JAKARTA, AFU.ID — Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi menyebut, penghentian aktivitas tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor berpotensi berdampak terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan sejumlah proyek strategis di daerah tersebut.
Pria yang akrab disapa Jaro Ade itu saat ditemui di Cibinong, Rabu, (13/5/2026) menjelaskan, material tambang masih menjadi kebutuhan utama dalam pembangunan jalan, sekolah, fasilitas kesehatan hingga proyek nasional yang tengah berjalan di wilayah Bogor.
“Pembangunan pemerintah yang wajib itu infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Semuanya membutuhkan material,” kata Jaro Ade.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung penuh langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola tambang di wilayah Bogor.
Menurut dia, evaluasi tersebut dilakukan untuk menata aktivitas pertambangan agar lebih baik dengan melibatkan akademisi dari Institut Teknologi Bandung dan IPB University.
Jaro Ade menjelaskan, kebutuhan material tambang juga berkaitan dengan pembangunan proyek strategis nasional, seperti bendungan, jalan tol hingga percepatan pembangunan jalan rusak di Kabupaten Bogor.
Ia menilai, penghentian total aktivitas tambang berpotensi memicu kenaikan harga material karena harus didatangkan dari luar daerah.
“Kalau material belanja dari jauh, harga satuannya tidak masuk. Misalnya harga material Rp350 ribu per kubik, kalau dari luar bisa sampai Rp525 ribu sampai Rp550 ribu,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut dapat berdampak pada pelaksanaan proyek karena kontraktor berisiko merugi akibat lonjakan biaya material.
“Yang harus diwaspadai jangan sampai pekerjaan di tengah jalan ditinggal karena tidak ada material,” katanya.
Ia juga meminta masyarakat menyikapi polemik tambang secara bijak karena pemerintah tengah menyiapkan solusi jangka pendek hingga jangka panjang.
Menurut dia, aspirasi masyarakat yang mendukung maupun menolak aktivitas tambang sama-sama harus dihormati karena masing-masing memiliki alasan berbeda.
“Aspirasi yang pro dan kontra semuanya benar. Yang pro mungkin kehidupannya terdampak langsung kegiatan tambang, sementara yang menolak terdampak debu dan aktivitas angkutan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor, lanjut dia, saat ini tengah mempercepat pembangunan jalur khusus tambang sebagai solusi jangka panjang mengatasi persoalan lalu lintas dan dampak sosial.
Ia menyebut anggaran sekitar Rp100 miliar telah disiapkan untuk mendukung percepatan pembangunan jalan tambang tersebut.
“Pak Bupati sudah menyiapkan anggaran Rp100 miliar. Kami juga sedang berupaya kolaborasi dengan para pengusaha untuk hibah lahan agar bisa menekan anggaran APBD,” kata Jaro Ade.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga disebut telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pembangunan jalan provinsi di kawasan Parung Panjang dan sekitarnya.
Jaro Ade meminta masyarakat bersabar menunggu proses penataan tambang dan pembangunan infrastruktur pendukung yang tengah disiapkan pemerintah.
“Pak Gubernur dan Pak Bupati tentu punya konsep terbaik jangka pendek, menengah dan panjang untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor,” ujarnya. (ANT/RHU)
