JAKARTA, AFU.ID — BPJS Kesehatan membantah kabar bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan dihapus dan digantikan klinik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kabar itu ramai di media sosial, antara lain di X dan Threads. Sebagian unggahan bahkan mengklaim Kementerian Koperasi dan BPJS telah menandatangani kontrak untuk mengalihkan fungsi BPJS ke klinik atau apotek koperasi.
“Sampai saat ini, Program JKN tetap berjalan dan kami fokus meningkatkan pelayanan,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Rizzky menjelaskan BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 5 dan Pasal 6 undang-undang itu mengatur pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan beserta penyelenggaraan programnya. Penyelenggaraan JKN sendiri berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sehingga bukan kebijakan sementara.
BPJS Kesehatan menyatakan status kepesertaan dan hak peserta memperoleh layanan tidak terpengaruh kabar tersebut. Peserta tetap dapat mengakses layanan sesuai ketentuan yang berlaku. BPJS mengimbau peserta memastikan kepesertaannya aktif lewat aplikasi Mobile JKN, WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8165-165, atau Care Center 165. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi.
Wakil Ketua Komisi IX DPR M Yahya Zaini menegaskan penghapusan itu tidak mungkin dilakukan. “BPJS itu diatur oleh undang-undang tidak bisa dihapus atau dialihkan fungsinya ke lembaga lain,” kata Yahya, Senin. Ia menyebut klinik KDMP tidak otomatis menggantikan fungsi BPJS, karena BPJS menjalankan program jaminan kesehatan sedangkan klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Yahya meminta pemerintah memperbaiki pelayanan BPJS di rumah sakit, klaim yang tertunda, dan tata kelola peserta yang menunggak iuran.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyebut pengalihan BPJS ke lembaga lain memerlukan perubahan dua undang-undang, yakni UU SJSN dan UU BPJS. “Kalau mau dihapus, hapus dulu kedua UU tersebut,” ujarnya. Timboel menilai BPJS berperan sebagai penyelenggara jaminan, sedangkan klinik menyediakan layanan medis. Ia juga meragukan koperasi desa mampu mengelola program jaminan sosial yang dijalankan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. (RHU)