Isu Reshuffle Menguat Lagi, Purbaya Dikabarkan Bakal Diganti, Ribut Soal Setoran Rp120 Triliun Terkait Danantara Jadi Pemicu?

JAKARTA, AFU.ID — Pemanggilan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ke Istana Negara, Senin sore (14/9/2026), membuat spekulasi soal reshuffle cabinet menguat. Isu reshuffle ini mengemuka hanya beberapa jam setelah Kepala Negara mendarat di Tanah Air seusai menghadiri KTT BRICS 2026 di New Delhi, India. Keduanya mengaku hadir memenuhi panggilan mendadak dari Sekretariat Presiden. Pratikno memilih bersikap irit bicara terkait kepastian posisinya, sementara Suahasil menegaskan kedatangannya merespons instruksi telepon dari Istana.

Berdasarkan rumor yang beredar kencang di lingkaran pemerintahan, perombakan kali ini akan menyasar sejumlah posisi strategis. Nama Sugiono yang kini menjabat Menteri Luar Negeri dikabarkan bakal digeser untuk mengisi posisi Menko PMK menggantikan Pratikno. Rotasi ini memicu pergeseran di Kementerian Luar Negeri, di mana Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir dijagokan naik kelas menjadi Menlu. Selain itu, reshuffle juga dirancang untuk mengisi kekosongan posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta menata ulang rangkap jabatan pada posisi Wamenhan dan Wamentan.

Namun, kejutan terbesar berembus dari sektor fiskal dan perekonomian. Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa santer dikabarkan bakal digantikan oleh Suahasil Nazara. Isu penggantian Purbaya disinyalir berkaitan erat dengan dinamika internal serta kekecewaan Istana terkait pengelolaan penerimaan negara dan hubungan kemitraan dengan Badan Pengelola Investasi Danantara.

Ketegangan tersebut bermula dari polemik kewajiban setoran Danantara sebesar Rp 120 triliun ke kas negara untuk menjadi pemenuhan dana cadangan (buffer) fiskal pemerintah. Beberapa hari sebelum isu reshuffle merebak, Purbaya sempat membeberkan adanya riak resistensi dari pihak Danantara terkait rencana pemotongan sebagian keuntungan lembaga investasi tersebut demi menutupi penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Purbaya mengungkap bahwa pihak Danantara sempat melontarkan protes dan mengaku tidak tahu-menahu soal kewajiban setoran jumbo tersebut. Padahal, Purbaya menegaskan bahwa angka Rp 120 triliun itu merupakan janji langsung pimpinan Danantara kepada Presiden Prabowo Subianto yang kemudian diturunkan menjadi perintah eksekutif.

Keadaan ini memicu spekulasi bahwa Presiden Prabowo merasa kurang puas (unhappy) dengan dinamika komunikasi serta koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Danantara dalam mengeksekusi penarikan dana segar tersebut. Keharusan menekan Danantara agar bersedia menyetor dana demi mengamankan struktur APBN diduga menjadi titik krusial yang mempercepat keputusan perombakan di jajaran menteri bidang ekonomi.

Hingga prosesi pelantikan dimulai, publik menanti arah baru dari penyegaran kabinet ini. Apakah keputusan Presiden Prabowo melakukan rotasi besar-besaran ini mampu menyelesaikan kebuntuan konsolidasi dana Danantara sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional di masa mendatang. (MAR)