JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah mewajibkan perusahaan menyediakan Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang pengelolaannya dilakukan secara terpusat melalui lembaga pemerintah. Kebijakan baru ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan ditargetkan mulai diterapkan pada Oktober 2027 setelah masa transisi satu tahun. Skema tersebut dirancang untuk memastikan hak pekerja tetap terpenuhi ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau dinyatakan pailit.
Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026. Aturan tersebut mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Dalam regulasi yang sama, pemerintah menetapkan bahwa pengelolaan dana dilakukan oleh lembaga pemerintah, bukan masing-masing perusahaan. Ketentuan ini dikecualikan bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menjelaskan skema baru tersebut berbeda dari pencadangan pesangon yang selama ini dilakukan perusahaan melalui Dana Pensiun (Dapen) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Pemerintah mengarahkan pengelolaan dana agar terpusat pada satu lembaga resmi sehingga negara dapat memantau ketersediaan dana untuk memenuhi hak pekerja. Sejumlah informasi mengenai skema ini menyebut Danantara sebagai calon pengelola, tetapi UU 27/2026 sendiri belum menetapkan nama lembaga tersebut secara eksplisit.
Kemnaker memberikan waktu penyesuaian selama satu tahun kepada perusahaan sebelum kewajiban tersebut diterapkan. Indah menyatakan mulai Oktober 2027 dana cadangan pesangon harus diserahkan kepada lembaga pemerintah pengelola DCP. Meski demikian, mekanisme pengalihan dana yang sudah terkumpul sebelumnya di Dapen maupun DPLK belum diputuskan. Menurut Indah, dana lama tersebut masih berpeluang tetap dikelola lembaga sebelumnya atau ikut dialihkan, bergantung pada ketentuan teknis yang akan diterbitkan pemerintah.
Pembentukan DCP dilatarbelakangi persoalan pembayaran pesangon ketika perusahaan mengalami kebangkrutan. Indah mencontohkan sebuah perusahaan tekstil besar di Jawa Tengah yang mengalami kepailitan pada awal 2026 dan menyebabkan hampir 11.000 pekerjanya tidak menerima pesangon. Bahkan, sebagian pekerja masih belum memperoleh haknya meskipun perusahaan tersebut telah diputuskan untuk diambil alih oleh Danantara. Pemerintah menilai kasus tersebut menunjukkan perlunya pencadangan dana sejak awal agar kewajiban perusahaan terhadap pekerja tidak bergantung sepenuhnya pada kondisi keuangan saat PHK terjadi.
Selain mewajibkan penyediaan dana, Pasal 253 juga menetapkan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Sanksinya meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Namun, besaran dana yang harus disisihkan, tata cara penyetoran, mekanisme pencairan, dan pengawasan pengelolaannya masih menunggu aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP).
UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur perubahan perhitungan hak pesangon berdasarkan alasan PHK. Dalam Pasal 232, besaran dasar uang pesangon dihitung berdasarkan masa kerja, mulai satu bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun hingga sembilan bulan upah bagi masa kerja delapan tahun atau lebih. Faktor pengalinya kemudian disesuaikan dengan alasan PHK. Sebagai contoh, Pasal 237 menetapkan uang pesangon sebesar satu kali ketentuan dasar bagi pekerja yang terkena PHK akibat perusahaan tutup karena mengalami kerugian terus-menerus selama dua tahun. Ketentuan ini berbeda dari skema sebelumnya dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 yang menetapkan pengali 0,5 kali untuk kondisi tersebut.
Dengan berlakunya aturan baru ini, perusahaan perlu mulai memperhitungkan kewajiban pencadangan pesangon dalam perencanaan keuangan dan administrasi ketenagakerjaan. Sementara itu, pekerja perlu memahami bahwa pembentukan DCP tidak menghapus hak pesangon, melainkan mengubah mekanisme penyediaan dan pengelolaannya. Pemerintah harus menerbitkan aturan teknis agar besaran setoran, perlindungan dana, serta mekanisme pembayaran kepada pekerja yang mengalami PHK dapat berjalan secara jelas. (RHU)