JAKARTA, AFU.ID — Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4 untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat Rp200.000 per bulan, sehingga totalnya Rp600.000 untuk satu tahap. Dana disalurkan bersamaan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4. Namun, tanggal cairnya tidak sama untuk seluruh daerah.
Penerima BPNT tahun ini ditetapkan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimutakhirkan Badan Pusat Statistik setiap tiga bulan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut pemutakhiran itu membuat daftar penerima bisa berubah dari satu tahap ke tahap berikutnya. “Intinya dengan pemutakhiran ini diharapkan yang namanya bansos ini diterima oleh mereka yang berhak,” ujar Gus Ipul, Rabu (15/7/2026).
Karena data terus berubah, penerima tahap sebelumnya belum tentu tercatat lagi di tahap 4. BPNT diprioritaskan untuk warga yang masuk desil 1 sampai 4 dalam DTSEN, yaitu kelompok sangat miskin hingga rentan miskin. Warga yang masuk daftar pengecualian (negative list) tidak lagi menerima bantuan.
Status kepesertaan bisa dicek lewat dua kanal resmi Kemensos. Kanal pertama adalah laman cekbansos.kemensos.go.id. Di sana, warga mengisi data wilayah, yakni provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan, lalu nama atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), kode verifikasi, dan menekan tombol pencarian.
Kanal kedua adalah aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store dan App Store. Untuk memakainya, warga perlu membuat akun dengan NIK, nomor Kartu Keluarga, foto KTP, dan swafoto. Setelah akun aktif, menu cek bansos akan menampilkan jenis bantuan, status desil, dan periode penyaluran.
Ada keterangan yang perlu dibaca dengan cermat. Status “Berhasil Persiapan Penyaluran Bantuan” berarti bantuan baru masuk tahap persiapan, belum tentu dana sudah ada di rekening. BPNT disalurkan ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sehingga saldo perlu dicek berkala ke bank penyalur.
Warga yang merasa layak tetapi tidak terdaftar, atau desilnya tidak sesuai kondisi, bisa mengajukan koreksi lewat menu usul dan sanggah di aplikasi Cek Bansos. Koreksi juga bisa dilakukan melalui RT/RW, operator desa, atau dinas sosial setempat. Gus Ipul mendorong perangkat desa memastikan kondisi warga tercatat sesuai kenyataan di lapangan.
Pengecekan hanya perlu dilakukan lewat laman dan aplikasi resmi Kemensos. Kemensos tidak memungut biaya untuk pendaftaran maupun pencairan bansos, sehingga warga diminta tidak menggunakan jasa perantara. (RHU)