengatakan keberadaan sekretariat menjadi salah satu kebutuhan penting agar pakta tersebut dapat berjalan secara operasional. Sementara peneliti Gulf Studies Center Qatar University, Sinem Cengiz, menilai sejumlah detail kelembagaan dan mekanisme pertahanan bersama masih harus diperjelas sebelum kesepakatan tersebut masuk proses ratifikasi di parlemen Turki.
Bangladesh dan Mesir Kandidat Kuat
Bangladesh dan Mesir menjadi kandidat kuat. Sejak awal, ketiga negara pendiri aliansi ini menegaskan bahwa pakta tersebut tidak bersifat eksklusif. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan pada 9 Agustus bahwa kesepakatan tersebut bersifat defensif dan tidak menggantikan kerja sama bilateral maupun multilateral yang sudah ada. Turki bahkan menyatakan keinginannya untuk memperluas kerangka kerja sama tersebut dengan melibatkan negara lain.
Bangladesh menjadi salah satu negara yang paling terbuka menyatakan ketertarikannya. Menteri Negara Urusan Luar Negeri Bangladesh Humayun Kabir mengatakan Dhaka telah menyampaikan minat terhadap pakta tersebut. Menurutnya, bergabungnya negara Islam ke dalam pengaturan pertahanan semacam itu bukan sesuatu yang tidak lazim. Sementara itu, Mesir juga menjadi kandidat penting. Kairo sebelumnya terlibat dalam forum empat negara bersama Pakistan, Arab Saudi dan Turki yang membahas stabilitas kawasan serta upaya mengakhiri konflik Amerika Serikat dan Iran.
Meski tidak ikut menandatangani pakta pada 7 Agustus, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada 15 Agustus bahwa kemungkinan Mesir bergabung tetap terbuka. Mesir sendiri masih mempertimbangkan aspek konstitusional dan hukum sebelum menentukan sikap. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menyebut persoalan tersebut perlu dikaji, terutama terkait komitmen dan perjanjian yang telah dimiliki Mesir dengan negara lain.
Dari sejumlah kandidat, analis Gokhan Ereli dari Ibn Haldun University menilai Mesir sebagai calon anggota yang paling memiliki konsekuensi strategis. Posisi Mesir sebagai salah satu kekuatan utama diplomasi Arab membuat keikutsertaannya berpotensi memperbesar bobot politik aliansi. Namun, analis lain melihat negara-negara Teluk justru berpeluang menjadi anggota baru dalam jangka lebih dekat. Qatar, Kuwait dan Bahrain disebut memiliki hubungan erat dengan ketiga negara pendiri dan selama ini juga berupaya melakukan diversifikasi kemitraan keamanan di luar Amerika Serikat.
Mantan Perdana Menteri Qatar Hamad bin Jassim Al Thani bahkan sebelumnya telah menyerukan agar keenam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) bergabung dalam kerangka pertahanan tersebut. Analis Umer Karim menilai ekspansi tetap membutuhkan kesepakatan di antara tiga negara pendiri. Pasalnya, setiap anggota baru akan membawa konsekuensi berupa komitmen keamanan tambahan bagi Pakistan, Arab Saudi dan Turki. "Meski ada kemungkinan Mesir, Suriah atau Bangladesh bergabung, diperlukan waktu untuk membangun pemahaman yang dibutuhkan di antara seluruh pihak," ujarnya.
Dengan demikian, masa depan Aliansi Pertahanan Makkah tidak hanya ditentukan oleh jumlah negara yang bergabung, tetapi juga oleh seberapa jauh Pakistan, Arab Saudi dan Turki mampu membangun struktur militer bersama yang efektif tanpa mengubah pakta tersebut menjadi blok konfrontatif baru di Timur Tengah. (EER)
