Benarkah Ratusan Kepsek di Sulsel Dipaksa Mengundurkan Diri?

Jakarta, AFU.ID — Sebanyak 326 kepala sekolah SMA dan SMK di Sulawesi Selatan (Sulsel) mengundurkan diri dari jabatan mereka. Pengunduran diri secara massal itu diduga karena ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menanggapi pengunduran massal kepala sekolah itu, Komisi E DPRD Sulsel mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) setempat untuk segera menyelesaikan persoalan ini sebelum masa penerimaan murid baru 2026/2027.

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, menyarankan Disdik menghentikan penandatanganan surat pernyataan pengunduran diri kepsek. Diduga pengunduran diri itu merupakan paksaan dari Disdik Sulsel. "Kami meminta Kepala Dinas Pendidikan membicarakan persoalan ini baik-baik, agar tidak menimbulkan riak maupun isu negatif terkait dugaan pemaksaan kepsek untuk mundur," ujarnya di Makassar, Jumat (13/6/2026).

Kasus dugaan perintah mengundurkan diri bagi kepsek SMA dan SMK terjadi dua kali. Pertama terdapat 128 kepsek yang diminta mundur, kemudian disusul 198 kepsek pada tahap kedua, sehingga totalnya mencapai 326 orang.

Kebijakan tersebut kabarnya dipicu oleh temuan BPK atas dugaan kesalahan pengelolaan dana BOS di sejumlah SMAN di Sulsel. Total SMA dan SMK se-Sulsel tercatat sebanyak 1.532 sekolah.

Kendati demikian, BPK sebenarnya merekomendasikan agar temuan tersebut diselesaikan melalui mekanisme pengembalian kerugian. Rekomendasi ini pun telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh para kepsek yang bersangkutan.

"Temuan itu sudah dikembalikan oleh kepala sekolah, bahkan hal ini diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan. Jadi, kami menganggap persoalan tersebut sudah selesai, dan tidak perlu ada surat pernyataan pengunduran diri yang dibuat lagi oleh kepsek," kata dia.

Menurutnya, karena kesalahan administrasi telah diperbaiki dan dana BOS telah dikembalikan sesuai rekomendasi BPK, Disdik harus mencari solusi terbaik tanpa ada pihak yang dirugikan. Pengunduran diri massal bukanlah solusi dan meminta Disdik segera melaporkan perkembangan ini kepada Gubernur.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, menjelaskan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melakukan pelanggaran tetap harus menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat.

Namun, ia menekankan bahwa hasil pemeriksaan tidak selalu berujung pada proses hukum jika bisa diselesaikan lewat perbaikan administrasi.

Sejauh ini, kata dia, tidak ada indikasi penggelapan dana BOS. Istilah penggelapan baru bisa digunakan jika ada hasil pemeriksaan berkekuatan hukum yang menyatakannya. “Kalau sudah mengarah ke proses hukum, itu bukan ranah dan kewenangan saya. Yang jelas, kami mengikuti aturan serta kebijakan yang berlaku," kata Iqbal.

Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 terkait penugasan guru sebagai kepsek, dugaan pelanggaran yang masuk kategori penyalahgunaan kewenangan berpotensi menjadi pelanggaran berat.

Dalam aturan tersebut, ada tiga opsi pemberhentian kepsek, yaitu karena meninggal dunia, melakukan pelanggaran berat, atau atas permintaan sendiri.

Dia menegaskan, persetujuan terhadap surat pengunduran diri itu belum dikeluarkan. Mekanisme untuk kepala sekolah diatur dalam peraturan menteri, sebab jabatan itu adalah tugas tambahan. Evaluasi dari Disdik, Inspektorat, dan BKD saat ini masih berjalan.

“Memang ada evaluasi kinerja dan integritas yang tidak tercapai. Jika diberhentikan karena pelanggaran berat pasti ada catatan buruk, tetapi jika mundur atas permintaan sendiri, tidak ada catatan," kata Iqbal. (ANT/EER)