JAKARTA, AFU.ID — Nama Morgan Stanley Capital International (MSCI) menjadi sorotan setelah mengusulkan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Usulan tersebut muncul karena MSCI menilai masih terdapat persoalan transparansi kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan lemahnya penegakan aturan di pasar modal Indonesia. Jika perubahan disetujui, Indonesia akan kehilangan posisinya dalam kelompok indeks pasar berkembang yang menjadi acuan investor global.
MSCI merupakan perusahaan penyedia indeks dan analisis pasar keuangan yang digunakan investor institusi serta manajer investasi di berbagai negara. Indeks MSCI menjadi salah satu acuan untuk mengukur kinerja pasar saham dan menentukan alokasi investasi. Indonesia sendiri telah masuk kategori Emerging Market sejak 1989. Klasifikasi ini membuat saham Indonesia masuk dalam pemantauan berbagai dana investasi global yang menggunakan indeks MSCI sebagai tolok ukur portofolio.
MSCI membagi pasar saham ke dalam empat kategori, yakni Developed Market, Emerging Market, Frontier Market, dan Standalone Market. Emerging Market merupakan kelompok negara berkembang yang memiliki aksesibilitas dan likuiditas pasar relatif memadai bagi investor internasional. Sementara itu, Standalone Market merupakan kategori tersendiri yang tidak masuk dalam indeks gabungan pasar berkembang maupun pasar frontier. Perubahan status tersebut bukan berarti perdagangan saham Indonesia dihentikan, tetapi dapat mengurangi keterlibatan saham domestik dalam acuan investasi global.
Dalam evaluasinya, MSCI menyoroti transparansi struktur kepemilikan saham, keterbukaan informasi pemegang saham, serta dugaan praktik perdagangan terkoordinasi. Lembaga tersebut juga mempertanyakan efektivitas penegakan aturan di pasar modal Indonesia. Sebelum mengajukan perubahan klasifikasi, MSCI membekukan sejumlah perubahan indeks terkait saham Indonesia, termasuk penambahan saham baru dan peningkatan bobot saham berdasarkan Foreign Inclusion Factor (FIF) serta Number of Shares (NOS).
Menanggapi persoalan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) menyiapkan sejumlah reformasi. Langkah yang dilakukan antara lain meningkatkan keterbukaan kepemilikan saham di atas 1 persen, memperluas klasifikasi investor dari sembilan menjadi 39 kategori, serta memperkuat transparansi kepemilikan manfaat akhir atau beneficial ownership. OJK juga menyiapkan peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen secara bertahap. Free float merupakan jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh publik.
Tekanan terhadap saham Indonesia juga terlihat dalam evaluasi indeks MSCI November 2026. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dikeluarkan dari kelompok Global Standard, sedangkan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) diturunkan ke kelompok Small Cap. Selain itu, tujuh saham Indonesia dikeluarkan dari MSCI Global Small Cap Index. Perubahan tersebut berlaku setelah penutupan perdagangan 30 November 2026 atau mulai 1 Desember 2026. Namun, perubahan komposisi saham ini berbeda dengan usulan perubahan klasifikasi pasar Indonesia secara keseluruhan.
MSCI masih membuka periode konsultasi mengenai perubahan status Indonesia hingga 30 April 2027. Keputusan final dijadwalkan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027. Selama periode tersebut, MSCI akan mempertimbangkan perkembangan reformasi pasar modal, terutama terkait transparansi kepemilikan, aksesibilitas investor asing, dan integritas perdagangan saham. Artinya, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menunjukkan perbaikan sebelum keputusan akhir ditetapkan.
Jika Indonesia benar-benar berubah menjadi Standalone Market, saham domestik berpotensi kehilangan eksposur dari dana investasi yang mengikuti indeks MSCI Emerging Markets. Kondisi tersebut dapat memengaruhi aliran modal asing, permintaan terhadap saham tertentu, serta persepsi investor global terhadap pasar modal Indonesia. Meski demikian, besarnya dampak akan bergantung pada keputusan akhir MSCI dan respons investor. (RHU)