JAKARTA, AFU.ID — Sektor perbankan syariah di tanah air kembali diguncang ancaman keamanan siber yang serius. PT Bank BJB Syariah, anak usaha perbankan syariah dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), dilaporkan telah menjadi korban serangan siber oleh kelompok pemeras data (ransomware) berinisial PANZER.
Dugaan serangan ini pertama kali mencuat dan menjadi sorotan di linimasa media sosial X (sebelumnya Twitter) setelah sejumlah akun pemantau dan pemerhati keamanan siber membagikan peringatan darurat. Akun komentar intelijen siber Anonymous Indonesia melalui akun X-nya @opindonesiangov melontarkan peringatan keras terkait keamanan data nasabah bank tersebut:
"BREAKING NEWS!! https://bjbsyariah.co.id TERKENA RANSOMWARE. Hello Bank @infobankbjb 296GB data bank kalian Telah dicuri oleh Hacker! Bagaimana langkah kalian untuk mengamankan data dokumen, id card, debit Card, Phone Number, M2FA dan Password pelanggan???"
Peringatan tersebut diperkuat oleh laporan dari platform pemantau ancaman siber global FalconFeeds.io dan Dark Web Intelligence. "Peringatan Ransomware: Bank BJB Syariah (http://bjbsyariah.co.id), sebuah organisasi perbankan yang berbasis di Indonesia, dilaporkan telah menjadi korban ransomware PANZER. Catatan Penting (NB): Kelompok tersebut berniat mempublikasikan data tersebut dalam waktu 19-20 hari," tulis FalconFeeds.io.
"Kelompok ransomware Panzer telah menambahkan "Bjbsyariah" ke situs kebocoran data mereka. Entri tersebut merujuk pada Bank BJB Syariah, anak usaha perbankan syariah dari bank pembangunan daerah Jawa Barat, Bank BJB. Kelompok tersebut mengklaim memegang sekitar 296GB data, yang meliputi: Catatan transfer dana, Laporan kredit, Dokumen rahasia dan laporan internal, Profil rahasia lainnya," tulis Dark Web Intelligence.
Akun tersebut memerinci, daftar tersebut muncul pada 16 November 2026. Belum ada data yang dipublikasikan, dan sampelnya belum diverifikasi. "Kami belum menemukan pernyataan apa pun dari Bank BJB Syariah atau regulator keuangan Indonesia, OJK, mengenai insiden siber tersebut," ulas mereka.
"Panzer telah menghabiskan waktu seminggu terakhir dengan mencantumkan korban-korban profil tinggi di seluruh Asia dan Eropa, termasuk Kementerian Kesehatan Malaysia. Jika klaim tersebut nyata, data pembiayaan dan transfer nasabah dapat terekspos, sehingga meningkatkan risiko penipuan (fraud) dan phishing bagi para nasabah bank. Ini adalah klaim pelaku ancaman yang belum terverifikasi, BUKAN konfirmasi atas pembobolan," tambah Dark Web Intelligence, dalam analisisnya.
Kendati demikian, hingga saat ini pihak manajemen Bank BJB Syariah maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum mengeluarkan pernyataan resmi atau konfirmasi terkait kebenaran insiden kebocoran data tersebut. Meski demikian, ancaman ini langsung memicu kekhawatiran publik—terutama terkait potensi risiko penipuan (fraud) dan phishing yang menyasar nasabah apabila data pembiayaan dan transaksi tersebut terbukti bocor ke publik.
Isu serangan siber yang menimpa bank syariah membangkitkan memori publik pada insiden kolapsnya sistem PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) pada Mei 2023 lalu. Saat itu, seluruh layanan BSI mengalami kelumpuhan total selama sepekan akibat serangan kelompok ransomware LockBit 3.0 yang menjebol jaringan komputer bank dan mencuri 1,5 terabita data yang mencakup 15 juta data nasabah serta karyawan.
Dugaan serangan terhadap BSI kala itu juga kali pertama diungkap ke publik oleh pakar keamanan siber sekaligus pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, melalui akun X pribadinya. Dalam cuitannya saat itu, Teguh mengungkapkan: "Setelah kemarin seluruh layanan @bankbsi_id offline selama beberapa hari dengan alasan maintenance, hari ini terkonfirmasi bahwa mereka menjadi korban ransomware".
Dalam kasus BSI kala itu, kelompok peretas sempat menuntut tebusan sebesar US$ 20 juta dan menyebarkan sampel data ke ruang publik lantaran manajemen menolak memenuhi tuntutan pembayaran. Krisis tersebut tidak hanya melumpuhkan transaksi perbankan secara masif, tetapi juga memicu tekanan reputasi yang berat hingga melibatkan intervensi langsung dari aparat penegak hukum, regulator OJK, serta berujung pada perombakan struktur internal di bidang teknologi informasi. (MAR)