SMK Go Global Habiskan APBN Rp21 Juta per Peserta, Penempatan PMI Harus Jadi Ukuran Keberhasilan

JAKARTA, AFU.ID — Anggaran SMK Go Global mencapai rata-rata Rp21 juta per peserta yang mengikuti agenda pelatihan. Biaya itu mencakup pelatihan, sertifikasi, serta biaya hidup selama peserta mengikuti proses peningkatan kapasitas. Besarnya pembiayaan negara membuat ukuran keberhasilan program tak cukup berdasarkan jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan.

Sebagai informasi, program tersebut merupakan prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja global. Pemerintah Republik Indonesia (RI) menargetkan peningkatan kapasitas 40.000 peserta sepanjang 2026 melalui dua batch pelatihan. Batch pertama menargetkan 12.220 peserta, adapun yang kedua sebanyak 27.880 peserta.

Akan tetapi, baru 3.879 peserta yang mengikuti program peningkatan kapasitas tersebut hingga 6 September 2026. Pelatihan mencakup sektor hospitality, kesehatan, agrikultur, konstruksi, manufaktur, dan bahasa berdasarkan kebutuhan negara tujuan. Kondisi itu menunjukkan tantangan program bukan hanya menyediakan pelatihan, melainkan memastikan peserta bergerak menuju penempatan kerja.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) RI, Muhaimin Iskandar lantas meminta pembiayaan SMK Go Global mempunyai hubungan yang jelas dengan produktivitas penempatan. Ia menyampaikan, pengalaman pelaksanaan tahun pertama harus menjadi dasar untuk mengevaluasi mekanisme anggaran dan efektivitas satuan biaya peserta. “Kita ingin proses ini berjalan dengan sangat produktif, harus ada keseimbangan antara APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, red) yang dikeluarkan dengan produktivitas pemberangkatan, sehingga bisa melaksanakannya dengan lebih optimal di tahun 2027 nanti,” ungkapnya, Rabu (9/9/2026).

Muhaimin Iskandar menyatakan, Indonesia mempunyai basis permintaan cukup besar untuk menghubungkan peserta dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri. Berdasarkan data Sistem Informasi Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 7 September 2026, terdapat 232.920 kuota aktif. Sebanyak 77.762 kuota telah terpakai, sedangkan 155.158 kuota masih tersedia.

Sementara itu, Christina Aryani selaku Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) RI menjelaskan desain program menghubungkan kompetensi peserta dengan kebutuhan pasar kerja global. Selain pelatihan, SMK Go Global akan menghubungkan kompetensi, kebutuhan pasar kerja global, hingga penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). “Kami juga mengusulkan penggunaan skema linkage melalui kerja sama dengan agregator yang mengintegrasikan lembaga penyalur, P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, red), dan pekerja migran dalam mekanisme pembiayaan serta collection secara lebih efisien,” tuturnya.

Lebih lanjut, Pemerintah RI sedang mengkaji pembiayaan agar biaya keberangkatan tak menjadi penghambat bagi calon PMI. Christina Aryani menyebut, calon pekerja untuk Jepang biasanya harus berutang sekitar Rp30-35 juta untuk pelatihan bahasa selama enam bulan. Oleh karenanya,  Kementerian P2MI RI menawarkan pembiayaan yang lebih transparan sekaligus memperkuat aspek perlindungan bagi calon PMI.

Menko Muhaimin pun meminta ekosistem PMI tetap berjalan ketika dukungan APBN tak lagi tersedia. Sehingga intervensi negara seharusnya membangun sistem penempatan berkelanjutan, bukan menciptakan ketergantungan terhadap anggaran. “Ukuran keberhasilan kita bukan tentang berapa banyak anggaran yang terserap atau berapa orang yang ikut pelatihan, melainkan berapa banyak yang benar-benar berangkat dan bekerja secara aman,” ujarnya.

Pada akhirnya, besarnya anggaran SMK Go Global harus berbanding lurus dengan keluaran yang dapat terverifikasi oleh pemerintah. Jika pembiayaan Rp21 juta per peserta hanya menghasilkan angka pelatihan, maka efektivitas belanja negara belum menjawab tujuan utama program. Ukuran yang lebih relevan adalah jumlah peserta yang kompeten, tersertifikasi, berangkat melalui jalur resmi, bekerja aman, dan memperoleh perlindungan. (ADR)